Perkembangan Retorika Pada Zaman Romawi

oleh: Teguh Estro*

   Dalam kenyataan sejarah, perhatian orang Romawi terhadap bahasa sangat dipengaruhi bahkan meneruskan pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pemikiran-pemikiran filsuf Yunani sangat mewarnai konsep-konsep orang Romawi. Buku Ad Herrenium, yang ditulis dalam bahasa Latin kira-kira 100 SM, hanya mensistematisasikan dengan cara Romawi warisan retorika gaya Yunani. Orang-orang Romawi bahkan hanya mengambil segi-se­gi praktisnya saja. Walaupun begitu, kekaisaran Romawi bukan saja subur dengan sekolah-sekolah retorika; tetapi juga kaya dengan orator­-orator ulung: Antonius, Crassus, Rufus, Hortensius. Yang disebut terakhir terkenal begitu piawai dalam berpidato sehingga para artis berusaha mempelajari gerakan dan cara penyampaiannya.

Kemampuan Hortensius disempurnakan oleh Cicero. Karena di­besarkan dalam keluarga kaya dan menikah dengan istri yang mem­berinya kehormatan dan uang, Cicero muncul sebagai negarawan dan cendekiawan. Pernah hanya dalam dua tahun (45-44 SM), ia menulis banyak buku filsafat dan lima buah buku retorika. Dalam teori, ia tidak banyak menampilkan penemuan baru. Ia banyak mengambil gagasan dari Isocrates. Ia percaya bahwa efek pidato akan baik, bila yang ber­pidato adalah orang baik juga. The good man speaks well. Dalam praktek, Cicero betul-betul orator yang sangat berpengaruh.

Caesar, penguasa Romawi yang ditakuti, memuji Cicero, "Anda telah menemukan semua khazanah retorika, dan Andalah orang per­tama yang menggunakan semuanya. Anda telah memperoleh keme­nangan yang lebih disukai dari kemenangan para jenderal. Karena se­sungguhnya lebih agung memperluas batas-batas kecerdasan manusia daripada memperluas batas-batas kerajaan Romawi".

Kira-kira 57 buah pidatonya sampai kepada kita sekarang ini. Will Durant menyimpulkan kepada kita gaya pidatonya:

“…Pidatonya mempunyai kelebihan dalam menyajikan secara bergelora satu sisi masalah atau karakter; dalam menghibur khalayak dengan humor dan anekdot; dalam menyentuh kebanggaan, prasangka, perasaan, patriotisme dan kesalehan; dalam mengungkapkan secara keras kelemahan lawan - yang sebenarnya atau yang diberitakan, yang tersembunyi atau yang terbuka; dalam mengalihkan perhatian secara terampil dari pokok-pokok pembicaraan yang kurang menguntungkan; dalam memberondong pertanyaan retoris yang sulit dijawab; dalam menghimpun serangan-serangan, dengan kalimat-kalimat periodik yang anak-anaknya seperti cambukan dan yang badainya membahana…”

Dari tulisan-tulisannya yang sampai sekarang bisa dibaca, kita mengetahui bahwa Cicero sangat terampil dalam menyederhanakan pembicaraan yang sulit. Bahasa Latinnya mudah dibaca. Melalui pena­nya, bahasa mengalir dengan deras tetapi indah.

Marcus Tulius  Cicero, Ia begitu termasyhur karena bukunya berjudul “de Oratore” dan karena penampilannya sebagai seorang orator. Cicero mempunyai suara yang bervolume berat dan berirama mengun, pada suatu saat keras menggema di saat lain halus memelas, kadang disertai cucuran air mata.

       
     Buku de Oratore yang telah ditulis Cicero terdiri atas tiga jilid. Jilid I menguraikan pelajaran yang diperlukan oleh seorang orator, jilid II menjelaskan hal pengaruh, dan jilid III  menerangkan bentuk-bentuk pidatonya. Sebagai pemuka retorika, Cicero mengembangkan kecakapan retorika menjadi ilmu. Menurutnya, sistematika retorika mencakup dua tujuan pokok yang bersifat “suasio” (anjuran) dan “dissuasio” (penolakan).

         
Panduan dari kedua sifat itu seringkali dijumpai dalam pidato-pidato peradilan di muka senat Romawi di Roma. Pada saat itu tujuan pidato di hadapan pengadilan adalah untuk menyadarkan public tentang hal-hal yang menyangkut keentingan rakyat. perundang-undangan negara, dan keputusan-keputusan yang akan diambil. Hali ini, menurut Cicero hanya dapat dicapai dengan menggunakan teknik dissuasio, apabila terdapat kekeliruan atau pelanggaran dalam hubungannya dengan undang-undang. Atau suasio jika akan mengajak masyarakat untuk mematuhi undang-undang dan keadilan.

            Orator termasyhur itu menyatakan bahwa ketika mempengaruhi khalayak seorang orator harus meyakinkan mereka dengan mencerminkan kebenaran dan kesusilaan. Retorika gaya Cicero meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

     
       A.    Investio

Investio berarti mencari bahan dan tema yang akan dibahas. Bahan yang telah diperoleh disertai bukti-bukti pada tahap ini dibahas secara singkat dengan menjurus kepada upaya-upaya :

     1)      Mendidik

     2)      Membangkitkan kepercayaan

     3)      Menggerakkan perasaan

     B.     Ordo Collocatio

Ordo Collocatio, berarti penyusunan pidato. Disini sang orator dituntut kecakapan mengolah kata-kata mengenai aspek-aspek tertentu berdasarkan pilihan mana yang terpenting, penting, kurang penting dan tidak penting. Dalam hubungan ini susunan pidato secara sistematis terbagi menjadi :

     1)      Exordium (pendahuluan)

     2)      Narration (Peneguhan)

     3)      Conformatio (peneguhan)

     4)      Reputatio (Pertimbangan)

     5)       Peroratio (Penutup)

Puluhan tahun sepeninggal Cicero, Quintillianus mendirikan se­kolah retorika. Ia sangat mengagumi Cicero dan berusaha merumuskan teori-teori retorika dari pidato dan tulisannya. Apa yang dapat kita pelajari dari Quintillianus? Banyak. Secara singkat, Will Durant menceritakan kuliah retorika Quantillianus, yang dituliskannya dalam buku Institutio Oratoria:

“…Ia mendefinisikan retorika sebagai ilmu berbicara yang baik. Pendidikan orator harus dimulai sebelum dia lahir: Ia sebaiknya berasal dari keluarga terdidik, sehingga ia bisa menerima ajaran yang benar dan akhlak yang baik sejak napas yang ia hirup pertama kalinya. Tidak mungkin menjadi terpelajar dan terhormat hanya dalam satu generasi. Calon orator harus mempelajari musik supaya ia mempunyai telinga yang dapat mendengarkan harmoni; tarian, supaya ia memiliki keanggunan dan ritma; drama, untuk menghidupkan kefasihannya dengan gerakan dan tindakan; gimnastik, untuk memberinya kesehatan dan kekuatan; sastra, untuk membenhik gaya dan melatih memorinya, dan memperlengkapinya dengan pemikiran­-pemikiran besar; sains, untuk memperkenalkan dia dengan pemahaman mengenai alam; dan filsafat, untuk membentuk karakternya berdasarkan petunjuk akal dan bimbingan orang bijak. Karena semua persiapan tidak ada manfaatnya jika integritas akhlak dan kemuliaan rohani tidak melahirkan ketulusan bicara yang tak dapat ditolak. Kemudian, pelajar retorika harus menulis sebanyak dan secermat mungkin.”

Sumber :

1.      Buku Filsafat Bahasa, Masalah dan Perkembangannya karya Drs. Kaelan, M.S.

2.      Buku Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek karya Prof. Drs. Onong Uchjana, M.A.

3.      Buku Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi karya Prof. Drs. Onong Uchjana, M.A.  

            4.       http://studikomunikasi.blogspot.com/2008/11/sejarah-singkat-pertumbuhan-dan.html

            5.  http://kpi-staipersis.blogspot.com/2007/07/sejarah-perkembangan-retorika.html

Perkembangan Retorika Pada Zaman Romawi

oleh: Teguh Estro*    Dalam kenyataan sejarah, perhatian orang Romawi terhadap bahasa sangat dipengaruhi bahkan meneruskan pemikiran...

Teguh Estro Sabtu, 27 Oktober 2012

Malaysia; Lompatan Ekonomi di Era Krisis

Oleh: Teguh Estro*

image: http://putracenter.net

“Sistem ekonomi dunia adalah sebuah rumah kartu”
(Richard W. Mansbach)

Baht Anjlok, Ringgit pun Merosot
    John Maynard Keynes menolak gagasan klasik yang menyatakan bahwa sistem kapitalis akan melakukan penyesuaian sendiri dalam jangka panjang. ia beranggapan kapitalisme itu tidak stabil, karenanya dapat mandek terus-menerus pada berbagai tingkat. Keynes menyalahkan penyebab ketidakstabilan kapitalisme pada investor yang buruk. Intelektual ekonomi jebolan Cambridge University ini mengeluhkan “semangat kebinatangan” yang dangkal dan irasional dari spekulator yang membuang saham untuk mendapatkan likuiditas pada masa krisis. Hal ini benar-benar jelas terasa pada saat krisis Asia tahun 1997.

