Teguh Indonesia

Oleh: Teguh Estro*

"...Semisal seorang pelajar SMP membeli kendaraan bermotor anyar senilai puluhan juta rupiah. Atau seorang pejabat perkotaan yang membeli mobil jenis Trail. Maka perlu ‘dicurigai’ tindakan tersebut sebagai kebutuhan ataukah sekedar simbol status sosial?..."

Pola hidup konsumtif telah terstereotip pada kebiasaan berfoya-foya. Dan begitu lucu sekaligus ironis bila mengamati stratifikasi para pelakunya. Tengok saja anak SD sudah ‘biasa’ menenteng Smartphone atawa Handphone qwerty. Dan kakak tingkatnya yang SMA mulai pamer gadget tablet. Begitupun para mahasiswa kian beken dengan koleksi motor gede (moge)-nya. Dan para pejabat pun gemar gonta-ganti mobil dinas dengan merk terbaru seperti Nissan x-trail. Bahkan seorang kepala negara dengan pesawat jet barunya. Seolah-olah barang ‘jajanan’ tersebut menandakan status sosialnya sebagai spesies ‘darah biru’.

Salah satu tulisan apik dari Prof. Dr. Janianton Damanik. M.Si terkait fenomena konsumtivisme ini. Guru besar Fisipol UGM itu menyebutkan jumlah middle class di Indonesia kini sekitar 43% dari total penduduk. Berarti sekitar 100 juta-an manusia yang berpenghasilan 2 - 20 dolar amerika perhari. Awalnya data tersebut cukup menggembirakan. Namun setelah pengamatan lapangan, sebenarnya mereka hanya berpenghasilan 2 – 4 dollar saja per hari. So Semisal terjadi guncangan ekonomi global lagi, sangat memungkinkan mereka tetap bernasib seperti kaum miskin. Akan tetapi yang lebih mengkhawatirkan bukanlah kabar tersebut. Persoalannya kaum menengah-miskin ini sudah terlanjur memiliki libido-konsumtif yang tinggi. Gaya hidup nan latah terhadap kampanye reklame penuh rayuan gombal. Iklan-iklan yang sengaja menaikkan prestise barang rongsokan.

Kegemaran menghambur-hamburkan uang mungkin terlihat logis kala dilakoni para konglomerat. Namun realita kini justru pemakai barang-barang ‘tersier’ itu berasal dari kalangan menengah-miskin. Lihat saja bagaimana lucunya koloni yang rela berebut untuk ‘dibodohi’ telepon pintar dengan iming-iming harga miring. Demi gengsi, uang SPP kuliah pun malah terpakai untuk menyicil kredit motor balap. Bukankah ini bentuk kapitalisasi gaya hidup secara terselubung.

Disfungsi Nilai Barang Konsumsi

Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya juga sangat sederhana. Tetapi peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan manis akan kebutuhan-kebutuhan ini (M.Abdul Mannan MA. Phd : 1997). Dalam dunia ekonomi tindakan mengkonsumsi barang atau jasa bukanlah larangan. Bahkan hal tersebut mampu berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi. Logika sederhana, bila konsumsi (demand) berjalan maka mampu menghidupi jalannya produksi (suply). Tentu saja ‘konsumtif’ yang tidak berlebihan dan memenuhi prinsip keadilan, prioritas dan moralitas. “keinginan” seseorang untuk membelanjakan kelebihan uangnya di sisi lain merupakan peluang bagi terciptanya pendapatan bagi sebagian orang yang lain (Fahri Hamzah : 2010).

Kecenderungan konsumsi di era globalisasi ini telah bergeser fungsi. Maksudnya seseorang merasa terpuaskan bukan karena mengkonsumsi barang. Akan tetapi hanya merasa puas dengan tindakan ‘membeli’nya saja. Parameternya tidakah nilai guna sebuah produk, namun kepuasan lantaran membeli produk. Semisal seorang pelajar SMP membeli kendaraan bermotor anyar senilai puluhan juta rupiah. Atau seorang pejabat daerah perkotaan yang membeli mobil jenis Trail. Maka perlu ‘dicurigai’ tindakan tersebut sebagai kebutuhan ataukah sekedar simbol status sosial? Sehingga tampaknya tindakan konsumsi yang muncul lebih tepat dikatakan ‘budaya konsumtif’.

Memuluskan Hukum Pasar J.B Say.

Seorang Ekonom berkebangsaan Perancis ini populer dengan ungkapan “Penawaran meciptakan permintaannya sendiri”. Hukum tersebut memang dianggap wagu saat di zamannya. Dan sebenarnya kalimat tersebut hanyalah kesimpulan sederhana dari John Maynard Keynes. Asal muasal hukum pasar ‘Say’ itu dilatarbelakangi oleh begitu sederhananya para pelaku ekonomi dalam menangani krisis. Seolah untuk memulihkan perekonomian hanyalah dengan mencahari uang sebanyak-banyaknya lalu dibelanjakan. Ketika uang telah terkumpul maka akan muncul permintaan. Kemudian barulah unit-unit produksi melakukan penawaran. Dan Jean Baptiste Say menolak kaidah tersebut. Justru sebaliknya, dengan adanya unit produksi yang ‘berinisiatif’ melakukan penawaran maka mekanisme pasar akan memunculkan permintaannya sendiri.

Hukum pasar Say tersebut mungkin akan mudah terpahami bila dipraktikkan pada zaman konsumtivisme ini. Tengok saja dagangan-dagangan yang secara prinsip kebutuhan tidak akan laku di pasaran Indonesia, malah kian digandrungi. Hal ini lantaran produsen ‘lihai’ menawarkan produk dan nilai prestisenya sekaligus. Kenapa muncul banyak permintaan anak SD terhadap produk gadget. Jawabnya sederhana, karena ada pihak yang memproduksinya kemudian menambah prestise barang tersebut seolah sebuah kebutuhan. Jadi sebenarnya bukanlah butuh terhadap barangnya, namun mereka butuh terhadap prestise saat memiliki barang tersebut.

Penyakit konsumtif bisa menjadi bom waktu. Ada dua hal yang menjadi akar masalahnya. Pertama, prilaku konsumsi tanpa prinsip prioritas. Kenikmatan sementara saat shopping barang-barang ‘selebriti’ mengalahkan kebutuhan primer selama sebulan. Salah satu obatnya yakni masyarakat mengerti prioritas nilai guna suatu barang. Kedua, prilaku middle class yang berburu prestise. Pencegahannya harus gencar sejak konsumen masih mengenyam bangku sekolah. Sehingga membuka peluang munculnya rasa tanggung jawab kala mereka beranjak dewasa. Semisal dengan melakukan kampanye konsumen cerdas di sekolah-sekolah. Pasalnya bila perilaku tersebut sudah melekat hingga dewasa, maka lebih sulit untuk dicegah. Bayangkan bila seorang ibu rumah tangga yang rela mengorbankan anggaran dapur demi belanja barang-barang fashion. Maka seharusnya kegelisahan ini menjadi perhatian masyarakat untuk menghadang dampak buruknya.

*Penulis bergiat di LPM Lensa Kalijaga

Teguh Indonesia

Analisis

Salah Kaprah Konsumtivisme

Oleh: Teguh Estro* "...Semisal seorang pelajar SMP membeli kendaraan bermotor anyar senilai puluhan juta rupiah. Atau seorang ...

