Sang Koruptor Raja Di Xin, Refleksi Sistem Koruptif Dinasti Shang

Penulis : Teguh Estro

(Direktur RESEI)

Sesekali kita belajar dari negeri Tiongkok. Terutama terkait muskilat yang sedang relevan saat ini. Pemerintah yang buruk, Koruptif, Proyek-proyek kepentingan pribadi dan Rakus pada salah satu DInasti di negeri Tirai Bambu.

Dinasti Shang (1600–1046 SM) adalah salah satu dinasti paling awal dalam sejarah Tiongkok yang meninggalkan jejak melalui tulisan pada tulang oracle dan artefak arkeologis. Ia adalah sebuah peradaban yang berkembang, dengan sistem tulisan, budaya, dan struktur politik yang kompleks. Tapi, seperti banyak kerajaan besar lainnya, ia akhirnya runtuh. Dan keruntuhannya, seperti yang sering terjadi, dimulai dari dalam.  

Di Xin, raja terakhir Shang, adalah sosok yang menarik. Ia digambarkan sebagai penguasa yang awalnya cakap, tapi kemudian berubah menjadi lalim dan kejam. Catatan sejarah seperti Bamboo Annals dan Records of the Grand Historian (Shiji) karya Sima Qian menyebutnya sebagai seorang yang boros, kejam, dan korup. Tapi, benarkah ia satu-satunya penyebab kehancuran? Atau, seperti yang sering terjadi, ia hanyalah puncak gunung es dari sistem yang sudah rapuh?

Raja Di Xin membangun istana ibu kota nan megah, menghabiskan kekayaan negara untuk proyek-proyek pribadi, dan mengabaikan nasihat bijak dari pejabat-pejabat yang setia. Ia lebih memilih untuk mendengarkan para penjilat, para pejabat korup yang hanya mencari keuntungan pribadi. Dalam Klasik Sejarah (Shujing), ada prinsip bahwa seorang penguasa harus memerintah dengan kebajikan (de) dan keadilan. Di Xin melanggar prinsip ini.  

Tapi, mari kita berhenti sejenak. Apakah kejatuhan Shang hanya tentang Di Xin? Atau, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, ia hanyalah simbol dari sistem yang sudah bobrok? Pejabat-pejabat korup, yang memanfaatkan kekuasaan untuk menindas rakyat dan mengumpulkan kekayaan, adalah bagian dari masalah yang lebih besar. Mereka adalah cermin dari tata negara yang gagal.  

Dalam sejarah hukum tata negara Tiongkok kuno, ada konsep "Mandat Langit" (Tianming). Seorang penguasa dianggap sah selama ia memerintah dengan kebajikan dan keadilan. Ketika ia gagal, rakyat berhak memberontak. Di Xin kehilangan mandat ini. Tapi, apakah mandat itu hilang hanya karena kejahatannya? Atau karena sistem yang membiarkan kejahatan itu tumbuh subur?  

Ilustrasi

Sejarah seringkali menyederhanakan cerita. Raja jahat, rakyat menderita, kerajaan runtuh. Tapi, seperti yang ditulis oleh Sima Qian, sejarah adalah cermin. Dan dalam cermin itu, kita melihat bukan hanya satu wajah, tapi banyak wajah. Wajah Di Xin, wajah para pejabat korup, dan wajah sistem yang membiarkan mereka berkuasa.  

Mari kita bandingkan dengan negara lain. Kekaisaran Romawi, misalnya, runtuh bukan hanya karena Nero yang kejam, tapi juga karena korupsi yang merajalela dan sistem politik yang tidak mampu beradaptasi. Nero membunuh para penentangnya, menghabiskan kekayaan negara untuk proyek-proyek pribadi, dan mengabaikan penderitaan rakyat. Tapi, apakah Nero sendirian? Tidak. Ia adalah produk dari sistem yang sudah sakit.  