Pada tanggal 2 Juli 1997, Finance one perusahaan keuangan terbesar di Thailand jatuh bangkrut. Banyak spekulan meninggakan mata uang baht karena menduga nilainya akan turun. Sebaliknya Dollar AS terus menguat seiring para investor berbondong-bondong membeli dollar Amerika Serikat. Nilai baht turun drastis nyaris 20 persen hanya dalam hitungan jam. Kehancuran moneter di negeri ‘gajah putih’ ini menjadi pemicu terjadinya krisis Asia. Dalam beberapa hari, para spekulan mulai menjual mata uang Asia lainnya, termasuk mata uang ringgit. Malaysia menderita dampak Devaluasi baht beberapa hari kemudian ditandai merosotnya nilai tukar ringgit terhadap dollar AS di pasaran. Indeks gabungan di Kuala Lumpur Stock Exchange pun jatuh dari sekitar 1300 menjadi mendekati 400 poin.

    Kemerosotan nilai ringgit memaksa Bank Negara Malaysia (Central Bank) melancarkan intervensi agresif terhadap pasar uang. Akan tetapi intervensi melalui penjualan Dollar AS dan menaikkan suku bunga deposito ringgit tidak berhasil, malah nilai ringgit terjun bebas. Hingga akhirnya Bank Negara menyerahkannya kepada pasar. Nilai ringgit anjlok dari 2,49 per dollar AS sebelum krisis hingga mencapai angka 4,80 per dollar AS.

    Dampak dari keguncangan moneter ini sudah tertebak mengakibatkan efek domino terhadap perekonomian domestik. Malaysia yang baru setahun sebelumnya menduduki peringkat dua dalam negara-negara industri baru, mendadak jatuh miskin dan di ambang kebangkrutan. Utang luar negeri membumbung akibat perbedaan nilai tukar, yakni dari 98,8 milyar dollar AS pada tahun 1997 menjadi 166,2 milyar dollar AS pada tahun yang sama. Lalu berkembang menjadi 171,8 milyar dollar AS pada tahun 1998.

Mahathir, ‘Rezim’ yang berhasil
    Pada 26 Juli 1997, Mahathir tampil di muka publik dan menuding secara keras spekulan valuta asing (valas) sebagai penyebab krisis moneter Asia. Pada 20 september 1997. Politikus dari UMNO itu mengejutkan forum pertemuan IMF-World Bank di Hongkong. Ia menyebutkan bahwa krisis ekonomi Asia sebagai suatu krisis ekonomi yang dimanipulasi (a manipulated economic crisis). Menurut Mahathir, jual beli mata uang seharusnya hanya untuk membiayai perdagangan internasional dan bukan untuk mendapatkan keuntungan, karena uang bukanlah komoditas. Perdana Menteri Malaysia ke-4 ini termasuk salah satu pemimpin Asia yang menganggap bahwa dibalik krisis moneter Asia, terdapat konspirasi kapitalisme global yang didukung Barat-Yahudi melawan Asia-Islam-Konfusius. Krisis ekonomi Asia oleh Mahathir dilihat sebagai alat yang dimanfaatkan oleh kekuatan ekonomi negara-negara industri maju. Negara barat mencoba menghentikan laju negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara yang sedang secara bertahap hendak menjadi kekuatan dunia.

    Mahathir Muhammad begitu kekeuh dengan prinsip look east policy­­ yang ia terapkan. Negara-negara timur khususnya Asia bukan saatnya lagi dianggap sebelah mata. Ia mencontohkan bagaimana kemajuan yang dialami oleh India di bidang IPTEK karena sentuhan pemerintah yang tepat. Sehingga saat Asia mengalami krisis sekalipun, jangan sampai pemimpin-pemimpin Asia begitu mendewa-dewakan resep ekonomi dari IMF yang dikenal dengan ‘konsensus Washington’ itu. Bahkan Wakil Perdana Menteri, Anwar Ibrahim sampai didepak oleh Mahathir dari jabatannya hanya karena menerapkan resep ekonomi a la  IMF dalam mengatasi krisis.

Anwar Ibrahim yang juga merangkap menteri keuangan pada saat itu melakukan ‘kudeta ekonomi’ dengan melakukan rapat kabinet tanpa dihadiri Mahathir. Dan kebijakan yang dihasilkan pada waktu itu dikenal dengan ‘Paket 5 desember 1997’. Politisi muda yang pernah memimpin Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) itu justru mengadopsi strategi pengetatan ekonomi mirip dengan rekomendasi IMF yang juga dipakai Thailand dan Indonesia. Strategi ini menekankan pengurangan belanja negara dan penghentian proyek-proyek infrastruktur hingga kembali normal. Anwar Ibrahim mengumumkan penundaan sejumlah pembangunan megaproyek. kendatipun Anwar menuai pujian dari Presiden Bank Dunia James Wolfensohn pada saat itu, Mahathir tetap saja menolak kebijakan tersebut. Mantan Menteri Pelajaran dalam pemerintahan kabinet Tun abdul Razaq itu mengumumkan bahwa proyek pembangunam kereta api dan pipa air minum senilai 2,7 milyar dolar AS tidak termasuk proyek yang dihentikan.

Beberapa langkah Anwar Ibrahim yang begitu kontras terhadap prinsip ekonomi Mahathir Muhammad ada dua hal. Pertama, memperketat belanja pemerintah federal sebesar 18%. Kedua, menghentikan mega proyek yang tidak strategis dan esensial. Tercatat pembangunan besar-besaran yang dilakukan Mahathir antara lain :
-    Jalur Utara-Selatan yang dapat mempercepat setengah waktu perjalanan di pesisir selatan Malaysia.
-    Pelabuhan Tanjung Pelepas.
-    Kemegahan Bandara Internsaional Kuala Lumpur (KLIA) di Sepang yang berdekatan dengan sirkuit Formula 1.
-    Bakun Dam, sebagai penyalur semua kebutuhan elektronik di Malaysia bagian timur, yaitu Serawak dan Saba serta mempunyai kapasitas yang cukup untuk kekuatan ekspor ke Brunei.
-    Stadiun Berkelas Olimpiade Bukit Jalil.
-    Menara kembar Petronas, menara tertinggi di dunia pada tahun 1997-2003, yang merupakan simbol dari Malaysia modern.

Kebijakan pemulihan ekonomi a la IMF –sebagai pilihan kebijakan Anwar- ternyata gagal. Kebijakan tersebut tak mampu menghentikan ketidakstabilan nilai tukar ringgit terhadap dollar AS. Karena pengetatan anggaran dan suku bunga tinggi, masalah pengangguran belum tertangani. Setelah menyaksikan memburuknya perekonomian karena paket-paket ekonomi pengetatan yang diterapkan Anwar, pada juli 1998 Mahathir mengumumkan paket ekonomi baru yang disebut Rancangan Pemulihan Ekonomi Nasional (RPEN). Paket ekonomi tersebut direkomendasikan oleh Majelis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN), badan khusus penanganan krisis yang dibentuk Mahathir sejak Januari 1998, dan diketuai oleh Daim Zainuddin.

Menyusul pemberlakuan RPEN, Daim praktis mengambil alih kewenangan Anwar sebagai menteri keuangan. Daim selanjutnya menjadi pendukung penuh kebijakan ekonomi nasionalistik Mahathir. Tentu saja termasuk dukungan terhadap kebijakan menyelamatkan perusahaan-perusahaan besar Malaysia yang berada di ambang kebangkrutan. Begitu juga menyokong keberlanjutan mega proyek yang telah digagas sejak tahun 1980-an. Mahathir berargumen bahwa justru dalam kondisi krisis ekonomi maka pembangunan mega proyek harus dipertahankan agar aktivitas ekonomi riil Malaysia terus berjalan dan tidak menambah jumlah pengangguran.

Pakar Ekonomi dari Universitas Malaya Kuala Lumpur, Sadono Sukirno, mengungkapkan, Malaysia sudah memiliki sejumlah keunggulan dalam menghadapi krisis. Pertama, jauh hari sebelum krisis ekonomi, Malaysia telah memiliki infrastruktur, seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih, dan pelabuhan yang handal menghubungkan kawasan industry, perkebunan, objek wisata dan lokasi lain yang berpotensi ekonomi tinggi. Kedua, pemerintah Malaysia konsisten dalam bekerja. Setiap kebijakan pembangunan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang telah diputuskan, dilaksanakan dengan konsisten. Semuat target diwujudkan secara maksimal. Pergantian kepemimpinan bukan berarti mengganti kebijakan.