Teguh Estro Senin, 20 Februari 2012

Oleh: Teguh Estro*

    Kabar meresahkan muncul dari DPRD Bantul beberapa hari lalu. Para wakil rakyat itu meminta kenaikan dana reses lebih dari 100% sedari awalnya Rp.2,2 juta menjadi Rp.4,8 juta. Tentu saja tak sedikit masyarakat hanya geleng-geleng kepala mendengarnya. Setidaknya begitu drastisnya peningkatan dana temu konstituen tersebut yang menjadi sorotan. Padahal bila hendak menyerap aspirasi tidaklah melulu harus dengan bagi-bagi ‘kue’ yang terlalu mahal. Bukankah lembaga legislatif pun telah mendapat tunjangan komunikasi ? Lagi pula upaya menjumpai konstituen seharusnya bisa dilakukan pada hari-hari biasa tanpa perlu rupiah khusus lagi.

    Sebagai representasi rakyat, anggota dewan memang sepatutnya menjaga tradisi sowan kepada konstituennya. Mereka kudu mendapat informasi langsung dari masyarakat yang dulu menyokongnya. Janji-janji yang sempat terucap saat kampanye, butuh realisasi riil. Sehingga adanya reses dirasa perlu sebagai jembatan komunikasi. Sayangnya nguda roso bersama masyarakat yang diprogramkan DPRD Bantul kemarin menelan biaya yang cukup fantastis. Dan dana tersebut terserap dari kantong rakyat alias anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Ada pelbagai rasionalisasi yang diutarakan tatkala menaikkan angka anggaran reses tersebut. Salah satu pasalnya yakni melonjaknya kebutuhan reses anggota DPRD Bantul pada tahun lalu. Dan tentunya keluhan banyaknya dana tombokpun dijadikan alasan penguat. Sehingga standarisasi kebutuhan untuk satu orang konstituen meningkat dari Rp.17.500 menjadi Rp.45.000. Busyet, sepertinya mereka benar-benar menyediakan makanan ningrat. Alasan lain yang acapkali terlontarkan terkait banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan tunai. Bermacam-macam keluhan konstituen yang kadang harus diselesaikan dengan sekocek rupiah. Sehingga beberapa anggota dewan menganggap dana reses seperti tahun lalu masih dirasa kurang.

    Analisis sederhana dengan melakukan komparasi terhadap beberapa kabupaten sebelah. Semisal di kota Yogyakarta yang cukup dengan patokan harga Rp.15.000 tiap orang. Dan beberapa dari anggota DPRD kota pun sengaja tidak mengambil dana reses tersebut. Toh, dengam wilayah kota Yogyakarta yang mungil memungkinkn untuk bisa berkomunikasi dengan mudah. Kondisi yang sedikit berbeda di DPRD Sleman dengan anggaran Rp.20.000 tiap konstituen. Bahkan mereka sudah familiar dengan ‘tombok-menombok’ dari kantong sendiri. Dan itulah pahitnya jika betul-betu hendak memperjuangkan suara rakyat, rela tombok dong!

    Salah satu rahasia publik wakil rakyat yang kerap digunjingkan saat ini terkait politisasi anggaran. Kenapa dewan ngotot meminta dana lebih? Salah satu alasannya lantaran wilayah dapil mereka belum tersentuh ‘kue’ pembangunan dari Pemkab. Bahkan, beberapa tudingan dari pihak eksekutif pun masih tebang pilih dalam membangun daerah. Maksudnya, hanya daerah-daerah basis pertai pendukungnya saja yang diapik-apikke. Sehingga tidak salah bila di pelosok lain juga meminta perhatian. Dan kemana mereka harus mengadu? Jawabnya sudah pasti kepada anggota DPRD. Dan itulah musabab mereka membutuhkan fee tambahan.

    Politik anggaran ini kian menjadi-jadi saat melihat realitas positioning anggota dewan. Mereka memperjuangkan dana APBD bukan untuk kepentingan masyarakat pemilihnya lagi. Selama ini kita mengetahui bahwa perilaku anggota DPR sangat ditentukan oleh kebijaksanaan fraksi, sementara kebijaksanaan fraksi ditentukan oleh kebijaksanaan partai. (Afan Gaffar, 2006). Bahkan dosen politik Universitas Gajah Mada (UGM) tersebut coba membandingkan hal yang sama di Amerika Serikat. Di negeri paman sam bahkan, tidak jarang kelompok kepentingan menuangkan uangnya dengan leluasa agar agenda mereka menjadi agenda anggota Kongres.

Wakil Rakyat, Jangan Manjakan Rakyat.
Selanjutnya polemik tak berkesudahan bertalian dengan pola pembangunan manusia. baik eksekutif maupun legislatif sampai saat ini acapkali memberikan uang tunai kepada masyarakat. padahal persoalan pokok bukan karena ketiadaan rupiah, namun karena mental manusianya. Beberapa waktu lalu dalam sebuah seminar di Fakultas Hukum UGM terdapat ucapan menarik dari pak Heri Zudiyanto. Dulu semasa menjadi walikota Yogyakarta, beliau kerap di ajak berdialog oleh ngarso dalem Sultan HB X. Lebih kurang Gubernur DIY tersebut mempertanyakan kenapa masyarakat kita masih terlilit oleh kemiskinan. Padahal pemerintah sudah mengucurkan dana, fasilitas dan infrastruktur kepada masyarakat. Dan kesimpulannya karena mental entrepreneurship yang belum ada. Bahkan pak Heri Zudiyanto menambahkan sejatinya seorang entrepreneur itu tidaklah harus pebisnis. Tetapi siapapun yang memiliki jiwa ulet, kompetitif, disiplin dan inovatif itulah entrepreneur. Maka penanaman jiwa inilah yang kudu dilakukan oleh para wakil rakyat. Sehingga pada masa reses ketika selalu memberikan bantuan tunai, maka perlu dikaji lagi.

    Tradisi menebar ‘ikan’ –ketimbang kailnya- sudah populer sejak masa orde baru. Daya kritis, kemauan untuk maju dihambat dengan suapan bantuan langsung. Akibatnya rakyat kian manja selalu menengadah kepada pemerintah maupun legislatif. Beberapa waktu lalu penulis berdiskusi dengan pak Suwarto (anggota DPRD Kota) terkait perilaku ini. Bahwa warisan budaya orde baru tersebut cukup menyulitkan wakil rakyat. Berapapun banyak uang yang tersumbangkan kepada masyarakat pasti habis. Dalam kalimat lain, bantuan yang seharusnya sebagai modal usaha malah dipakai untuk kebutuhan hidup. Begitupun jika bantuannya berupa barang infrastruktur usaha, maka barang tersebut akan dijual lagi. Sehingga betul-betul mental masyarakat yang kudu diinjeksi dengan jiwa entrepreneur. Bahkan Jean Baptiste Say seorang ekonom klasik Perancis yang pertama kali memperkenalkan istilah entrepreneur banyak memberikan wejangan dalam literaturnya. Dia menyebut perilaku entrepreneur harus mau “mengambil risiko” dan harus sadar bahwa selalu ada “kemungkinan gagal” tetapi jika sukses, “kelompok produsen macam ini akan mengumpulkan kekayaan sangat banyak” (J-B.Say: 1971).

    Komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat tidak mesti diartikan dengan me’nina-bobok’an melalui program tanpa pendampingan. Setiap masa reses DPRD tiba, bejubel masyarakat antri menagih amplop. Bukan berarti kewajiban wakil rakyat usai begitu saja setelah membagi-bagikan uang aspirasinya.

*Penulis adalah Pegiat LPM Lensa kalijaga
Teguh Indonesia

Reses DPRD Bantul, Pemborosan!

Oleh: Teguh Estro* Kabar meresahkan muncul dari DPRD Bantul beberapa hari lalu. Para wakil rakyat itu meminta kenaikan dana reses...

Teguh Estro Senin, 13 Februari 2012

Oleh: Teguh Estro*

    Diskursus terkait ekonomi global kian mengernyitkan dahi bagi banyak pihak. Pasalnya guncangan krisis di berbagai belahan dunia turut mempengaruhi laju resesi ekonomi, tidak terlepas Indonesia. Rentetan peristiwa mengejutkan sekaligus mampu ‘mengobrak-abrik’ ekonomi global. Semisal runtuhnya perusahaan raksasa Amerika Serikat, Lehman’s Brothers, menyusul kemudian Krisis Uni Eropa akibat didera lilitan hutang, lalu terakhir ini konflik middle-east antara Amerika dan Iran.

    Pada dasarnya, semua gejala yang tampak itu sekedar efek dari praktek kapitalisme. Sejenak mari bercerita tentang kedigdayaan masa lalu kapitalisme. Bagaimana kebijakan Free Trade Area yang sempat ditentang awalnya justru malah dicap lumrah. Bahkan di negara China sekalipun, yang dulunya penganut sistem ekonomi sosialis. Anehnya tidak sedikit negara-negara berkembang ‘terpaksa’ manut lantaran tak punya pilihan. Dengan kata lain, Free Trade area hanyalah kedok dari penjajahan model baru bagi negara-negara berkembang. Contoh sederhana kini China bisa dengan leluasa memasarkan produknya di Asia Tenggara dengan kedok ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA).

    Kapitalisme klasik mengajarkan agar patokan sebuah harga ditentukan langsung oleh mekanisme pasar. Di pasar bebas inilah yang memunculkan istilah invisible hand (tangan tak terlihat). Maksudnya setiap pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri pada sebuah pasar yang akhirnya terjadi supply and demand. Dengan kalimat lain, biarlah pasar yang menentukan harga tanpa turut campur tangan pemerintah. Berikut kutipan Adam Smith dalam buku The Wealth of Nations.

“Setiap orang, diperbolehkan secara bebas mengejar kepentingannya sendiri dengan caranya sendiri. Dan diperbolehkan bersaing dengan orang lain di bidang usaha dan pengumpulan modal”.

Jikalau dahulu Smith sekedar menulis sebuah blue print. Tampaknya dari sinilah cikal bakal munculnya egoisme pelaku ekonomi modern saat ini. Karena saat ini banyak pihak-pihak yang berlindung dibalik Smith-isme untuk melegalkan pasar bebas. Padahal maksud disebaliknya tidak lain hanyalah monopoli sebuah wilayah dagang. Dan perlu menjadi catatan bahwa Mark Skousen (2001) membela Adam Smith jika dianggap sebagai biang Egotism. Ia membela bahwa Smith justru menolak kekuatan monopoli dan lebih menyukai “harga natural atau persaingan bebas”. Dan Skousen kerap mengingatkan terkait background Smith sebagai guru Filsafat Moral di Skotland University. Maksudnya ia hendak mempertegas kemustahilan seorang pendidik moral jika mengajarkan keserakahan dalam ekonomi. Apalagi Smith dikenal sebagai sosok yang menentang praktek Merkantilisme yang merugikan banyak manusia dengan prinsip pengumpulan emas dan perak sebanyak-banyaknya.

Kritik Terhadap Kapitalisme
    Pada era berikutnya, kapitalisme tidak berhenti hanya pada cerita Adam Smith saja. Pasalnya di era modern ini ideologi ekonomi sekedar menjadi topeng kejahatan ekonomi. Semisal kaptalisme modern menjadikan teori pasar bebas sebagai pelindung praktik monopoli wilayah dagang. Lihat saja negara-negara yang ‘konon’ mengklaim kebebasan pasar, justru kini ramai-ramai melakukan embargo ekonomi terhadap Iran, Korea dan negara-negara yang berbeda kiblat politiknya. Bahkan kini praktek merkantilisme yang dilawan oleh Adam Smith justru dilakoni lagi oleh negara kapitalis. Kendati mereka bukan lagi berburu emas dan perak, akan tetapi berganti dengan Oil Merchant (perdagangan minyak). Ketegangan di Selat Hormuz belakangan ini sejatinya hanya buntut dari konflik monopoli minyak dunia. Amin Sudarsono (2010) mengungkapkan, Aplikasi ideologi Kapitalisme dalam kenyataan riil adalah imperialisme. Itulah wajah dari kapitalisme modern saat ini. Agresi ekonomi kian binal hanya untuk memenuhi hasrat penguasaan komoditi, semisal minyak.

    Selanjutnya marilah kita menilik beberapa negara yang pernah jaya dengan ekonomi kapitalisnya. Di Amerika kini muncul gerakan Occupy Wall Street yang menuntut untuk menutup Wall Street sebagai biang keladi kacaunya ekonomi global. Mereka juga menolak monopoli yang dilakukan oleh perselingkuhan perbankan dengan perusahaan multinasional. Begitupun dengan krisis di negara Yunani kemudian disusul oleh Irlandia, Inggris dan Spanyol yang rasio hutangnya hampir mendekati 100%.

Sepertinya Adam Smith mengabaikan satu hal yakni tidak adanya antisipasi terhadap kebablasannya self-interest (kepentingan pribadi) dalam sebuah pasar. Sehingga boleh jadi terdapat power yang terlalu besar dan cenderung acuh pada persaingan sehat. Dan inilah kesalahan fatal Smith yang secara total membuang peran negara di dalam ‘menjaga’ mekanisme pasar. Karena tugas negara dalam menjaga masyarakat juga teraplikasi dalam wujud menjaga pasar dari persaingan tidak sehat. Bukan sekedar itu pemerintah juga sebagai ‘partner’ dalam memajukan komoditi yang menjadi keunggulan komparatif suatu negara. Semisal saat ini di India dan Thailand yang mengalami laju pesat daam industri otomotif sebagai komoditi unggulan dibanding negara lain di kawasan sekitarnya.

    Kritik terhadap kapitalisme bukan berarti meniadakan mekanisme pasar. Apalagi sampai meniadakan perdagangan dengan menjadikan negara sebagai penyuplai tunggal segala kebutuhan. Bahkan mekanisme pasar by control justru mampu melahirkan etos positif. Dengan adanya mekanisme pasar akan mendorong orang untuk belajar, bekerja keras dan mendisiplinkan diri. Pelaku ekonomi akan enggan menipu dan mau bersikap jujur agar tidak kehilangan konsumennya. Kesemuanya dengan sebuah syarat tentunya, masih adanya kontrol pemerintah.

*Penulis adalah Pegiat LPM Lensa Kalijaga
Teguh Indonesia

Analisis

Menghakimi Kapitalisme Modern

Oleh: Teguh Estro* Diskursus terkait ekonomi global kian mengernyitkan dahi bagi banyak pihak. Pasalnya guncangan krisis di berba...