Atau lihatlah Louis XVI dari Prancis. Ia bukan penguasa yang kejam seperti Di Xin atau Nero, tapi kepemimpinannya yang lemah dan ketidakmampuannya mengatasi korupsi di kalangan pejabat menyebabkan Revolusi Prancis. Di sini, kita melihat pola yang sama: pemimpin yang gagal, pejabat korup, dan sistem yang tidak mampu memperbaiki diri.  

Dan kemudian ada Moctezuma II dari Aztek. Ia adalah penguasa yang percaya bahwa penjajah Spanyol adalah dewa. Ketidakmampuannya memimpin dan ketergantungannya pada takhayul melemahkan perlawanan terhadap penjajah. Tapi, lagi-lagi, apakah ini hanya tentang Moctezuma? Atau tentang sistem yang tidak mampu menghadapi perubahan?  

Keruntuhan Dinasti Shang, seperti keruntuhan Romawi, Prancis, atau Aztek, adalah cerita tentang manusia dan sistem. Di Xin mungkin adalah raja yang jahat, tapi ia juga adalah produk dari sistem yang membiarkan kejahatan itu tumbuh. Pejabat-pejabat korup mungkin adalah pelaku, tapi mereka juga adalah korban dari sistem yang tidak memiliki mekanisme untuk mengoreksi diri.  

Refleksi: Indonesia dan Pelajaran dari Sejarah

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita bisa belajar dari keruntuhan Dinasti Shang dan negara-negara lain yang disebutkan di atas?  

Indonesia, seperti Shang, Romawi, atau Prancis, bukanlah negara yang kebal dari masalah korupsi, kepemimpinan yang lemah, dan sistem yang bobrok. Korupsi masih menjadi masalah serius di negeri ini. Pejabat-pejabat yang seharusnya melayani rakyat justru seringkali terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka, seperti para pejabat korup di zaman Shang, memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.  

Tapi, seperti yang kita lihat dalam sejarah, masalahnya tidak hanya terletak pada individu. Sistem yang tidak transparan, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan adalah akar masalah yang lebih dalam. Jika sistem ini tidak diperbaiki, maka Indonesia bisa saja mengulangi kesalahan yang sama seperti Dinasti Shang atau Romawi.  

Namun, ada harapan. Indonesia memiliki modal sosial yang kuat: masyarakat yang kritis, media yang aktif, dan generasi muda yang peduli. Jika kita bisa memperkuat sistem hukum, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi publik, maka kita bisa menghindari nasib yang sama seperti Dinasti Shang.  

Sejarah mengajarkan kita bahwa keruntuhan sebuah negara tidak pernah terjadi dalam ruang hampa. Ia adalah hasil dari kombinasi kepemimpinan yang gagal, sistem yang korup, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi. Dan dalam cerita-cerita ini, kita menemukan pelajaran yang tetap relevan hingga hari ini.

Teguh Indonesia

Analisis

Sang Koruptor Raja Di Xin, Refleksi Sistem Koruptif Dinasti Shang

Penulis : Teguh Estro (Direktur RESEI) Sesekali kita belajar dari negeri Tiongkok. Terutama terkait muskilat yang sedang relevan saat ini. P...

Teguh Estro Selasa, 11 Maret 2025

Analisa Ekonomi Kelas Menegah terhadap Penundaan Pelantikan CPNS dan PPPK

Penulis : Teguh Estro

(Direktur RESEI) 

Relasi Kabupaten PALI dan Kelas Menengah

Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) tengah menghadapi tantangan ekonomi yang serius, terutama terkait ketidakstabilan ekonomi kelas menengah. Mereka yang berpenghasilan dua juta keatas ini mengalami dilema dalam pilihan sikap ekonomi.

Salah satu pemicunya adalah penundaan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semula direncanakan pada tahun 2025, namun dipindahkan ke tahun 2026. Padahal, pelantikan ini diharapkan menjadi nafas baru bagi perputaran ekonomi lokal, mengingat kelas menengah merupakan tulang punggung utama dalam menggerakkan roda perekonomian. 