Ketiga, saat terjadi krisis pengangguran hanya berkisar tiga sampai empat persen dari 23 juta jiwa penduduk pada saat itu. Keempat, Malaysia memiliki stabilitas politik yang terjaga sehingga proses pemulihan krisis ekonomi berjalan efektif. Bagi orang asing, mereka menilai dominasi UMNO tidak demokratis. Tetapi sistem politik tersebut terbukti mampu memberikan stabilitas di Malaysia.


-------------------------------------
Buku rujukan:
1. Dilema Mahathir, Penerbit Tiara Wacana, Penulis Dr. Endi Haryono
2. Malaysia Macan Asia, Penerbit Garasi, Penulis Khoridatul Annisa
3. Pengantar Politik Global, Penerbit Nusamedia, Penulis Richard W. Mansbach, Kirsten L. Rafferty
4. Wacana Publik Asia Tenggara, Penerbit Kanisius, Penulis Dr. Niels Mulder.
5. Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori Teori Ekonomi Modern, Penerbit Kencana, penulis  Mark Skousen

Analisis

Malaysia; Lompatan Ekonomi di Era Krisis

Oleh: Teguh Estro* image: http://putracenter.net “ Sistem ekonomi dunia adalah sebuah rumah kartu ” (Richard W. Mansbach) Baht...

Teguh Estro

State, Definition Without Final Meaning

State, Definition Without Final Meaning
Oeh: Teguh Estro*

“If there are no rules, there being no state….”
(Ernest Gellner)

image: id.wikipedia.org

Definition of a state always develop follow epoch’s and circumstance change. That also form of state always being development from Tribal’s state until union state like nowadays. In its history mankind was lived in all development stage of state. Before mankind recognize modern state, they was passed tribal stage. Such as Indian people in Latina’s America, Aborigin in Australia continent and Mongolian in Asian. They are live in small organization from people to people and in simple communication. And then next epoch arise monarchi as a state’s form. Such as Spain, Britain, France, Ottoman or Japan. At the world war II epoch, existency of monarchi very obvios covering all world issue.

Axiomatic : Human is zoon politicon
Human is politic according to his character. Human have basic necessary in his life. Such as food necessary, home, literacy and sexual’s necessary. For attempt his necessary, human must need entire instruments. For an example, food necessary there are not being without farming sector or industrial’s machine. So, very reasonable if human attempt his nature like a forest to be farming location. That also very reasonable if human dig in the earth look for iron mineral for machine’s industrial. Then who is managing if all sector have growth develop in society. Ofcourse, society need one people or one team to manage their necessaries. This is a reason why one people can not ‘live’ without the others, specially nowadays, while one country and other’s tied in trade agreement. That just first stage from human live sirculation. Mankind has passed through fundamental stages in its history : the pre agrarian- Agrarian – and the industrial.
In brief, state is an organization that can being human necessary, surely within social contract. But in its development, people need additional live necessary. In fact number of people always growth eventhogh domestic necessary was limited. That is brief reason, why one tribal attack the other place beside security factor. In this condition, state’s function was developed from being primary necessary to occupate the other place. So, people will use military’s policy naturally. Transition from tribal state to monarchi state is beginning while military unsure was entered. Lord character change drastic more to order politic affair than domestic affair.

Monarchy’s Manifest to Modern State
Character of Monarchy’s state model is while power legitimacy handle by family clan. But in its development, many of empire that’s manage his people with good managing of governance. Such as ottoman kingdom, Spain kingdom and Britain kingdom. They are recognizing kind position in governance. As we know there are ministry, prime ministry, military affairs etc. so, surely modern state just the modification of monarchy’s model. Basicly nothing difference among them. Even nowadays, monarchys model still exist in several countries.


* Activist of 'Lensa Kalijaga' Student press.
** bahan bacaan :
- Muqaddimah author ibn Khaldun
- Nation and Nationalism author Ernest Gellner

State, Definition Without Final Meaning

State, Definition Without Final Meaning Oeh: Teguh Estro* “If there are no rules, there being no state….” (Ernest Gellner) image: i...

Teguh Estro Jumat, 28 September 2012

Rekonstruksi Peradaban Indonesia

Rekonstruksi Peradaban Indonesia

Oleh: Teguh Estro*

 image:wakalanusantara.com

            Perjalanan 67 tahun Indonesia merdeka kian terjal penuh himpitan. 67 tahun, dalam tolok ukur umur manusia tentu Indonesia bisa dikatakan telah berusia senja. Namun bila perbandingannya sebagai umur suatu peradaban, maka NKRI barulah seumur jagung. Lihat saja, kerajaan Tarumanegara berlangsung selama 2 Abad, Sri-vhidjaya lebih dari 7 abad lamanya atau peradaban Islam yang sempat mendunia dalam kurun hampir 8 Abad. Sehingga hakikatnya Indonesia kudu betul-betul belajar keras untuk menyambung usia peradabannya.

            Setiap peradaban memiliki siklusnya masing-masing. Indonesia telah melalui siklus badawiyah[1]nya. Sebuah fase perjuangan untuk memproklamirkan diri sebagai bangsa yang utuh dan merdeka. Banyak yang berpendapat bahwa nusantara terjajah selama 350 tahun. Itu salah…! Justru dalam rentang 350 tahun itu merupakan waktu susah-payah nya bagi para penjajah merebut jengkal demi jengkal tanah Indonesia. Sehingga secara definitif Indonesia dijajah Belanda hanyalah selama 40 tahun saja. Hal tersebut tertandai dengan adanya struktur administrasi satu garis mulai dari desa, kadipaten, provinsi hingga garis tertinggi adalah kerajaan Holland. Dan saat itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Itu pun tidak lama setelah Belanda dan Perancis ditaklukan Inggris dalam perang Eropa. Sehingga kekuasaan Kerajaan Belanda diambil alih ole sir Thomas Stamford Raffles dari kerajaan Inggris selama lima tahun.

            Fase sebuah peradaban terus bergulir dalam setiap negara beriring perubahan karakter manusianya. Begitupun Indonesia saat ini yang dituntut mampu mengisi kemerdekaan. Kapankah masa keemasan Indonesia? Banyak yang berpendapat, masa Soekarno atau Soeharto itulah era kejayaan NKRI. Itu salah…! Karena orde-lama dan orde-baru adalah masa peletakan pondasi negara. Sedangkan di  era reformasi ini merupakan masa transisi yang sangat vital dalam sebuah peradaban. Pasalnya, umur panjang sebuah negara ditentukan saat ia bisa dengan cepat menemukan kematangan bernegara di masa transisi. Apalagi Indonesia yang memiliki territorial begitu luas ditambah ragam perbedaan di dalamnya. Perbedaan suku, kawasan, kepercayaan bahkan perbedaan kepentingan. Boleh jadi masa keemasan Indonesia masih 50 atau 100 tahun ke depan. Hal ini mengingat negara kepulauan terbesar ini belum kaya pengalaman dalam rangka mengisi kemerdekaan. Buktinya saat ini dalam membangun di era reformasi saja masih banyak yang ‘memaksakan’ membanding-bandingkan dengan perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Padahal sudah berbeda zaman, psikologis masyarakat bahkan berbeda kondisi perpolitikan pada kedua masa. Seharusnya Indonesia lebih banyak belajar justru ‘tehnik’ membangun a la sokarno, Soeharto ataupun pemimpin-pemimpin pada masa reformasi. Bahkan jangan sampai muncul arogansi meremehkan keberhasilan negara-negara jiran. Indonesia harus mau belajar dari mereka.

Menuju Kematangan Demokrasi

            Dalam pidatonya di hadapan ASEAN 100 Leadership Forum, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan tiga agenda besar dalam rangka tranformasi bangsa. Satu, pendidikan, untuk memperbaiki sumber daya manusia. Kedua, tata kelola pemerintah yang baik dengan menyediakan administrasi yang responsif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan terakhir, upaya untuk memperkokoh toleransi, keselarasan, dan kesatuan dalam negara yang majemuk. Tiga poin, pendidikan, good governance dan kesatuan bangsa.

image:skalanews.com

            Pasca kemerdekaan seolah Indonesia melakukan blunder dalam rangka bangkit dari keterpurukan. Yakni, begitu fokus melakukan perbaikan ekonomi dengan mengabaikan sektor pendidikan. Sehingga SDM yang membangun ekonomi bangsa ini bukanlah manusia yang berkarakter kuat. Para pendahulu tidak memulai dengan tradisi menghragai ilmu pengetahuan, menghormati para guru dan bergotong-royong memenuhi fasilitas pendidikan. Parahnya saat ini, karakter bangsa yang lemah sudah menjalar hingga ke struktur pemerintahan. KKN, tindak asusila dan kurang disiplin menjadi penyakit laten berpuluh-puluh tahun lamanya. Pemberantasan penyakit yang telah mengakar tidak bisa dimatikan dalam tempo 1 – 2 tahun. Dibutuhkan keseriusan dalam mendidik mulai dari generasi muda. Salah satu kesalahan paradigma para guru saat ini menyangka bahwa menanamkan karakter unggul hanya bisa dilakukan dengan teori semata. Padahal dibutuhkan kerja keras dalam memberikan tauladan, menyediakan lingkungan yang tepat bahkan asupan yang bernutrisi.

