Perjalanan Dept Kebijakan Publik KAMMI Kota Yogyakarta tahun 2011

Perjalanan Departemen Kebijakan Publik
PD. KAMMI Kota Yogyakarta Tahun 2011
Oleh: Teguh Estro*

Periode ini sebenarnya bukanlah saat yang paling tepat untuk melakukan kerja-kerja eksternal bagi KAMMI daerah kota Yogyakarta. Pasalnya kondisi beberapa komisariat yang belum terkelola secara maksimal. Semisal Komisariat Ahmad Dahlan (KAD) yang mengalami krisis kepemimpinan. Selanjutnya beberapa kampus lain semisal STPMD, UST dan Akprind yang belum menginduk pada satu komisariat tertentu. Selanjutnya KAMMI daerah kota Yogyakarta juga mengalami kondisi dilematis. Yakni begitu progresifnya komisariat UIN Sunan Kalijaga tinimbang sejawat lainnya. Hal ini setidaknya membebani mental jika tidak apik dalam memanajemennya.

A.    Program Eksternal
Selanjutnya terkait strategi eksternal yang telah ‘terlanjur’ diprogramkan. Setidaknya KAMMDA masih memiliki visi yang jauh yang berwujud sikap dan kontribusi terhadap kota Yogyakarta. Ada beberapa tahapan dalam membangun paradigma eksternal bagi KAMMI Daerah Kota Yogyakarta.
1.    Pertama tahapan penginderaan, yakni kader mengeluarkan segala potensinya dalam mengendus kondisi dan pemetaan kota Yogyakarta. Sehingga begitu urgen dilakukan komunikasi spesifik terhadap stakeholder yang berhuni di kota gudeg ini. Semisal meakukan audiensi terhadap eksekutif maupun legislative, LSM dan masyarakat.
2.    Kedua, tahapan kontribusi, yakni segenap kader KAMMI turut serta menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Yogyakarta. Sebab kader sedikit banyak harus mengetahui prosedural penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu contohnya, ambil bagian dalam dengar pendapat di seluruh komisi legislatif saat pembahasan sebuah perundang-undangan. Berkontribusi dalam menyukseskan program pro-poor yang dilakukan eksekutif. Dan yang paling penting KAMMI harus lebih dekat terhadap masyarakat. dan memiliki konstituen yang jelas secara definitif.
3.    Ketiga, tahapan bersikap, yakni KAMMI secara institusi mulai berani menentukan sikap positioning dalam bergerak. Organisasi ini harus berpihak pada rakyat dengan target yang jelas, masyarakat yang definitif dengan kapabilitas yang terukur. Semisal KAMMI benar-benar membidik warga kali code di RT dan RW yang jelas. Betul-betul menyatu dengan masyarakat serta wajib memiliki peta analisis sosialnya. Sehingga betul-betul advokasi yang dilakukan tidak tumpul.
Beberapa waktu lalu telah banyak agenda eksternal yang –semoga- tidak sia-sia. Dimulai dari “Aksi Netralitas KPU” yang akhirnya dikritik pedas oleh pak Nasrullah (ketua KPU). Ia menengarai bahwa aksi tersebut bisa membuat masyarakat apatis dan tidak percaya terhadap lembaga penyelenggara PILKADA. Dan itu sangat “berbahaya” menurut beliau.

Akan tetapi ada sebuah pelajaran penting saat itu, yakni mengenai karakter kota Yogyakarta. Bahwasannya hal yang dijunjung tinggi di kota ini adalah mengenai kenyamanan dan ketenangan suasana kota. Karena hal tersebut menjadi komoditas utama yang diperdagangkan sebagai kota wisata berbasis budaya. Beliau berkelit apabila Jogja selau di demo, maka wisatawan akan berpikir ulang untuk berkunjung kemari. Akan tetapi “nasehat” tersebut tidaklah di-iya-kan 100%. Karena jelang beberapa minggu setelahnya, KAMMDA Kota Yogyakarta melakukan Aksi kembali. Tepatnya di baaikota Yogyakarta berpas-an dengan agenda pengambilan nomor urut calon walikota Yogyakarta. Dan aksi itu bertajuk “PILKADA Anti Money Politik”
Penting diketahui beberapa hari sebelum aksi tersebut. Beberapa anggota KAMMI telah beraudiensi ke PANWASKOT. Hal terkait mengkompromikan beberapa ide ikhwal pencegahan money politik saat PILKADA. Akan tetapi dari pihak PANWASKOT menyuguhkan nada pesimis untuk melakukan itu. Setidaknya mengingat keterbatasan jumlah pengawas di setiap kecamatan. Bahkan di setiap kelurahan hanya terdapat 1 orang pengawas dari PANWASKOT. Padahal di setiap kelurahan terdapat belasan TPS.