Kelas menengah di Kabupaten PALI, seperti halnya di daerah lain, memegang peran krusial dalam konsumsi domestik. Mereka adalah kelompok yang paling aktif dalam belanja rumah tangga, investasi kecil-menengah, dan penggerak sektor riil. 

Seperti dikatakan oleh Joseph Stiglitz , peraih Nobel Ekonomi, "Ketika kelas menengah sekarat, ekonomi tidak bisa tumbuh. Mereka adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya." Pernyataan ini relevan dengan situasi di Kabupaten PALI, di mana ketiadaan tambahan kelas menengah baru dapat menghambat penyegaran ekonomi.

Penundaan tersebut tidak hanya berdampak pada para calon pegawai, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Kelas menengah baru yang seharusnya terbentuk dari pelantikan ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap konsumsi domestik. Tanpa tambahan tenaga kerja baru, daya beli masyarakat cenderung stagnan atau bahkan menurun.  

Selain itu, kebijakn efisiensi belanja pemerintah yang sedang dilakukan saat ini turut menghimpit daya beli kelas menengah. Pengurangan anggaran belanja pemerintah berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang bekerjasama sebagai rekanan pemerintah daerah. Hal ini semakin memperparah ketidakstabilan ekonomi kelas menengah di Kabupaten PALI.  

Ketidakstabilan kelas menengah bukanlah fenomena baru. Di berbagai negara, kelas menengah sering menjadi korban pertama dalam krisis ekonomi. Misalnya, di Amerika Serikat selama resesi 2008, kelas menengah mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, yang berdampak pada melemahnya konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi (Pew Research Center, 2015).  

Di Indonesia sendiri, kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya juga pernah mengalami guncangan serupa selama pandemi Covid-19. Kelas menengah, yang sebagian besar bekerja di sektor formal, terkena dampak PHK dan pengurangan gaji. Akibatnya, konsumsi rumah tangga menurun, dan pertumbuhan ekonomi melambat (Sumber: Bank Indonesia, 2020).  

Di India, ketidakstabilan kelas menengah akibat pandemi juga memicu perlambatan ekonomi. Kelas menengah India, yang merupakan penggerak utama sektor ritel dan jasa, mengurangi pengeluaran secara signifikan. Hal ini berdampak pada penurunan pertumbuhan PDB India pada tahun 2020 (World Bank, 2021).  

Masih ada harapan

Untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi kelas menengah di Kabupaten PALI, diperlukan langkah-langkah strategis. Salah satunya upaya diversifikasi ekonomi lokal perlu digalakkan. Kabupaten PALI dapat memanfaatkan potensi sektor pertanian, perkebunan, ekraf dan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, ketergantungan pada belanja pemerintah dapat dikurangi, dan perekonomian menjadi lebih mandiri.  

----

Referensi:

1. Pew Research Center. (2015). The American Middle Class is Losing Ground.  

2. Bank Indonesia. (2020). Laporan Perekonomian Indonesia.  

3. World Bank. (2011). India Economic Report.  

Teguh Indonesia

Analisis

Analisa Ekonomi Kelas Menegah terhadap Penundaan Pelantikan CPNS dan PPPK

Penulis : Teguh Estro (Direktur RESEI)  Relasi Kabupaten PALI dan Kelas Meneng ah Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) tengah menghad...

Teguh Estro Sabtu, 08 Maret 2025

Tradisi Peturan di Desa Tempirai: Catatan Pinggir tentang Kekuatan Tutur dalam Menghadapi Permasalahan Sosial

Desa Tempirai, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI. 

Menyimpan kekayaan budaya yang unik dan sarat makna. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga kini adalah Peturan, sebuah sistem tutur yang mengatur panggilan khas bagi setiap anggota keluarga. Tradisi ini bukan sekadar cara berkomunikasi, melainkan juga menjadi fondasi sosial yang menjaga harmoni dan kekeluargaan dalam masyarakat. 