            Good governance, menjadi momok yang menakutkan bila tidak serius dibersihkan. Baik oknumnya ataupun tradisi kotor di dalamnya. Keterbukaan informasi publik salah satu ‘tehnik’ baru untuk menghakimi transparansi kinerja pejabat. Dan untungnya Indonesia menjadikan demokrasi (dan semngat demokratis tentunya) menjadi pilihan. Sebab iklim demokrasi membuat adanya check and balance antar lembaga pemerintahan. Hal tersebut yang membuat setiap institusi pemerintahan terus terpaksa belajar dari tahun ke tahunnya. Begitu keterbukaan informasi publik kian mempersempit ruang para koruptor melanggengkan kroni-kroninya.

            Persoalan pokok ketiga dari bangsa ini adalah spirit sebagai negara kesatuan. Selama ini pendahulu kita terjebak dalam perspektif yang salah. Mereka masih bernostalgia dengan cara lama, yakni prinsip "bangsa hanya bisa bersatu apabila ada serangan dari aggressor luar". Padahal itu adalah ‘mantra’ kuno yang dipakai oleh Jenderal Soedirman dkk. Akan tetapi dalam rangka mengisi pembangunan harus ada komitmen baru dalam melandasi alasan bersatunya bangsa ini. Tidak lain dan tidak bukan, persatuan NKRI didasarkan pada komitmen bersama untuk membangun manusia yang unggul. Dan hal ini sangat relevan mengingat SDM Indinesia yang tidak pernah memuncaki berbagai tolok ukur indek kualitas manusia. 36 juta jumlah pengangguran, pengakses situs porno nomor dua sedunia dan catatan buruk lainnya terkait kualitas manusia. maka dari itu, mewujudkan bangsa yang unggul adalah cita-cita bangsa yang jauh lebih unggul tinimbang gagasan negara merdeka Soekarno atau Kesejahteraan a la Soeharto. Dan kesemuanya kudu diperjuangkan dengan perbaikan pendidikan, good governance serta spirit kesatuan bangsa.

---

[1] Badawiyah istilah yang digunakan Ibn Khadun untuk menyebut fase awal suatu negara. Suatu fase saat para rakyat memiliki kebiasan orang-orang gurun, berperang dan piawai mempertahankan diri. Mereka mampu merebut kemerdekaan ataupun melepaskan diri sebagai separatis dari negara induk dengan usaha fisik.

*penulis adalah aktivis LPM Lensa Sunan Kalijaga
**bahan bacaan:
--> Negara-Negara di Nusantara karya:Samodra Wibawa
--> Indonesia Unggul karya: Susilo Bambang Yudhoyono
--> Demokrasi, Transisi dan Korupsi karya: Fahri Hamzah

Rekonstruksi Peradaban Indonesia

Rekonstruksi Peradaban Indonesia Oleh: Teguh Estro*  image:wakalanusantara.com             Perjalanan 67 tahun Indonesia merdek...

Teguh Estro Sabtu, 22 September 2012

Reformasi dan Sisi Yang Terlupa

Reformasi dan Sisi yang Terlupa
Oleh: Teguh Estro*

image: http://foto.detik.com

    32 tahun rezim orde baru mewariskan luka panjang bagi bangsa ini. Bukan saja kerugian sebab korupsi besar-besaran, tetapi mental bangsa Indonesia turut jatuh di berbagai bidang. Sehingga krisis multidimensi menjadi hambatan terjal era trnasisi bangsa ini. Krisis moneter berdampak pada kehancuran ekonomi telah mengawali catatan di era reformasi. Nilai tukar rupiah terus melemah, harga SEMBAKO melilit rakyat bawah hingga ketakutan masyarakat akan kenaikan harga BBM. Begitupun ledakan-ledakan separatism di tiap daerah cukup mengkhawatirkan pengelolaan HANKAM di republik ini. Sebut saja Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Repubik Maluku Selatan (RMS). Tentu saja yang telah memisahkan diri provinsi Timor Leste yang menjadi pukulan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Hal yang jarang tersadari adalah mustahilnya ‘menyembuhkan’ krisis multidimensi ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Musababnya yakni begitu banyak dan kompleksnya musykilat yang dihadapi. Akan tetapi mental manusia yang memikul beban reformasi ini tengah rapuh di berbagai lapisan. Sangatlah tidak fair bila kita membandingkan kebangkitan Jepang dengan reformasi di Indonesia. Negeri ‘matahai terbit’ tersebut pernah mengalami kehancuran hebat dengan ledakan bom di Hiroshima dan Nagasaki (dua daerah lumbung pangan mereka). Jepang menyerah tanpa syarat dan bertekad membenahi bangsanya dengan cepat. Banyak pertanyaan kenapa Jepang begitu cepat mereform negerinya. Sedangkan Indonesia terus berpredikat sebagai negara berkembang sampai sekarang. Perlu ada pendekatan yang fair  terhadap kondisi bangsa Jepang sebelum ledakan tersebut. Mereka sebelumnya adalah imperialis di Asia. Tentu saja mental sebagai bangsa besar dan berpendidikan menjadi modal bagi mereka. Apalagi scope wilayah yang tidak seluas Indonesia serta persoalan internal yang tentu tidak serumit Indonesia pula. Sebaliknya kita tengok kondisi real Indonesia saat terjadi keterpurukan. Mental serta kultur yang rendah menghadapi persoalan njelimet dari Sabang sampai Merauke.

    Pendekatan dalam membaca reformasi haruslah sampai finish. Indonesia tengah menghadapi tekanan baik dari dalam maupun desakan kepentingan dari bangsa luar. Yang paling jelas adalah negara-negara pasifik barat yang begitu terasa kepentingan mereka kepada Indonesia. Sebut saja sang ‘polisi dunia’ Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Australia, Rusia, China, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan dan negara-negara ASEAN. Mereka semua jelas melihat bumi nusantara sebagai ‘sasaran empuk’ terhadap kepentinganya.

image: http://infopublik.kominfo.go.id

    Semisal Amerika Serikat yang memiliki sejuta kepentingan di Indonesia. Bukan saat ini saja, sejak masa Soekarno negeri Paman Sam itu telah mencengkeramkan pengaruhnya. Dalam hal kepentingan Ideologi, Amerika begitu aktif mendekati negara-negara yang tengah terjangkiti pengaruh komunis. Bahkan Partai Masyumi pernah mendapat bantuan dari Amerika US$ 1 Juta dalam rangka pemberantasan komunisme di Indonesia (pada masa presiden Eisenhower). Begitu juga dalam hal kepentingan HANKAM. Amerika begitu mengawasi perkembangan Nuklir di Korea. Bahkan dengan meningkatnya perhatian pemerintah China terhadap belanja militer membuat Amerika betul-betul membutuhkan Indonesia menjadi partner di kawasan Asia Pasifik. Bukankah berlepasnya negeri Lorosae (Timor Leste) sebagai salah satu hasrat Amerika hendak mendirikan pangkalan Militer di kawasan Asia Pasifik melalui tangan Australia.

    Pasca tragedi WTC 11 september 2011, kebijakan luar negeri Amerika Serikat drastis berubah. Mereka dengan 'tergopoh-gopoh' mencari kambing hitam yang kemudian teralamatkan kepada Osama bin Laden. Akan tetapi belakangan, negara super power tersebut kerap meng-general-isir terorisme yang distereotipkan pada Islam. Dan itu telah menjadi perspektif umum negara-negara barat. Sehingga dengan ‘rajin’nya jaringan teroris bergiat di Indonesia membuat Amerika kudu mengambil peran ‘lagi’.

    Selain Amerika, negara lain yang kerap banyak campur tangan dalam banyak urusan di Indnesia adalah Jepang. Pada tahun 1995, negeri para samurai ini menguasai 90% pasar otomotif di Indonesia (saya harus bilang “wow”) walaupun saat ini telah memiliki saingan baik dari korea, China, India maupun Eropa. Akan tetapi catatan besarnya penduduk Indonesia cukup menggiurkan bagi pengusaha otomotif mereka. Sehingga bergabung Jepang dalam organisasi APEC sejatinya tidak lain sebagai pencaharian bahan mentah dari Indonesia sekaligus pemasaran industri otomotif mereka.