Teguh Estro Selasa, 07 Februari 2012

Oleh: Teguh Estro*

    Petani saat ini kian ‘galau’ meratapi nasib mereka. SK Menteri Pertanian nomor 87 akhir tahun kemarin menjadi musababnya. Disana tertera Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea naik 12,5% dari Rp.1.600 menjadi Rp.1.800 dimulai sejak 1 Januari 2012. Mbelgedez, tentu saja saat ini para petani kudu merogoh kocek lebih dalam lagi. Terutama bagi mereka yang sedang memasuki musim tanam. Jangan-jangan kebijakan ini sekedar ‘latah’ ikut-ikutan naik karena kebutuhan pokok juga naik. Konsekuensinya pemerintah dituntut berani membeli gabah petani dengan harga tinggi. Pasalnya melambungnya harga pupuk bersubsidi ini turut mempengaruhi bertambahnya ongkos produksi tanam.

    Persoalan bertambah pelik saat distribusi pupuk bersubsidi itu macet tanpa kontrol. Termasuk pengawasan terhadap agen-agen pengecer yang kerap ‘usil’. Pertama, kontrol HET pupuk yang mengalami penambahan harga saat di tangan pengecer. Mereka sengaja memanfaatkan masa-masa tanam untuk menaikkan harga pupuk yang telah lama ditimbun. Kedua, keberadaan pupuk itu sendiri tidak sampai secara merata ke tangan petani. Setidaknya ada upaya pemerintah mengawasi distribusi ini. Segera tangkap instansi-instansi yang ‘nakal’ dan memanfaatkan situasi keruh. Ketiga, pembagian jumlah kuota pupuk bersubsidi di setiap daerah yang masih terasa kurang. Sungguh tidak adil jika petani dituntut melakukan peningkatan produksi tetapi terus terbebani oleh kelangkaaan serta melambungnya harga pupuk bersubsidi. Padahal pupuk urea merupakan jenis yang paling banyak dibutuhkan petani untuk tanaman padi. Bayangkan saja jika dalam satu kali masa tanam dibutuhkan 3 sampai 4 kali pemupukan, maka berapa biaya yang harus dihabiskan? Sehingga tidak heran di beberapa daerah, para petani harus rela ‘mengalihkan’ anggaran rumah tangganya untuk pembelian pupuk. Padahal kebanyakan di Indonesia adalah petani gurem serta buruh tani yang harus membayar lagi uang sewa kepada ‘juragan‘ lahan sawah.

    Sekarang petani berhadapan dengan hama paling berbahaya. Yakni, ‘hama pemerintah’ yang seenaknya sendiri menaikkan harga pupuk bersubsidi. Jikalau hama wereng ataupun hama ulat diberantas dengan racun, maka untuk ‘hama pemerintah’ begitu sulit dilawan. Apalagi kondisi petani yang memiliki posisi tawar lemah di hadapan stakeholders. Lihat saja, bagaimana jerih payah petani lokal malah dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan impor beras. Alasan klasik, impor tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Padahal pilihan impor beras karena hanya memakan biaya minim tinimbang memajukan petani lokal yang butuh perencanaan matang serta ongkos tinggi. Sehingga wajar saja jika pemerintah melaporkan kondisi nasional surplus beras, tentu karena banyak beras impornya.

Jalan Panjang Kedaulatan Pangan
    Ketahanan pangan saja tidaklah cukup, kita mebutuhkan kedaulatan pangan. Maksudnya jika sekedar bertahan maka hal tersebut bisa dicukupi meskipun dengan mengimpor. Akan tetapi yang dibutuhkan adalah ketahan pangan dengan perspektif kedaulatan pangan. petinggi stakeholder harus kembali pada track awal ketahanan pangan melalui produksi domestik. Bangsa ini harus optimis bisa memenuhi kebutuhan pangan di negerinya sendiri. Termasuk mau mengharagai serendah apapun kualitas pangan petani kita. Itulah beras, jagung, sagu atau ketela yang ditanam di tanah air kita sendiri. Tentu saja kudu dibarengi dengan dukungan pemerintah meningkatkan produktifitas petani lokal. Dan salah satu jalannya adalah terjangkaunya harga pupuk menjadi harga mati. Pasalnya petani akan kian produktif jika mampu mereduksi biaya produksi per kuintal gabah.

    Ada tiga jalan yang perlu ditempuh dalam rangka mengembalikan Indonesia menjadi ‘lumbung padi’ Asia Tenggara. Pertama, percepatan pembenahan infrastruktur penunjang pertanian. Semisal perbaikan jalan raya, lampu jalan, pembangunan jembatan dan sebagainya. Termasuk juga di sini teknologi pertanian yang perlu terobosan baru. Semisal melakukan riset menemukan benih baru yang lebih unggul menghadapi perubahan iklim saat ini. Kedua, memperhatikan kesejahteraan petani. Antara lain dengan membantu mengurangi ongkos produksi tanam. Termasuk juga berani membeli gabah dengan harga yang tinggi jika terjadi penyusutan gabah di masa panen. Begitupun para petani setidaknya memiliki tumpuan ekonomi lain selain bercocok-tanam di sawah. Dan itulah tugas pemerintah dengan program-program lapangannya. Ketiga, adanya lembaga advokasi bagi petani yang kerap ditindas. Melakukan pendampingan saat diperlakukan sulit oleh tengkulak, agen distributor pupuk maupun oleh pemerintah sendiri .

*Penulis adalah Pegiat LPM Lensa Kalijaga
Teguh Indonesia

Petani dan ‘Hama Pemerintah’

Oleh: Teguh Estro* Petani saat ini kian ‘galau’ meratapi nasib mereka. SK Menteri Pertanian nomor 87 akhir tahun kemarin menjadi ...

Teguh Estro

Oleh: Teguh Estro*

    Gusti Raden Ajeng (GRAj) Nurastuti Wijareni atau sering dikenal Jeng Reni. Beberapa bulan lalu menggegerkan tanah air dengan Royal weddingnya yang begitu ningrat. Putri bungsu Sultan Keraton Yogyakarta HB X itu resmi menikah dengan Achmad Ubaidillah, pemuda asal Lampung. Jeng Reni sendiri selain cantik, rendah hati juga sosok yang pandai bergaul. Konon sifat itulah yang membuat Ubaid (sapaan Achmad Ubaidillah) kesengsem. Kendatipun ia seorang bangsawan, namun tetap terlihat style apa adanya. Bahkan finalis Miss Indonesia itu juga kerap menemani Ubaid main futsal.

    Sebelumnya penulis ngaturaken ngapunten kepada Jeng Reni yang seandainya membaca tulisan ini. Sebenarnya ada hal menarik yang bisa kita bahas terkait pernikahan beda etnis tersebut. Pertama sebuah keunikan tatkala keluarga Keraton Yogyakarta memutuskan menjalin tali keluarga dengan orang yang non Jawa. Padahal tidak sedikit dari masyarakat Jawa yang masih kekeuh melarang menikahkan putera-puteri nya dengan etnis non Jawa. Akan tetapi justru keluarga Keraton memberi contoh yang berbeda. Hal ini menyiratkan tauladan sebuah sikap jiwa besar terhadap perbedaan.

    Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini kembali mengelus dada akan ragam kerusuhan yang terpicu oleh ketidakdewasaan menghadapi perbedaan. Sebut saja yang masih anyar kerusuhan warga Sidomulyo, Lampung. Perseteruan antar etnis yang dikarenakan hal sepele, uang parkir. Akibatnya, 60 rumah warga hangus terbakar. Dan kekisruhan ini bukanlah kali pertama di Indonesia yang telah ditakdirkan ber-bhineka ini. Kesemuanya sama-sama bermula dari kejadian kecil yang dibesar-besarkan. Akar masalah dari itu semua lantaran miskinnya karakter jiwa besar dalam keberagaman.

    Saat ini Yogyakarta sudah menjadi ‘besan’ dari warga Lampung. Umpama Jeng Reni ditanya apakah orang Lampung itu baik ? mungkin beliau malah menjawab "..saya sangat sayang orang Lampung..." Maka, persoalannya bukan dari mana etnisnya, akan tetapi adakah rasa sayang di antara kita ? bahkan hal yang lebih sederhana, adakah tersirat sikap menghargai eksistensi etnis lain. Jika sudah hilang, maka persatuan Indonesia akan terus menjadi mimpi.

    Sebenarnya rakyat di negeri ini tidaklah bisa selalu dikambinghitamkan. Setidaknya tauladan buruk yang dipertontonkan pejabat-pejabat memengaruhi sikap masyarakat. Seolah terdapat pembenaran bahwa kekisruhan hanyalah kebiasaan yang bisa dianggap lumrah. Lihat saja, saat sidang di senayan live disaksikan warga se-Indonesia. Mereka seakan sengaja ‘berakting’ membuat kekisruhan dan saling pukul di persidangan. Bahkan di luar ruangan rapat sekalipun, politisi kita sibuk saling hujat dan menjatuhkan. Padahal masyarakat menyaksikan mereka.

    Tampaknya slogan Bhineka Tunggal Ika sudah tidak lagi menjadi ‘mantra’ yang ampuh. Padahal bentuk negara kesatuan sejatinya telah menjadi konsensus nasional. Bayangkan saja, di era teknologi komunikasi dan informasi yang nyaris tanpa batas ini. Seharusnya kian mampu menumbuhkembangkan rasa sadar-keberagaman di Indonesia. Setiap orang di satu daerah bisa bercengkrama dengan banyak teman lintas nusantara dengan fasilitas Social Network di Internet. Intinya, menjadi insan yang siap melihat perbedaan ratusan etnis di bumi pertiwi ini.

    Selanjutnya dalam menangani penyelesaian konflik yang tersebar dari sabang hingga merauke. Pertama, benar-benar pemerintah menyelesaikannya sampai ke akar persoalan. Berani untuk membuka pintu dialog, kendatipun terasa sulit dan berbeit-belit. Jika ada etnis tertentu merasa ‘terzholimi’ oleh dominasi etnis lain, maka segera dijawab dengan rembug kekeluargaan. Kita harus yakin bahwa sekeras apapun hati manusia, pasti akan luluh juga. Di sanalah letak peran pemerintah yang harus mengayomi rakyat dengan sabar.

    Kedua, aparat keamanan butuh kerja lebih giat lagi. Di berbagai daerah kudu bisa menjadi penengah yang betul-betul berorientasi pada keselamatan lan ketertiban. Jangan sampai justru aparat menjadi backing kelompok tertentu. Atau bahkan mengambil kesempatan pencitraan dibalik kerusuhan. Penulis yakin masih banyak polisi-polisi yang memiliki jiwa besar dalam melihat keragaman di negeri kita. Dan akhirnya penulis justru berharap banyak dari segenap masyarakat untuk menanamkan sikap siap bertoleransi terhadap kebhineka-an Indonesia.

*Penulis bergiat di LPM Lensa Kalijaga
Teguh Indonesia

Jeng Reni dan Ke-bhineka-an

Oleh: Teguh Estro* Gusti Raden Ajeng (GRAj) Nurastuti Wijareni atau sering dikenal Jeng Reni. Beberapa bulan lalu menggegerkan t...

Teguh Estro Selasa, 31 Januari 2012

Foto.detik.com

Oleh: Teguh Estro*

Sepertinya chaos di berbagai penjuru tanah air kian marak dan meruncing. Mulai dari seteru PEMILUKADA, disintegrasi, sengketa lahan hingga konflik antar etnis. Tampaknya Indonesia tengah ‘diuji’ terkait kedewasaan hidup sebagai negara bangsa. Kian sedikit manusia yang siap tepo seliro terhadap ratusan keragaman di nusantara. Seiring itu, begitu mudahnya api amarah tersulut di masyarakat akar rumput. Kalau dulu jelas perpecahan bangsa yang terjadi akibat ulah kompeni dengan politik pecah-belah nya. Namun sekarang pertumpahan darah justru dilakoni oleh sesama bangsa sendiri.

Indonesia kerap disebut sebagai negara besar atau setidaknya dulu pernah besar. Para founding fathers bangsa ini pun sudah kadung menyepakati bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdirinya republik ini bukanlah sebuah hadiah yang secara instan atau tiba-tiba. Kemerdekaan kita sejatinya karunia yang didapat melalui perjuangan, atau lebih tepatnya pengorbanan. Dan perlu diketahui pula, sebenarnya para pendahulu kita juga tersimpan konflik sesama mereka. Semisal Presiden Soekarno pernah bersitegang dengan Jenderal Soedirman, Muhammad Natsir bahkan Muhammad Hatta sekalipun. Tidak perlu ditutup-tutupi bagaimana panasnya seteru H.O.S Cokroaminoto dan Ki Hajar Dewantara dalam berjuang membangun bangsa ini. Akan tetapi mereka semua memiliki jiwa besar untuk lebih mengutamakan kesatuan negara tinimbang kepentingan individu. Hasrat berkorban demi kemerdekaan ternyata telah merasuk terlalu dalam ke jiwa mereka. Itulah sifat seorang negarawan yang kini kian menghilang.

Negarawan sayangnya terlanjur diidentikkan dengan sikap patriot yang dimiiki para pucuk pimpinan negara saja. Itu tidaklah sepenuhnya salah, pasalnya sikap tersebut memang sangat urgent dimiliki oleh pemerintah. Akan tetapi alangkah luar biasanya jika setiap lapisan masyarakat berlomba-lomba memberikan pengorbanan untuk negara. Karena sikap negarawan sejatinya puncak kepribadian yang harus menjelma dalam watak setiap warga negara. Seorang tukang parkir yang negarawan, bertanggung jawab di setiap jengkal ‘tanah air’ yang ia jaga. Atlet nasional yang negarawan, siap berjuang mati-matian serta berlatih siang dan malam demi kejayaan sang merah-putih. Pak RT yang negarawan, rela menjadi ujung tombak sekaligus ujung tombok dalam mengayomi warga kampungnya. Guru SD yang negarawan, kudu rela mendidik calon-calon pemimpin bangsa senakal apapun mereka. Sehingga kita memaknai betul akan semangat patriotik bagi seluruh kalangan masyarakat.

Kebuntuan pemerintah pusat dalam menangani beberapa provinsi juga menjadi biang keladi gejolak di daerah. Semisal kurang meratanya kesejahteraan sosial antar daerah, baik di Indonesia barat ataupun timur. Ataupun adanya ancaman disintegrasi yang diatasi dengan destruktif-militeristik. Termasuk persoalan korupsi yang menjangkiti semua kalangan sampai ke eselon pemerintahan terbawah sekalipun. Kekhawtirannya jika problem di daerah kurang terawasi, maka bisa memunculkan sikap primordial yang kebablasan. Kita sangat membutuhkan sosok negarawan yang mampu menemukan akar masalahnya.