Dalam konteks globalisasi yang kian menggerus nilai-nilai lokal, Peturan menjadi benteng budaya yang melindungi generasi muda dari dampak negatif perubahan sosial.

Peturan: Lebih dari Sekadar Panggilan

Peturan adalah sistem tutur yang menetapkan panggilan khusus bagi setiap anggota keluarga, mulai dari kakek (Puguk), nenek (Kajut), paman (Mamak), hingga kakak ayah (Mak Barap). Bahkan, keluarga besan dan ipar pun memiliki panggilan khusus. Hal ini menciptakan hierarki sosial yang jelas namun tidak kaku, karena setiap panggilan mengandung makna penghormatan dan kedekatan emosional.

Misalnya, panggilan Misat untuk paman bungsu tidak hanya menunjukkan urutan kelahiran, tetapi juga mencerminkan peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga.

Tradisi ini tidak hanya berlaku dalam lingkup keluarga inti, tetapi juga meluas ke masyarakat luas. Setiap warga desa Tempirai, meskipun tidak memiliki hubungan darah, tetap menggunakan panggilan-panggilan ini sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap ikatan sosial yang telah terjalin. Dengan demikian, Peturan menjadi alat untuk mempertahankan suasana kekeluargaan yang dominan dalam setiap kegiatan masyarakat.

Peturan sebagai Resolusi Konflik

Salah satu aspek menarik dari Peturan adalah kemampuannya menjadi alat resolusi konflik. Dalam teori sosial, konflik sering kali muncul akibat ketidakseimbangan kekuasaan atau kesalahpahaman dalam komunikasi. Namun, di Desa Tempirai, Peturan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mencegah konflik sebelum terjadi. Istilah Pandangan menjadi kunci di sini. Setiap anggota keluarga memiliki "pandangan" terhadap anggota lainnya, yang berarti mereka harus menjaga sikap dan perilaku agar tidak merusak hubungan kekeluargaan.

Misalnya, ketika terjadi ketegangan antara dua keluarga, panggilan-panggilan dalam Peturan mengingatkan mereka akan ikatan sosial yang telah terjalin. Seorang Mamak (paman) tidak akan mudah marah kepada keponakannya karena ia "memandang" keponakannya sebagai bagian dari keluarganya. Dengan demikian, Peturan tidak hanya memudahkan silaturahmi, tetapi juga menjadi alat untuk meredam konflik dan memulihkan harmoni sosial.

Globalisasi dan Tantangan bagi Peturan

Di era globalisasi, nilai-nilai tradisional seperti Peturan menghadapi tantangan besar. Generasi muda di Desa Tempirai mulai terpengaruh oleh budaya luar yang lebih individualistik. Namun, justru di tengah arus globalisasi ini, Peturan menjadi senjata budaya yang ampuh. Tradisi ini mengajarkan generasi muda untuk tetap menghormati orang lain, menjaga ikatan sosial, dan memahami pentingnya nilai-nilai kekeluargaan.

Studi historis menunjukkan bahwa tradisi tutur serupa juga ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti tradisi Sapaan Adat di Minangkabau atau Tutur Pinompar di Batak. Di Minangkabau, misalnya, sistem tutur digunakan untuk menjaga hubungan harmonis antara mamak (paman) dan kemenakan (keponakan). Sementara di Batak, tutur pinompar menjadi alat untuk mempertahankan silsilah keluarga dan menghindari konflik internal. Persamaan ini menunjukkan bahwa tradisi tutur bukan hanya milik Desa Tempirai, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya Nusantara yang lebih luas.

Catatan Pinggir: Peturan dalam Teori Sosial

Dalam perspektif teori sosial, Peturan dapat dilihat sebagai bentuk social capital (modal sosial) yang memperkuat kohesi masyarakat. Menurut Pierre Bourdieu, modal sosial adalah jaringan hubungan sosial yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

Peturan menciptakan jaringan ini melalui panggilan-panggilan yang sarat makna, sehingga setiap anggota masyarakat merasa terhubung dan bertanggung jawab satu sama lain.