    Pada masa reformasi ini, Indonesia dihadapkan pada dua persoalan sulit. Yakni kemelut di dalam negeri dan desakan kepentingan negara luar. Sehingga dibutuhkan beberapa ‘senjata’ untuk mengatasinya. Pertama, kapasitas mengelola perekonomian (terutama ekonomi mikro), kedua, mengakarnya jiwa persatuan dan ketiga, kemampuan pergaulan Internasional. Dan perwujudan ketiga hal tersebut secara mengakar diwujudkan dengan pendidikan. Sehingga bisa dimiliki oleh semua (tanpa terkecuali) oleh rakyat Indonesia khususnya di daerah.

Mengawali dari Pembenahan Pendidikan
    Bangsa besar adalah bangsa pembelajar. Kaisar Hirohito menjadikan para guru sebagai tiang pancang kebangkitan bangsa Jepang. Hal serupa yang dilakukan oleh Turki yang begitu prioritas dalam hal pendidikan. Di negeri separuh Eropa-separuh Asia tersebut orang-orang kaya wajib menyisihkan dana untuk pendidikan. Hanya saja ketika pembenahan pendidikan di Indonesia memang harus benar-benar lebih serius tinimbang negara-negara lainnya.

    Pertama, dalam menyukseskan reformasi harus meakukan diagnosa permasalahan secara detail dan kompleks. Dan salah satu inti dari keruwetan benang kusut ini adalah pendidikan. Bukan sekedar mendidik dalam lembaga formal, akan tetapi mendidik juga mengajarkan nilai moral kepada masyarakat.
    Kedua, masyarakat yang masih terbelakang di Indonesia begitu banyak jumlahnya. Sehingga peningkatan kualitas SDM bukanlah hal mudah yang bisa tuntas dalam hitungan 1 – 2 tahun. Tentu saja membutuhkan rencana bertahap dengan anggaran yang besar. Akan tetapi yang menjadi titik tekan adalah perasaan ‘sadar’ bahwa mendidik manusia Indonesia adalah hal yang terpenting dan segala-galanya. Apresiasi terhadap guru semsetinya menjadi tradisi bagi bangsa yang bercita-cita bangkit dari keterpurukan.


*penulis adalah Pegiat LPM Lensa Kalijaga
Bahan bacaan ;
1)    Reformasi Indonesia karya Widoyo Alfandi.
2)    Awakening the Giant (membangunkan negeri raksasa yang tertidur) karya Munawar Fuad.
3)    Transisi Menuju Indonesia Baru karya Sjahrir.
4)    NASIONAL.IS.ME karya Pandji Pragiwaksono

Reformasi dan Sisi Yang Terlupa

Reformasi dan Sisi yang Terlupa Oleh: Teguh Estro* image: http://foto.detik.com     32 tahun rezim orde baru mewariskan luka panjang ...

Teguh Estro Sabtu, 15 September 2012

CENTURY, Bongkar, Bongkar, Bongkar…!

CENTURY, Bongkar, Bongkar, Bongkar…!

Oleh: Teguh Estro*

Antashari Azhar ternyata masih sempat-sempatnya membuat gerah penguasa. Salah satu ulahnya yakni testimoni terkait rapat bailout Century. Antasari menuding bahwa pada 9 Oktober 2008, SBY telah mengkoordinir rapat ‘khusus’ bersama pejabat-pejabat penting dalam rangka penyelamatan

krisis nasional. Celoteh mantan ketua KPK itu menguatkan dugaan bahwa terdapat keterlibatan Presiden dalam kebijakan penggelontoran dana talangan 6,7 Triliun tersebut.

Sampai saat ini pengusutan kasus Century masih berputar-putar sampai ke sosok Robert Tantular saja. Seolah KPK enggan membongkar ikan kakap yang lebih besar. Saat ini jika Abraham Shamad dkk mau menunjukkan keberaniannya, maka periksalah Antasari sekarang juga. Pasalanya testimoni terkait bailout Century dari terpidana kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen itu belum begitu kuat. Harapannya dari pemeriksaan itulah bisa menghasilkan bukti yang kuat ataupun data penting lainnya. Karena seperti biasa, KPK belum berani mengambil tindakan jika belum memiliki minimal dua bukti atau pengakuan saksi.

Publik kian mencari kejelasan terkait siapa yang harus bertanggung jawab atas dana talangan tersebut. Pada tanggal 4 Maret 2010, Ketua Dewan Pembina Partai demokrat (SBY) menegaskan dalam pidatonya bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan terkait bailout dikarenakan posisinya yang tengah di luar negeri. Akan tetapi saat ini alibi tersebut kian diragukan lantaran ‘testimoni genit’ Antasari Azhar. Belum lagi serangan penuh dendam dari Misbakhun yang mengungkap surat resmi dari Sri Mulyani (ketua KSSK saat itu) kepada SBY. Dalam surat tersebut termaktub kalimat pembuka “Sebagaimana Bapak Presiden Maklum”. Politisi PKS itu menafsirkan bahwa kalimat itu membuktikan  Presiden mengetahui secara mendetail terkait keputusan mencairkan dana 6,7 Triliun tersebut.

Beberapa pihak lain yang menjadi orang kunci harus segera dipanggil KPK. Antara lain Susno Duadji, Boediono maupun Sri Mulyani. Testimoni yang diungkap oleh Antasari juga memuncukan nama-nama baru yang patut dimintai keterangan. Yakni, Kapolri Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menko Polhukam Widodo AS dan Mensesneg Hatta Rajasa. Sehingga skandal Century memang layak untuk dibongkar lagi sampai ke akar-akarnya.

Presiden RI ke-6 ini jelas-jelas membantah bahwa rapat tahun 2008 itu merupakan pembahasan skenario bailout Century. Bahkan SBY membagikan transkrip notulensi rapat tersebut kepada berbagai media. Dalam transkrip yang dibagikan memang tidak menyebut sedikitpun terkait dana talangan Bank yang telah berubah nama menjadi Bank Mutiara tersebut. Akan tetapi kendati tidak menyebut bailout Century secara spesifik, rapat tersebut telah mengarahkan terkucurkannya uang. Sebagaimana dalam transkrip notulensi yang dibagikan, SBY mengarahkan rapat tersebut agar dalam kondisi krisis, pemerintah harus bisa mengambil kebijakan secara tepat. Meskipun belum ada hukum atau aturan yang mengatur pengambilan kebijakan dalam kondisi krisis, maka tetap dibutuhkan solusi demi kepentingan penyelamatan negara. Sehingga Presiden mengarahkan agar tidak mengapa ‘Melompati’ pagar aturan, demi kepentingan negara. Bahkan Antasari Azhar menambahkan sebuah yurisprudensi yang mengatakan bahwa hi­lang­lah sifat melawan hukum jika kepentingan umum terlayani.

  Dalam pidato presiden tahun 2010 pun sebenarnya sama saja, yakni tidak terdapat kalimat bailout Century secara spesifik. Perhatikan saja kutipannya "Sekali lagi, di saat pengambilan keputusan itu, saya sedang berada di luar negeri. Saya memang tidak dimintai keputusan dan arahan. Saya juga tidak memberikan instruksi atas pengambilan kebijakan tentang ihwal itu, antara lain karena pengambilan keputusan KSSK berdasarkan Perpu No 4/2008 memang tidak memerlukan keterlibatan presiden.” Tepis SBY kala menanggapi hasil keputusan DPR menerima opsi C tentang skandal Bank Century. Kendati pidato presiden itu tidak menyebut terkait bailout Bank Century, tetapi semua paham terkait substansinya yang menolak keterlibatannya dalam mega skandal tersebut. Begitupun dalam transkrip notulensi rapat tahun 2008 lalu, walaupun tidak tersebut kata bailout Century secara spesifik, tetapi semua tahu sama tahu arahnya kemana. Adalah skenario pengadaan dana talangan memang didalangi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ayolah Abraham Shamad jangan pengecut….!

*Penulis adalah Aktivis LPM Lensa Kalijaga

CENTURY, Bongkar, Bongkar, Bongkar…!

CENTURY, Bongkar, Bongkar, Bongkar…! Oleh: Teguh Estro* Antashari Azhar ternyata masih sempat-sempatnya membuat gerah penguasa. ...