Saat ini persespsi kita harus segera berubah mengenai siapa sosok negarawan. Tidaklah selamanya negarawan itu identik dengan presiden. Bukankah dahulu banyak para pahlawan yang justru muncul dari daerah-daerah. Mereka kadang ‘diembargo’ secara politik, sosial dan ekonomi oleh kaum londo. Akan tetapi dengan sikap kenegarawan-an, membuat mereka tidak akan menyerah sampai benar-benar kehilangan nyawa. Begitupun di era reformasi ini. Bukan tidak mustahil akan muncul para pahlawan baru yang justru berasal dari daerah-daerah terpencil. Semisal seorang teknorat negarawan, bisa saja muncul dari SMK di pelosok desa tertinggal. Atau akan hadir sosok ekonom yang lahir dari pondok pesantren di kampung-kampung. Sudah saatnya praktek kenegaraan setiap masyarakat memberikan kontribusinya, meski harus berkorban harta dan waktu. Termasuk diantaranya menghargai jerih payah produksi anak negeri.

*Penulis bergiat di LPM Lensa Kalijaga

Teguh Indonesia

Negarawan Dari Daerah

Foto.detik.com Oleh: Teguh Estro* Sepertinya chaos di berbagai penjuru tanah air kian marak dan meruncing. Mulai dari seteru PE...

Teguh Estro

Oleh: Teguh Estro*

(Diterbitkan di SKH Kedaulatan Rakyat, 07 Februari 2012)

Marzuki Alie ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah melaporkan dugaan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu saja terkait dugaan korupsi proyek ruang rapat Badan Anggaran (Banggar). Nominal 20 Milyar dinilai sebagai angka yang cukup fantastis untuk biaya renovasi sebuah ruang rapat. Tentu saja memancing publik untuk menanyakan transparansinya. Jangan-jangan terdapat korupsi dengan melakukan mark-up harga. Apalagi kasus ini sudah sampai ke meja kerja Abraham Samad, ‘sang penangkap koruptor’.

Sejak pertama kali terlantik, Abraham Samad berjanji hendak membongkar kasus-kasus besar di republik ini. Saat ini sudah waktunya bagi pimpinan KPK tersebut menajamkan taringnya dengan membongkar kasus ruang rapat Banggar. Pasalnya Banggar menjadi salah satu jantungnya berbagai penyelewengan dana rakyat.

Kondisi dilematis tengah dirasakan Marzuki Alie saat ini. Pasalnya salah satu politisi Partai Demokrat itu bertindak sebagai pelapor yang berpotensi juga terlibat di dalamnya. Perlu diketahui bahwasannya pimpinan lembaga legislatif itu juga merangkap jabatan sebagai pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Padahal semua proyek apapun tidak akan bisa berjalan jika tanpa persetujuan ketua BURT, termasuk proyek 20 Milyar tersebut. Anehnya ia berkelit dengan mengatakan tidak tahu-menahu. Dan akhir-akhir ini ia malah menyalahkan Setjend DPR yang tidak melaporkan secara utuh dalam rapat BURT.

Analisis pertama, kenapa Marzuki Alie sampai tidak mengetahui adanya laporan dana sebesar itu. Mungkin alasan terkuat adalah posisinya sebagai pejabat penting dengan kesibukan merangkap banyak jabatan strategis. Termasuk sebagai pimpinan DPR RI sekaligus Ketua BURT. Apalagi kalau bukan karena tersumbatnya komunikasi dengan agenda-agenda rapat yang bertabrakan menjadi rasionalisasi. Sungguh aneh di zaman teknologi komunikasi yang sudah serba canggih masih punya alasan kurangnya komunikasi. Padahal anggaran tunjangan komunikasi telah selangit, ditambah tunjangan transportasi, bahkan sengaja dibelikan ‘kalender termahal se-Indonesia’. Kesemuanya tidak lain agar sebagai wakil rakyat bisa fokus dalam menjalankan tugasnya. Alangkah tidak masuk akal jika dalam rapat BURT terdapat kelalaian yang sangat fatal. Sampai-sampai sang pucuk pimpinan tidak tahu-menahu terhadap keluarnya uang 20 Milyar yang telah ia setujui.

Selanjutnya terkait tuduhan Marzuki alie terhadap Setjend yang teledor lantaran tidak menyampaikan laporan secara utuh. Maka pertanyaanya kenapa tidak jauh-jauh hari dikomunikasikan jika terdapat laporan yang tidak utuh. Kenapa setelah kasus ini terkuak barulah rame-rame melaporkan ke KPK ? Mungkinkah terdapat kesengajaan untuk menjebak Marzuki Alie agar tersandung kasus tersebut ? Lalu mengapa pula pada Jumat (20/01) lalu pimpinan DPR RI itu berani-beraninya melaporkan ke KPK. Padahal jika dilaporkan bisa saja ia juga terseret dengan tuduhan sebagai pihak yang menyetujui anggaran haram tersebut. Benar-benar pimpnan senayan tersebut tengah berspekulasi besar.

Selanjutnya apa yang seharusnya dilakukan KPK ? Pertama, kasus ini menjadi langkah awal untuk kembali menunjukkan kewibawaan institusi penjagal koruptor tersebut. Apalagi Abraham Samad sudah mendeklarasikan dirinya yang tidak berafiliasi parpol. Dalam kalimat lain, ia akan bertugas tanpa tekanan para penguasa senayan. Mengusut Banggar tanpa ada perasaan berhutang budi kepada pihak manapun, termasuk Presiden SBY.

Analisis berikutnya terkait munculnya kasus-kasus di senayan akhir-akhir ini. Wa bil khusus banyaknya perbincangan terkait mahalnya sarana-prasarana di gedung wakil rakyat tersebut. Akankah ini lagi-lagi sebagai usaha pengalihan terhadap isu yang lebih besar. Semisal skandal Nazarudin-Rosa-Anas Urbaningrum yang tersandera kasus wisma Atlit. Atau malah isu Bank Century yang telah lama terkubur dalam-dalam. Setidaknya masyarakat kudu cermat memperhatikan tingkah para politisi negeri ini. Terutama KPK yang harus tetap fokus mengentaskan korupsi.

*Penulis adalah pegiat LPM Lensa Kalijaga

Teguh Indonesia

KPK Harus Usut Banggar

Oleh: Teguh Estro* (Diterbitkan di SKH Kedaulatan Rakyat, 07 Februari 2012) Marzuki Alie ketua Dewan Perwakilan Ra...

Teguh Estro Sabtu, 28 Januari 2012

Oleh: Teguh Estro*

    Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam saat ini cukup memprihatinkan. kisruh di kalangan elit politik lokal mengakibatkan waktu pelaksanaan pesta rakyat itu terpaksa diundur lagi. Kondisi politik nan kian memanas akhirnya merambat luas menjadi aksi teror bahkan kekerasan fisik. Semisal salah satu calon yang mendaftar sebagai calon pemimpin daerah mengalami teror penembakan di rumahnya sendiri. Untungnya pihak yang bersangkutan tidak sedang di kediamannya. Analisisnya bisa dikarenakan kepentingan politik antara incumbent dan pesaing-pesaingnya. Ataukah masih ada serangkaian infiltrasi dari para separatis di negeri serambi mekah tersebut.