Selain itu, Peturan juga mencerminkan konsep collective consciousness (kesadaran kolektif) yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Kesadaran kolektif ini terbentuk melalui nilai-nilai dan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks Desa Tempirai, Peturan menjadi bagian dari kesadaran kolektif yang mengikat masyarakat dalam satu ikatan sosial yang kuat.

Kesimpulan

Tradisi Peturan di Desa Tempirai adalah contoh nyata bagaimana budaya lokal dapat menjadi solusi bagi permasalahan sosial. Melalui sistem tutur yang khas, tradisi ini tidak hanya mempertahankan harmoni keluarga, tetapi juga menjadi alat resolusi konflik dan benteng budaya di era globalisasi. Studi historis menunjukkan bahwa tradisi serupa juga ditemukan di wilayah lain di Indonesia, yang menegaskan pentingnya nilai-nilai tutur dalam menjaga kohesi sosial.

Dalam catatan pinggir ini, Peturan tidak hanya dipandang sebagai tradisi lokal, tetapi juga sebagai warisan budaya yang memiliki relevansi universal. Di tengah perubahan zaman, tradisi seperti Peturan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan sebagai fondasi kehidupan sosial yang harmonis.

Teguh Indonesia

Analisis

Tradisi Peturan di Desa Tempirai: Catatan Pinggir tentang Kekuatan Tutur dalam Menghadapi Permasalahan Sosial

Desa Tempirai, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI.  Menyimpan kekayaan budaya yang unik dan sarat makna. Sa...

Teguh Estro Kamis, 30 Januari 2025

Kajian Budaya ; Benda diduga Cagar Budaya desa Panta Dewa

Pencerahan penting mengenai hasil temuan Lapangan benda diduga Cagar budaya di desa Panta Dewa. Sampel batu dan serpihan besi dibawa ke Balai Pelestarian Kebudayaan [BPK] Wilayah VI. Tim Ahli Cagar Budaya [TACB] Kabupaten PALI berdialog bersama rekan-rekan arkeolog si BPK Wilayah VI tersebut. 

Sebuah objek masa lalu dibahas dari dimensi material kandungan logam dan mineral lainnya. membedah timeline historis, kajian budaya masyarakat agraris dan tidak lupa cerita peradaban sungai sebagai transportasi primer di waktu lampau.

Diduga terdapat lokasi pandai besi yang memproduksi alat pertanian dahulu kala. #PeradabanTanahMerah

Dugaan berawal pada hari Kamis, 09 Januari 2025 seorang warga bernama ibu Lidia menemukan bongkahan batu merah dan besi di tanah seluas 30 x 50 m. Lahan tersebut milik bapak efendi di dusun II Desa Panta Dewa Kabupaten PALI.

Sempat Viral di sosial media, beberapa hari kemudian warga dan awak media melaporkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten PALI.

Tanggal 16 Januari Tim Ahli Cagar Budaya [TACB] Kabupaten PALI turun ke lokasi melihat dari dekat lokasi galian. Diketuai oleh kepala Disbudpar ibu Novi Pebrianti, ST., MT. Rombongan TACB mengambil beberapa sampel batuan untuk dibawa uji laboratorium.

Beberapa sebaran benda tersebut antara lain batu merah, lelehan besi, keramik lama dan campuran tanah dan karat besi. 

Beberapa fakta menarik lainnya adalah lokasi temuan berada sekitar 100 meter dari sungai Sebagut. Dengan mata pencaharian petani karet, warga desa Panta Dewa hidup kesehariannya. Beberapa rumah bari masih mudah ditemukan disana. Meskipun sudah direnovasi bagian-bagianya. Dengan ukiran unik di sudut-sudut papan rumah. #PeradabanTanahMerah

Sayangnya tidak didapatkan catatan yang tertulis dari benda-benda yang ditemukan. Satu-satunya tulisan yang bisa dijadikan petunjuk di desa Panta Dewa adalah catatan makam leluhur puyang "Mpu Rawi Dewo" tercatat wafat pada tahun 1813

Bila melihat timeline sejarah, tahun 1813 masih terbilang muda. Era Majapahit telah mengalami keruntuhan diganti dengan Kerajaan-kerajaan kecil nusantara. Di tahun tersebut diperkirakan satu zaman dengan kesultanan Palembang.