Teguh Estro Selasa, 11 September 2012

Perjalanan Dept Kebijakan Publik KAMMI Kota Yogyakarta tahun 2011

Perjalanan Departemen Kebijakan Publik
PD. KAMMI Kota Yogyakarta Tahun 2011
Oleh: Teguh Estro*

Periode ini sebenarnya bukanlah saat yang paling tepat untuk melakukan kerja-kerja eksternal bagi KAMMI daerah kota Yogyakarta. Pasalnya kondisi beberapa komisariat yang belum terkelola secara maksimal. Semisal Komisariat Ahmad Dahlan (KAD) yang mengalami krisis kepemimpinan. Selanjutnya beberapa kampus lain semisal STPMD, UST dan Akprind yang belum menginduk pada satu komisariat tertentu. Selanjutnya KAMMI daerah kota Yogyakarta juga mengalami kondisi dilematis. Yakni begitu progresifnya komisariat UIN Sunan Kalijaga tinimbang sejawat lainnya. Hal ini setidaknya membebani mental jika tidak apik dalam memanajemennya.

A.    Program Eksternal
Selanjutnya terkait strategi eksternal yang telah ‘terlanjur’ diprogramkan. Setidaknya KAMMDA masih memiliki visi yang jauh yang berwujud sikap dan kontribusi terhadap kota Yogyakarta. Ada beberapa tahapan dalam membangun paradigma eksternal bagi KAMMI Daerah Kota Yogyakarta.
1.    Pertama tahapan penginderaan, yakni kader mengeluarkan segala potensinya dalam mengendus kondisi dan pemetaan kota Yogyakarta. Sehingga begitu urgen dilakukan komunikasi spesifik terhadap stakeholder yang berhuni di kota gudeg ini. Semisal meakukan audiensi terhadap eksekutif maupun legislative, LSM dan masyarakat.
2.    Kedua, tahapan kontribusi, yakni segenap kader KAMMI turut serta menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Yogyakarta. Sebab kader sedikit banyak harus mengetahui prosedural penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu contohnya, ambil bagian dalam dengar pendapat di seluruh komisi legislatif saat pembahasan sebuah perundang-undangan. Berkontribusi dalam menyukseskan program pro-poor yang dilakukan eksekutif. Dan yang paling penting KAMMI harus lebih dekat terhadap masyarakat. dan memiliki konstituen yang jelas secara definitif.
3.    Ketiga, tahapan bersikap, yakni KAMMI secara institusi mulai berani menentukan sikap positioning dalam bergerak. Organisasi ini harus berpihak pada rakyat dengan target yang jelas, masyarakat yang definitif dengan kapabilitas yang terukur. Semisal KAMMI benar-benar membidik warga kali code di RT dan RW yang jelas. Betul-betul menyatu dengan masyarakat serta wajib memiliki peta analisis sosialnya. Sehingga betul-betul advokasi yang dilakukan tidak tumpul.
Beberapa waktu lalu telah banyak agenda eksternal yang –semoga- tidak sia-sia. Dimulai dari “Aksi Netralitas KPU” yang akhirnya dikritik pedas oleh pak Nasrullah (ketua KPU). Ia menengarai bahwa aksi tersebut bisa membuat masyarakat apatis dan tidak percaya terhadap lembaga penyelenggara PILKADA. Dan itu sangat “berbahaya” menurut beliau.

Akan tetapi ada sebuah pelajaran penting saat itu, yakni mengenai karakter kota Yogyakarta. Bahwasannya hal yang dijunjung tinggi di kota ini adalah mengenai kenyamanan dan ketenangan suasana kota. Karena hal tersebut menjadi komoditas utama yang diperdagangkan sebagai kota wisata berbasis budaya. Beliau berkelit apabila Jogja selau di demo, maka wisatawan akan berpikir ulang untuk berkunjung kemari. Akan tetapi “nasehat” tersebut tidaklah di-iya-kan 100%. Karena jelang beberapa minggu setelahnya, KAMMDA Kota Yogyakarta melakukan Aksi kembali. Tepatnya di baaikota Yogyakarta berpas-an dengan agenda pengambilan nomor urut calon walikota Yogyakarta. Dan aksi itu bertajuk “PILKADA Anti Money Politik”
Penting diketahui beberapa hari sebelum aksi tersebut. Beberapa anggota KAMMI telah beraudiensi ke PANWASKOT. Hal terkait mengkompromikan beberapa ide ikhwal pencegahan money politik saat PILKADA. Akan tetapi dari pihak PANWASKOT menyuguhkan nada pesimis untuk melakukan itu. Setidaknya mengingat keterbatasan jumlah pengawas di setiap kecamatan. Bahkan di setiap kelurahan hanya terdapat 1 orang pengawas dari PANWASKOT. Padahal di setiap kelurahan terdapat belasan TPS.

Beberapa hari pasca aksi tersebut KAMMI akhirnya sedikit melunak dengan melakukan dialog terhadap KPU. Dan akhirnya KPU mau mengirimkan delegasinya untuk mengkampanyekan “PILKADA Anti Money Politik” hanya saja kita arahkan pada segmen pelajar dan mahasiswa. Sebuah diskusi publik yang sempat dihadiri oleh puluhan pelajar di kota Yogyakarta bertempat di Teatrikal Pusat Bahasa UIN Sunan kalijaga. Setelah PEMILUKADA Usai muncul hasil Haryadi Suyuthi dan Imam Priyono sebagai orang nomer 1 di kota Yogyakarta. Hingga akhirnya dilantik pada akhir tahun 2011 secara resmi.
KAMMI mulai melanjutkan program eksternal dengan melakukan dialog dengan pak Zuhrif Hudaya dari komisi C DPRD Kota. Beliau mengkritisi segala agenda KAMMI yang tidak memiliki output dan outcomenya. Dan selanjutnya pak Zuhrif Hudaya menjabarkan terkait Visi Yogyakarta sebagai “Kota Wisata berbasis Budaya”.

Sebagai tindak lanjut dari dialog tersebut akhirnya KAMMDA melakukan diskusi publik terkait ke-pariwisata-an. Sebuah seminar daerah bertajuk “Kota Jogja Aset Pariwisata Nasional –Membedah Compang-camping Pariwisata Jogja-“ diselenggarakan di kampus STPMD pada tanggal 24 desember 2011. Dengan pembicara dari dinas pariwisata kota Yogyakarta.

Beberapa pekan sempat vacuum hingga akhirnya melanjutkan silaturahmi kepada beberapa tokoh lokal. Pada awal februari akhirnya kita berdialog dengan pak Suwarto peye dari PDIP terkait kondisi masyarakat kota. Beliau mengingatkan mengenai watak masyarakat kota yang sangat khas. Terlebih lagi masyarakat miskin kota dengan penghasilan rendah tetapi gaya hidup mewah. Bahkan mereka jauh lebih cerdas dibanding ‘tampang’ miskinnya. Mereka diberi uang sebagai modal malah dihabiskan sebagai ‘jajan’ sehari-hari. Selanjutnya diberi bantuan barang-barang sebagai prasarana dagang, malah barang tersebut dijual dan dibelanjakan untuk keperuan yang tidak penting.

Setelah itu KAMMI berdialog lagi dengan pak Syafi’i dari PKS. Beliau menginformasikan terkait isue-isue menjelang 100 hari Walikota Haryadi Suyuthi. Ada beberapa kasus yang menarik untuk diungkap ke[ermukaan. Salah satunya kasus Mobil dinas dan kasus XT Square. Hingga akhirnya KAMMI kembali turun ke jalan menuntut tolak pembelian mobil dinas. Aksi tersebut dilakukan di dua tempat. Pertama di gedung DPRD sampai kita berdialog dengan dua orang anggota dewan yakni PKS dan Demokrat. Selanjutnya massa aksi melanjutkan rute aksi menuju balaikota. Kita disana menerobos pagar dan bertemu langsung dengan wakil walikota Imam priyono. Hingga akhirnya berdialog meminta “Mobil dinas diurungkan saja”.

Pasca aksi jalanan, perjuangan tidak hanya habis disitu. KAMMI mengundang perwakilan dari KPK pusat untuk berdialog bersama. Salah satu anggota KPK mas Harismmoyo berdialog panjang terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan satu hal yang bisa diambil, bahwasannya kita harus tegas menuntaskan Korupsi, bukan hanya koruptornya. Ada sistem yang salah dan terus berproduksi menghasilkan para koruptor. Dan itulah yang harus dituntaskan terlebih dahulu.
Beberapa hari kemudian perjalanan silaturahmi KAMMI berlanjut ke meja LBH Yogyakarta. Kita berdiskusi terkait pemetaan kota Yogyakarta. Beliau, bang Irsyad Thamrin menjelaskan akan penting konstituen dalam bergerak. Dan juga memiliki metodologi yang jelas dalam setiap program. Jangan  menjadi aktivis yang aktivisme, hanya terpaku dengan program2 tahunan. Lebih baik bergerak sedikit tetapi fokus dan menghasilkan. Dan ia menyarankan agar KAMMI benar-benar berpihak pada kelas menengah ke bawah. Sampai-sampai beliau mengkritik terkait aksi KAMMI Tolak Mobil DInas sekedar pncitraan semata.