    Secara historis provinsi Nangroe Aceh Darussalam memang memiliki tempat istimewa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebuah daerah yang pernah melahirkan pahlawan kharismatik sekelas Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien. Dan provinsi Indonesia paling barat ini pernah mendukung gerakan R.M. Kartosuwiryo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia. Pada saat itu basis wilayah Aceh di bawah sosok tokoh sentral Daud Beureuh. Hingga akhirnya Presiden Soekarno berdialog dengan menjanjikan kepada ‘sang Teungku’ bahwa Aceh akan menjadi daerah yang diterapkan syari’at Islam. Masyarakat Aceh memang terkenal ‘ganas’ saat melawan para penjajah. Dan sebaliknya mereka justru santun dan mau berdialog terhadap sesama bangsa seperti yang ditunjukkan oleh Daud Beureuh. Asyiddaa-u ‘Alal-Kuffar wa-ruhamaa-u baynahum.

    Kembali kita menilik sebuah polemik PEMILUKADA di provinsi beribu kota Banda Aceh tersebut. Penembakan, kekerasan juga teror yang terjadi beberapa waktu lalu bisa dianalisis kembali. Salah satunya dengan tersumbatnya pintu dialog antara pemerintah dengan tokoh lokal Nangroe Aceh Darussalam. Sehingga terjadi deviasi dalam penyelesaian konflik dengan cara destruktif. Keberanian membuka dialog adalah sebuah opsi penyelesaian yang memiliki efek jangka panjang. Jika saat ini kisruh PEMILUKADA telah ditengahi oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut hanyalah solusi jangka pendek. Toh, dengan ikut sertanya Partai Rakyat Aceh dengan mengusung pasangan Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf bukan berarti masalah otomatis selesai. Bayangkan saja Calon Incumbent –Irwandi Yusuf- yang pernah berjuang bersama-sama dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), masih belum bisa diterima oleh Partai Rakyat Aceh sebagai partai yang dibentuk mantan anggota GAM juga. Dengan kalimat lain seolah ada beberapa kepentingan yang belum tuntas untuk dirembuk kembali oleh para elit politik lokal.

    Kebebasan berekspresi di negeri ini memang dibenarkan. Hanya saja, bila kebebasan bisa mengakibatkan ketidaknyamanan rakyat Aceh tentu menjadi salah juga. Alih-alih hendak melaksanakan pesta demokrasi, malah menginjak-injak nilai demokrasi akhirnya. Begitu juga menjadi harga mati PEMILUKADA pada April 2012 nanti harus berjalan damai. Bahkan bisa saja prosesi demokrasi saat ini menjadi batu loncatan dalam sejarah perdamaian di Indonesia.
    Selanjutnya dalam hal menyikapi seteru elit politik antara pimpinan parpol lokal, Mendagri dan juga Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan ditundanya waktu pencontrengan. Salah satu jalannya adalah dengan memberikan kepercayaan kepada Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh. Pasalnya setelah MK memutuskan agar PEMILUKADA diundur sampai April 2012, tentunya ada sedikit pihak yang keberatan. Jangan sampai hal tersebut mengakibatkan kekecewaan yang kembali berujung konflik. Sehingga betul-betul semua pihak harus mendukung dan percaya terhadap KIP sebagai penyelenggara pesta rakyat. Dan akhirnya mereka bisa bekerja tanpa ada tekanan atau rasa ketidaknyamanan.

    Peristiwa konflik Aceh saat ini bukanlah kali pertama dialami rakyat Nangroe. Sehingga sudah saatnya penanganan segala sesuatunya bermind-set untuk jangka panjang. Semisal mengusut tuntas penembakan terhadap warga akhir-akhir ini. Tentu saja tidak berhenti sampai batas menemukan pelakunya, tetapi mampu mengurai akar masalahnya. Boleh jadi hal tersebut buntut dari kekecewaan warga lokal terhadap kebijakan yang mengabaikan grassroot. Atau jika memang akar masalahnya terdapat friksi antar kelompok, maka keberanian membuka pintu dialog kudu dijalankan. Dalam diaog itu semua pihak harus bisa terbuka untuk membangun Aceh. Pasalnya tidak bisa dipungkiri konflik GAM belumlah seluruhnya tuntas. Butuh pikiran dingin serta keterbukaan dalam mengurai benang kusut masa depan rakyat serambi mekah.

* Pegiat forum LPM Lensa Kalijaga

Teguh Indonesia

Berharap Aceh Damai (Amin)

Oleh: Teguh Estro* Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam saat ini cukup memprihatinkan. kisruh di kalangan el...

Teguh Estro Selasa, 24 Januari 2012

Oleh: Teguh Estro*

Begitu berharganya potensi yang dimiliki Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih dari separuh wilayah NKRI adalah wilayah timur Indonesia. Begitupun sumber daya alam yang menyumbangkan lebih dari 80% pasokan nasional. Bahkan tidak sedikit atlet-atlet nasional yang berprestasi lahir dari Kawasan Timur Indonesia juga. Sebut saja Papua, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara meskipun seolah merasakan sebagai penduduk ‘kelas dua’ di negeri ini. Bahkan tahun 2011 lalu KTI mendapat tidak lebih dari 30% dari anggaran pembangunan. Pasalnya selama ini pembagian kue kesejahteraan hanya didasarkan pada pemerataan jumlah penduduk. Kalau seperti itu tentu selamanya hanya Indonesia bagian barat saja yang memperoleh jatah dominan. Dan sampai kiamat sekalipun, wilayah timur Indonesia tidak akan pernah maju.

   Sampai sekarang terdapat beberapa permasalahan krusial yang mencekik kemajuan KTI. Infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian ternyata tak kunjung diprioritaskan juga. Kebijakan yang muncul hanyalah sebatas perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur. Padahal para pegiat ekonomi membutuhkan terbukanya jalur logistik antar daerah. Terutama jalur logistik menuju dermaga-dermaga vital. Antara lain jalan raya, listrik dan pembangunan dermaga berkelas. Bayangkan jika jalan antar daerah masih banyak masalah. Semisal mulai dari kerusakan jalan sampai pungutan liar (pungli) yang berlapis-lapis. Maka pembebanan biaya transportasi akan bertambah. Sehingga wajar jika harga barang yang hanya Rp.10.000,- di Yogyakarta bisa bernilai Rp.50.000,- jika telah sampai ke Merauke.

Pembangunan jalur-jalur logistik akan mempermudah konektivitas antar daerah yang selama ini menjadi kendala di kawasan timur Indonesia. Padahal almarhum ‘Gus Dur’ pernah mengatakan konsepsi yang unik terkait wawasan nusantara. Bahwasannya selat dan laut bukanlah pemisah antar pulau di Indonesia, akan tetapi justru penghubung diantaranya. Konsep tersebut memang menarik saat diucapkan. Akan tetapi menjadi gagal ketika direalisasikan di wilayah yang miskin infrastruktur. Apakah mungkin penduduk manggarai yang berada di Nusa Tenggara mudah berjejaring dengan masyarakat Celebes (Sulawesi) jika jalan menuju dermaga rusak, apalagi jika dermaga yang ada tidak memiliki sirkulasi kapal yang baik. Jangankan mereka yang ‘TERPISAH’ antar pulau, lihatlah antara penduduk kota Sorong dan Kota Nabire saja masih terkendala jalur logistik darat karena persoalan jalan raya padahal masih satu pulau, Papua.