Beberapa hari pasca aksi tersebut KAMMI akhirnya sedikit melunak dengan melakukan dialog terhadap KPU. Dan akhirnya KPU mau mengirimkan delegasinya untuk mengkampanyekan “PILKADA Anti Money Politik” hanya saja kita arahkan pada segmen pelajar dan mahasiswa. Sebuah diskusi publik yang sempat dihadiri oleh puluhan pelajar di kota Yogyakarta bertempat di Teatrikal Pusat Bahasa UIN Sunan kalijaga. Setelah PEMILUKADA Usai muncul hasil Haryadi Suyuthi dan Imam Priyono sebagai orang nomer 1 di kota Yogyakarta. Hingga akhirnya dilantik pada akhir tahun 2011 secara resmi.
KAMMI mulai melanjutkan program eksternal dengan melakukan dialog dengan pak Zuhrif Hudaya dari komisi C DPRD Kota. Beliau mengkritisi segala agenda KAMMI yang tidak memiliki output dan outcomenya. Dan selanjutnya pak Zuhrif Hudaya menjabarkan terkait Visi Yogyakarta sebagai “Kota Wisata berbasis Budaya”.

Sebagai tindak lanjut dari dialog tersebut akhirnya KAMMDA melakukan diskusi publik terkait ke-pariwisata-an. Sebuah seminar daerah bertajuk “Kota Jogja Aset Pariwisata Nasional –Membedah Compang-camping Pariwisata Jogja-“ diselenggarakan di kampus STPMD pada tanggal 24 desember 2011. Dengan pembicara dari dinas pariwisata kota Yogyakarta.

Beberapa pekan sempat vacuum hingga akhirnya melanjutkan silaturahmi kepada beberapa tokoh lokal. Pada awal februari akhirnya kita berdialog dengan pak Suwarto peye dari PDIP terkait kondisi masyarakat kota. Beliau mengingatkan mengenai watak masyarakat kota yang sangat khas. Terlebih lagi masyarakat miskin kota dengan penghasilan rendah tetapi gaya hidup mewah. Bahkan mereka jauh lebih cerdas dibanding ‘tampang’ miskinnya. Mereka diberi uang sebagai modal malah dihabiskan sebagai ‘jajan’ sehari-hari. Selanjutnya diberi bantuan barang-barang sebagai prasarana dagang, malah barang tersebut dijual dan dibelanjakan untuk keperuan yang tidak penting.

Setelah itu KAMMI berdialog lagi dengan pak Syafi’i dari PKS. Beliau menginformasikan terkait isue-isue menjelang 100 hari Walikota Haryadi Suyuthi. Ada beberapa kasus yang menarik untuk diungkap ke[ermukaan. Salah satunya kasus Mobil dinas dan kasus XT Square. Hingga akhirnya KAMMI kembali turun ke jalan menuntut tolak pembelian mobil dinas. Aksi tersebut dilakukan di dua tempat. Pertama di gedung DPRD sampai kita berdialog dengan dua orang anggota dewan yakni PKS dan Demokrat. Selanjutnya massa aksi melanjutkan rute aksi menuju balaikota. Kita disana menerobos pagar dan bertemu langsung dengan wakil walikota Imam priyono. Hingga akhirnya berdialog meminta “Mobil dinas diurungkan saja”.

Pasca aksi jalanan, perjuangan tidak hanya habis disitu. KAMMI mengundang perwakilan dari KPK pusat untuk berdialog bersama. Salah satu anggota KPK mas Harismmoyo berdialog panjang terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan satu hal yang bisa diambil, bahwasannya kita harus tegas menuntaskan Korupsi, bukan hanya koruptornya. Ada sistem yang salah dan terus berproduksi menghasilkan para koruptor. Dan itulah yang harus dituntaskan terlebih dahulu.
Beberapa hari kemudian perjalanan silaturahmi KAMMI berlanjut ke meja LBH Yogyakarta. Kita berdiskusi terkait pemetaan kota Yogyakarta. Beliau, bang Irsyad Thamrin menjelaskan akan penting konstituen dalam bergerak. Dan juga memiliki metodologi yang jelas dalam setiap program. Jangan  menjadi aktivis yang aktivisme, hanya terpaku dengan program2 tahunan. Lebih baik bergerak sedikit tetapi fokus dan menghasilkan. Dan ia menyarankan agar KAMMI benar-benar berpihak pada kelas menengah ke bawah. Sampai-sampai beliau mengkritik terkait aksi KAMMI Tolak Mobil DInas sekedar pncitraan semata.

Selang 2-3 hari berikutnya, KAMMI kembali berdialog dengan saah satu anggota legislatif. Yakni pak Chang ketua Komisi A DPRD Kota. Ia mendialogkan tentang adanya komunikasi yang terputus antar tiga elemen. Yakni pemerintah, DPRD dan masyarakat. selanjutnya pula anggota Fraksi dari PDIP ini menjelaskan mengenai masyarakat Kota khsusnya kali code yang bermasalah ada mentalnya. Sehingga pendidikan mental sosial itu sangat penting didahulukan. Karena persoalan ekonomi hanyalah kulitnya saja di kota Yogyakarta ini.