Selang 2-3 hari berikutnya, KAMMI kembali berdialog dengan saah satu anggota legislatif. Yakni pak Chang ketua Komisi A DPRD Kota. Ia mendialogkan tentang adanya komunikasi yang terputus antar tiga elemen. Yakni pemerintah, DPRD dan masyarakat. selanjutnya pula anggota Fraksi dari PDIP ini menjelaskan mengenai masyarakat Kota khsusnya kali code yang bermasalah ada mentalnya. Sehingga pendidikan mental sosial itu sangat penting didahulukan. Karena persoalan ekonomi hanyalah kulitnya saja di kota Yogyakarta ini.

Perjalanan Dept Kebijakan Publik KAMMI Kota Yogyakarta tahun 2011

Perjalanan Departemen Kebijakan Publik PD. KAMMI Kota Yogyakarta Tahun 2011 Oleh: Teguh Estro* Periode ini sebenarnya bukanlah saa...

Teguh Estro

Rhinoceros in Memoriam

image: nationalgeographic.com

Oleh: Teguh Estro*

    Seekor hewan yang gempal dengan kulit tebal dihiasi cula cantik di atas moncongnya. Badak, merupakan satu diantara hewan mamalia darat bertubuh besar. Pada akhir tahun 2011 lalu Taman Nasional Cat Tien Vietnam mengumumkan kepunahan badak Jawa di sana. Setelah spesies terakhir didapati dalam kondisi mengenaskan mati dengan cula terpotong. Begitupun sebelumnya Rhinoceros Sondaicus ini juga sudah divonis punah di India. Dan kini populasi hewan pemalu itu di seluruh dunia hanya ada di Indonesia, Ujung Kulon. Sedihnya lagi, sekarang spesies pemakan tumbuhan ini tinggal 35 ekor dengan jumlah betina 4 ekor saja. Bila populasi betina terus habis maka kepunahan kian serius mengancam. Bahkan bisa saja ia menyusul badak hitam Afrika yang sudah lama punah di seluruh dunia. Dan kelak anak-cucu kita hanya mendengar dongeng bahwa dulu pernah hidup ‘mahluk imut’ bernama badak Jawa di Indonesia.

    Java Rhino resmi menjadi hewan langka pada tahun 1900-an di masa hindia belanda. Padahal di era kejayaannya badak bercula satu ini sempat menjadi hewan liar yang ‘disegani’ banyak orang. Bahkan ia juga pernah hidup begitu dominan di pulau Sumatera berdampingan dengan ‘adiknya’ yang lebih mungil, Rhinoceros Sumatrensis. Populasi badak pula pernah tersebar di seluruh dunia, terutama benua Asia. Hanya saja kian hari hewan kebanggan warga Banten ini terus menyusut. Sebagian besar terbunuh oleh tangan dingin para pemburu. Sisanya mati secara alamiah serta adanya persaingan lahan dengan ratusan hewan lain, terutama banteng.

    Pada tahun 2009, badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) hanya sejumlah 60 ekor saja. Lalu menyusut menjadi 50 ekor di tahun 2010. Dan pada akhir tahun 2011 lalu melalui rekaman video di sejumlah titik menghasilkan data yang mengejutkan. Yakni hanya 35 ekor dengan estimasi betina tinggal 4 ekor lagi. Apalagi ini adalah spesies badak yang hanya melahirkan satu anak setiap 16 bulan pada masa kehamilan. Artinya tanpa adanya perburuan sekalipun tetap saja Java Rhino terancam kepunahan secara biologis. Karena kemampuan breeding  yang kian memprihatinkan. Walaupun demikian tidaklah lantas memunculkan kepasrahan. Para pengelola kawasan konservasi kudu memaksimalkan pemantauan terhadap hewan yang gemar mandi lumpur ini.

    Cula badak memang menjadi magnet bagi para pemburu. Konon, ‘tanduk’ badak tersebut bisa menjadi ramuan penambah gairah seksual pria. Meski belum pernah ada pengujian secara klinis, tetap saja menjadi komoditas mahal. Di pasar gelap, benda yang hanya dimiliki spesies jantan ini bisa mencapai 30.000 US Dollar tiap kilogramnya. Dan sudah menjadi rahasia umum bila pengobatan tradisional menjadi tempat paling laris atas permintaan cula badak. Hanya saja, dibalik itu semua tetap saja Rhinoceros Sondaicus yang menjadi korbannya. Bahkan beberapa kasus begitu mengenaskan saat cula badak dicabut paksa tanpa obat bius. Dan tentu saja bisa membuat keguncangan pada kerangka tengkorak dan syaraf vital di kepala. Sehingga wajar bila seekor badak sehabis diburu culanya acapkali akan teriringi kematian yang menyiksa.

Konservasi Bukan Asal Pengkandangan
    Pemerintah menargetkan penambahan jumlah populasi badak Jawa menjadi 75 ekor di tahun 2015. Tentu saja bukanlah sesuatu yang mustahil gagasan tersebut bila dicanangkan sebagai spirit pelestarian. Mengingat pernah pada tahun 1937 populasi hewan berkuku ganjil tersebut hanya 25 ekor saja. Namun dengan pengawasan yang ketat mampu menambah jumlah badak menjadi 45 ekor di tahun 1975, bahkan 62 ekor pada tahun 1989. Dengan kata lain, campur tangan dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam menjaga habitat hewan yang telah hidup sejak 60 juta tahun lalu ini.

    Hal yang lebih urgen bukan saja penjagaan yang wajib diperketat agar aman dari intaian para pemburu. Akan tetapi menyediakan kawasan hutan konservasi yang kondusif bagi sang badak. Pasalnya hewan langka ini hanya betah hidup di hutan yang teduh dan rapat serta  menghindari tempat-tempat terbuka. Sehingga mendesain kawasan hutan konservasi agar tetap rapat dan teduh juga harus dipikirkan. Bahkan habitat semacam itu butuh perluasan lagi mengingat daya jelajah badak yang kadang bisa mencapai 30 km. Selanjutnya persoalan ketersediaan pakan betul-betul memprihatinkan. Setidaknya karena adanya spesies hewan lain yang memiliki jenis asupan yang serupa, yakni banteng. Sehingga jumah badak yang tinggal beberapa ekor saja harus bersaing dengan sejumlah banteng yang juga ‘menghuni’ TNUK. Mengingat Rhino adalah hewan yang begitu sensitif terhadap gangguan, tentu akan membuat mereka lebih mudah stress atas kompetisi ekologi ini.

*Penulis Bergiat di LPM Lensa Kalijaga

Teguh Indonesia

Rhinoceros in Memoriam

image: nationalgeographic.com Oleh: Teguh Estro*     Seekor hewan yang gempal dengan kulit tebal dihiasi cula cantik di atas monc...

Teguh Estro Selasa, 13 Maret 2012

Hutanku, Tumbuh Satu Gugur Seribu

image: kaskus.us
Oleh: Teguh Estro*

    Selama 4 dekade terakhir hutan di Indonesia terus menyusut dari 130 juta hektare kini hanya tersisa 80 juta hektar. Pernyataan Menhut tersebut kian diperkuat data LSM Greenpeace Indonesia bahwa hutan nusantara berkurang seluas 1,08 juta hektare pertahun. Jika trend ini diteruskan maka tidak sampai 50 tahun Indonesia akan menjadi negara tanpa hutan. Musababnya beragam, mulai dari kebakaran hutan sampai penebangan pohon secara liar atau illegal logging. Akan tetapi penyebab utama justru disebabkan penebangan yang dilakukan secara legal. Yakni maraknya industri-industri kertas, ekspansi perkebunan sawit dan menjamurnya perusahaan-perusahaan tambang. Kesemuanya telah mengantongi izin legal dari pemerintah untuk melakukan alih fungsi hutan.

Andaikata tidak mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat, perusahaan penebang tersebut mulai merayu kepala daerah di meja negosiasi. Bahkan beberapa kasus banyak perusahaan berani mencukur ribuan hektare hutan hanya dengan izin via kepala desa. Dan tentunya para tetua desa itu terlebih dulu telah dititipi ‘amplop’ sakti. Itulah kenapa hutan Indonesia sangat mudah direnggut keperawanannya. Pasalnya perusakan alam ini acapkali  didalangi cukong resmi ‘berplat merah’.

Pada tahun 2011 lalu hutan di Riau misalnya, yang telah tercukur seluas 243.672 hektare. Dan menurut LSM Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) kerugian negara telah mencapai 1.994,5 Triliun. Sekitar tujuh kali lipat dari dana APBD Provinsi Riau pada saat itu. Berikutnya kejadian di Padang, Sumatera Barat. ratusan hektare hutan dijarah oleh pihak yang belum teridentifikasi. Lebih gilanya, kawasan tersebut merupakan areal hutan lindung tempat hunian flora dan fauna yang menunggu kepunahan. Apologi sederhana dari pemerintah setempat yakni lokasi yang jauh dari pusat kecamatan serta terbatasnya personel polisi hutan. Tragedi paling mengenaskan terjadi di Jembrana Bali. Hutan di daerah Parkutan sudah punah sejak tahun 2009 lalu. Luas areal hutan yang ditumbuhi pohon saat ini hanya sekitar 9% saja.