       Rencana pada tahun 2012 ini pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah yang lebih dulu tersinari matahari ini. Entahlah, janji tinggal janji. Kita akan melihat bagaimana Kementrian Pekerjaan Umum (PU) merealisasikannya. Sudah saatnya kini pembangunan nasional harus berbasis potensi alam, bukan sekedar berdasarkan pada estimasi penduduk saja. Lihatlah potensi perikanan di kepulauan Maluku Sulawesi dan Nusa tenggara yang kurang terolah. Begitupun potensi pertambangan di Papua yang justru disikat oleh asing.

       Biasanya wilayah KTI memiliki kawasan yang luas dengan berpenduduk sedikit. Tentu saja tidak bisa disamakan model pembangunannya dengan pulau Jawa yang mengalami permasalah keterbatasan lahan sekaligus ledakan kepadatan penduduk. Dimulai dari Maluku tentu saja di ‘negeri para raja’ tersebut jangan dipaksakan harus menanam padi seperti di Jawa Tengah. Seharusnya disana diperbanyak pelabuhan yang bisa menampung kapal-kapal besar. Baik kapal penumpang maupun kapal penangkap ikan yang modern. Bahkan bisa saja jalur pelayaran ikan dari Jepang menuju Aussie tidak perlu lagi transit ke pelabuhan Singapura, akan tetapi langsung memotong melalui Indonesia timur. Tentu saja dengan pelabuhan yang bertaraf Internasional.

        Selanjutnya peran pemerintah melalui tangan Kementerian PU yang sudah mengawali proyek kawasan Indonesia Timur harus tetap komitmen. Sama komitmennya seperti membangun pulau Jawa dan Sumatera. Dan akhirnya cita-cita nasional bangsa ini akan segera terwujud jika paradigma pembangunan nasional tidak parsial. Semua potensi negeri ini teruntuk bagi keseluruhan NKRI, bukan hanya kawasan barat Indonesia saja. Sebagaimana tercantum dalam preambule : “…membentuk suatu Pamerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indanesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”

*Penulis Bergiat di LPM Lensa Kalijaga
Teguh Indonesia

Logistik Sepi, Indonesia Timur bisa ‘Mati’

Oleh: Teguh Estro* Begitu berharganya potensi yang dimiliki Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih dari separuh wilayah NKRI adalah wi...

Teguh Estro Selasa, 17 Januari 2012

antarasumbar.com

(Kenapa Harus alBaqarah:30)

Oleh: Teguh Estro*

Sejak awal terciptanya manusia, malaikat telah menaruh mosi tidak percaya. terlebih saat mahluk berakal tersebut hendak dinobatkan oleh Allah Swt sebagai khalifatu fi al-Ardh,. Adam alaihissalam dan keturunannya dicurigai sebagai “…man yufsidu fiihaa wa yasfiku al-dimaa’a…” Malaikatpunn mencoba sedikit show-up mempertanyakan sebuah alasan. Logikanya kenapa tidak malaikat saja yang selalu bertasbih ditunjuk sebagai ‘wakil tuhan’ di muka bumi. Akan tetapi Allah Swt mengingatkan dengan menjawab “…inni a’lamu ma laa ta’lamuun…”

Sejenak kita renungkan, mungkin malaikat serombongan ada benarnya juga. Manusia memang memiliki potensi sebagai dalangnya pengrusakan alam dan pertumpahan darah. Bukankah sejarah peradaban manusia tidak pernah terlepas dari budaya premanisme para penguasa. Sebutlah Fir’aun dengan kebijakannya membunuh setiap bayi laki-laki, Hitler membantai setiap penduduk berkebangsaan Yahudi. Ariel Sharon meluncurkan Agresi kepada umat musim di jalur Gaza. Begitu juga Soeharto, Narsisco Ramos, Husni Mubarok dan George Bush sang tiran. Bukankah kekhawatiran malaikat tidaklah terlalu mengada-ada?

Indonesia raya merupakan nation-state yang juga berpenduduk manusia. dengan kata lain, bumi nusantara ini juga dihuni oleh para perusak alam dan penumpah darah antar sesama. Munculnya tragedi Tanjung Priok, Papua, Mesuji sampai penembakan mahasiswa di Bima sejatinya sudah skenario langit. Penulis hanya berasumsi ‘jangan-jangan’ tipikal dasar manusia adalah seorang fighter. Dan kenapa Sang Pencipta justru menunjuk khalifatu fi al-Ardh dari golongan ‘brutal’ ini?

Premanisme Versus Leadership

Terciptanya manusia bukanlah produk gagal. Bahkan munculnya pembantaian sesama manusia akhir-akhir ini bukan juga kesalahan skenario dari Allah Swt. Inilah yang menjadi argumen Allah Swt kepada malaikat “…Aku lebih tahu atas apa saja yang kamu tidak ketahui..” Budaya premanisme benar-benar diciptakan dengan maksud yang jelas. Yakni untuk melahirkan para pemimpin yang kokoh. Bukankah Musa A.s muncul kepemimpinannya lantaran dihadapkan pada Fir’aun sang diktator. Rasulullah Muhammad Saw pun hadir ditengah manusia-manusia yang haus darah. Sang patih Gadjah mada juga seorang leader yang dibesarkan oleh misi-misi penuntasan kaum pemberontak dan penaklukan kerajaan-kerajaan Nusantara. Raden Fatah raja Demak Bintoro juga berjaya setelah bersaing dengan Adipati Terung –adiknya sendiri- dalam ‘menjinakkan’ Prabu Brawijaya. Bung Karno menjadi legenda bangsa ini karena ide besar anti kolonialismenya. Kesimpulannya pemimpin besar itu muncul karena fighting terhadap premanisme. Itulah alasan kenapa dipilih manusia, bukan Malaikat!

Bangsa manapun pasti akan mengalami konflik, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini tragedi warga Bima versus aparat dalam demonstrasi pembebasan pelabuhan dan berujung kematian. Sebelumnya warga Mesuji, Lampung berhadapan dengan timah panas brimob dalam perebutan lahan dengan PT BSMI. Bukan hanya aparat yang bertindak brutal, bahkan warga pun menjadi liar tak terkendali. Dalam kondisi semacam ini, sangat dibutuhkan kepemimpinan yang kokoh.

Strenght Leadership bukan sekedar pemimpin yang memiliki militer kejam. Akan tetapi pemimpin yang mampu bertahan dalam kondisi terburuk. Memiliki kecerdasan dalam menyelesaikan masalah. Terutama menyelesaikan konflik dengan bahasa masyarakat. Apa yang diinginkan warga Mesuji adalah pembebasan lahan yang diklaim pihak PT. BSMI. Menghadapi situasi yang sudah memanas, pemerintah memang harus tegas. Akan tetapi tegas yang dimaksud bukan membunuh warga. Yakni tegas menolak pemilik modal yang merugikan rakyat. sekali lagi pemerintah kudu tegas. Kalau cuma melempem jangan jadi manusia, jadi malaikat sajalah!

Teguh Indonesia

Premanisme Sebagai 'Aset' Peradaban

antarasumbar.com (Kenapa Harus alBaqarah:30) Oleh: Teguh Estro * Sejak awal terciptanya manusia, malaikat telah me...

Teguh Estro

Langganan: Postingan ( Atom )