Hukum di Indonesia pun tampaknya belum bisa berpihak banyak pada alam. Rentetan upaya deforestasi yang memilukan malah ditambah dengan rendahnya ‘apresiasi’ penegak hukum. Terlihat dengan mudahnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diberikan kepada  perusahaan-perusahaan yang awalnya terlibat melakukan kejahatan hutan. Begitupun vonis hukuman kepada banyak terdakwa yang sangat jauh dari menimbulkan efek jera. Semisal di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur hanya memperoleh vonis hukuman 6 bulan penjara saja. Padahal ratusan mahluk hidup telah mati terbunuh di area hutan. Apakah kita sudah lupa bahwa pepohonan juga mahluk hidup?

Dahulu kita sering dikisahkan mengenai pentingnya hutan sebagai penyerap karbon. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji hendak mengurangi emisi karbon sampai 41 %. Bukankan hutan merupakan wahana yang paling berperan besar dalam mereduksi emisi karbon. Jika penindakan terhadap penjahat hutan terus dibiarkan, maka Janji presiden hanyalah pepesan kosong. Atau jangan-jangan ada pejabat ‘lingkaran Cikeas’ yang memang tengah dilindungi.

Moratorium Hutan Solusi Darurat
    Masa depan rimba nusantara juga ditentukan oleh keberanian menindak korporasi tambang. Perlu kiranya dilakukan pengukuran ulang luas areal tambang. Pasalnya luas antara fakta lapangan dengan kesepakatan izin usaha pertambangan (IUP) telah bergeser. Perusahaan-perusahaan kian binal dengan mencomot kawasan hutan sebagai wilayah komersial.

Apabila bangsa ini enggan kehilangan ‘paru-paru’ dunianya maka segala izin yang menggunakan lahan hutan harus di-stop. Pun demikian terhadap perusahaan-perusahaan tambang raksasa tidak boleh lagi melakukan perluasan areal eksploitasi. Jika dulu pak SBY pernah mengusulkan adanya UU Tindak Pidana Hutan, maka jauh lebih baik ditambahkan dengan  moratorium terhadap izin alih fungsi hutan untuk saat ini.

    Kalau memang benar ada itikad serius menyukseskan revolusi hijau. Maka pemerintah harus berani mengkerangkeng para mafia ‘berplat merah’ yang menjadi pelindung para cukong kayu. Logikanya sederhana saja, sehebat apapun UU Tindak Pidana Hutan bila tidak sampai menyentuh penjahat besarnya, tentu mustahil bisa meredam pembalakan liar. Karena mereka yang tertangkap selama ini hanyalah ikan teri saja. Ikan kakapnya kemana?

 *Penulis bergiat di LPM Lensa Kalijaga
Teguh Indonesia

Hutanku, Tumbuh Satu Gugur Seribu

image: kaskus.us Oleh: Teguh Estro*     Selama 4 dekade terakhir hutan di Indonesia terus menyusut dari 130 juta hektare kini hanya...

Teguh Estro Jumat, 09 Maret 2012

Melawan Keangkuhan Freeport

image: inilah.com

Oleh: Teguh Estro*

       Bangsa ini memiliki harga diri yang harus dijaga. Kalau Belanda saja bisa terusir dari negeri ini, maka apa sulitnya mengusir sebuah perusahaan asing. PT Freeport Indonesia (PTFI), sebuah korporasi tambang miik Amerika yang menjajah pulau paling timur di Indonesia. Tahun 1967 terjalin kontrak karya pertama kalinya dengan presiden Soeharto sampai dengan tahun 1997. Hanya saja pada tahun 1991 perusahaan pengeruk emas itu berhasil renegosiasi terkait perpanjangan kontrak hingga 30 tahun lagi serta tambahan opsi perpanjangan 2x10 tahun. Artinya mereka masih bisa mengokohkan ‘rezim’nya sampai tahun 2041. Dan bila dihitung-hitung sejak beroperasi tahun 1967 sampai 2041 yang akan datang berarti akan tercatat selama 74 tahun. Andaikata benar-benar kesampaian, maka ‘rekor rezim’ Soharto di negeri ini akan terpecahkan.

    Renegosiasi kepada pihak Freeport harus segera ‘dipaksakan’ sebelum korporasi negeri paman sam itu tambah besar kepala. Semisal pembahasan wilayah pertambangan yang dirasa paling memberatkan. Padahal masa baheula PTFI hanya memiliki izin di atas lahan seluas 10 km saja. Lalu pada tahun 1989 mereka meminta perluasan wilayah sampai 61.000 hektare. Dan tentu saja dengan bertambah luas areal tambang kian membuat parah kerusakan alam. Sekarang saatnya untuk memberikan ‘kartu merah’ kepada mereka atas kerusakan hutan. Tanah subur di daerah Mimika, Fak-fak, Paniai dan Jayawijaya yang telah terkeruk mustahil bisa dilakukan reboisasi. Pasalnya sudah tidak ada lagi humus yang tersisa.

    Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2003 berisi tentang royalti barang tambang berupa tembaga sebesar 4%, emas 3,75%, dan perak 3,25%. Namun selama ini perusahaan yang berlokasi di areal tambang Tembagapura itu hanya ‘menyisihkan’ 1% untuk royalti emas dan 1,5% atas tembaga. Mereka berdalih hal tersebut merupakan klausul dari kontrak yang dilakukan pada tahun 1991. Bahkan PTFI dengan kasarnya meminta pemerintah Indonesia agar menghormati pemberian 1% tersebut sesuai kontrak karya yang pernah disepakati dulu. Padahal PP yang dikeluarkan tahun 2003 itu sudah dikuatkan oleh PP nomor 13 tahun 2009 terkait royalti emas sebesar 3,75%. Sebenarnya persentase tersebut sangat kecil tinimbang standar luar negeri yang mencapai 5%. Bahkan di negara Ekuador sudah mencapai 8% dalam pemberian royalti ke pemerintah. Dan kejadian Freeport di Indonesia benar-benar menginjak-injak kepala. Mereka hanya menyetor 1% saja dari keuntungan dan ngotot tidak mau dinaikkan sampai sekarang. Bahkan korporasi tersebut terkesan enggan transparan dalam melaporkan keuntungannya. Wajarlah bila kerap bermasalah ihwal persentase upeti ke pemerintahan pusat.

Mengoyak Amanat UUD 1945 Pasal 33
    “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” demikian bunyi amanat UUD 1945. Perlu dipertegas terdapat kalimat “Dikuasai oleh negara” yang tentu saja dibuat bukan karena iseng. Bahkan terdapat kalimat “Dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” apakah kalimat itu tercantum secara kebetulan saja. Kesemuanya merupakan wujud kedaulatan negeri ini dalam hal pengelolaan alam.

    Indonesia saat ini statusnya bukanlah sebagai pemegang saham mayoritas di PT Freeport. Bahkan korporasi multinasional itu enggan membuka divestasi sahamnya. Sehingga sulit bagi pemerintah membeli saham sampai batas 51%. Hal ini terkait kebijakan masa lalu yang membolehkan PTFI untuk menerima saham asing secara penuh. Walaupun areal tambang yang terletak di Papua merupakan cabang mereka yang paling besar di dunia. Akan tetapi sampai saat ini pemerintah tak kunjung memiliki saham mayoritas di sana.

   Renegosiasi menjadi harga mati untuk dilakukan agar terbukanya divestasi saham. Entah kenapa Freeport begitu keras kepala untuk mengikuti peraturan dalam negeri. Padahal dulu tahun 1991 saat mereka meminta renegosiasi perpajangan kontrak begitu mudah ‘dikabulkan’. Dan sekarang giliran pemerintah yang meminta renegosiasi, PTFI kekeuh tidak bergeming. pemerintah harus terus mendesak mereka sampai berhasil. Seperti kejadian PT Newmont yang sudah bersedia mendivestasikan sahamnya sebesar 51% kepada Indonesia. Bangsa ini memiliki harga diri yang harus dijaga. Kalau Belanda saja bisa terusir dari negeri ini, maka apa sulitnya mengusir sebuah perusahaan asing.

 *Penulis bergiat di LPM Lensa Kalijaga

Teguh Indonesia

Melawan Keangkuhan Freeport

image: inilah.com Oleh: Teguh Estro*        Bangsa ini memiliki harga diri yang harus dijaga. Kalau Belanda saja bisa terusir dari...

Teguh Estro Rabu, 07 Maret 2012