Sempat warga sekitar bertutur bahwa mereka sering diceritakan oleh para orang tua bahwa puyang Mpu Rawi datang dari negeri Tiongkok. Mpu Rawi diperkirakan pada abad ke-18 bermukim dan berkeluarga di daerah yang sekarang dinamakan Desa Panta Dewa.

Selain dugaan arkeologis dan historis, terdapat kajian menarik dari sudut pandang geografis. Sebagaimana dikatakan bapak Iwan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI bahwa lokasi temuan di area sekitar sungai bisa menjadi petunjuk. 

Bisa saja dahulu sungai Sebagut tersebut merupakan jalur transportasi primer di masa itu. Sehingga diduga terdapat kegiatan yang memobilisasi benda semacam gerabah, alat pertanian atau keramik. 

Mungkin kegiatan dagang atau kerajinan pandai besi semua masih terbuka untuk dikaji. Termasuk pendapat pak Iwan dari BPK Wilayah VI bahwa batu tersebut merupakan hasil sedimentasi sungai yang mengendap bertahun-tahun.

#PeradabanTanahMerah

Teguh Indonesia

Analisis

Kajian Budaya ; Benda diduga Cagar Budaya desa Panta Dewa

Pencerahan penting mengenai hasil temuan Lapangan benda diduga Cagar budaya di desa Panta Dewa. Sampel batu dan serpihan besi dibawa ke Bala...

Teguh Estro Sabtu, 18 Januari 2025

FGD Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Teguh Estro : "Alhamdulillah seni tradisional masuk dalam Objek Pemajuan Kebudayaan"

PALI, CS – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten PALI, bersama sejumlah tokoh budaya dan tokoh adat yang ada di Bumi Serepat Serasan, menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Revisi Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di Kabupaten PALI.

Kegiatan tersebut digelar di ruang Rapat Disbudpar Kabupaten PALI, Kamis (30/11/2023) dengan dibuka secara langsung oleh Kepala Disbudpar Kabupaten PALI, Novita Febrianti. Tampak hadir juga kepala Balai Pelestarian Budaya wilayah 6, Perwakilan Bappeda PALI, Ketua Pemangku Adat, Dewan Kesenian PALI, tokoh pemuda serta pelaku budaya lainnya.

Kadisbudpar PALI, melalui Kabid Kebudayaan Siska Akhira mengatakan bahwa revisi Buku PPKD seyogianya dilakukan setiap lima tahun sekali. Sementara PPKD yang saat ini ada di kabupaten PALI, dibuat pada tahun 2018.

“Tujuan digelarnya FGD untuk merevisi Buku PPKD tahun 2018. Setiap lima tahun sekali harus direvisi. Kegiatan FGD juga digelar dalam rangka mengimplementasikan UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai bentuk kelestarian kebudayaan daerah,” jelas Siska.

Dari kegiatan FGD kemarin, Siska menekankan perlu adanya penambahan objek kebudayaan serta kesenian dalam PPKD kabupaten PALI. Hal itu juga selaras dengan perkembangan seni dan budaya yang di kabupaten PALI.

“Banyak objek kebudayaan, narasi dan profil PALI dan lainnya yang perlu dimasukkan ke PPKD tahun 2023. Kegiatan revisi masih berlanjut dengan tim dari disbudpar PALI selama tiga hari ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Kesenian PALI, Teguh Eko Sutrisno yang mengikuti kegiatan FGD menerangkan bahwa ada 36 objek seni tradisional yang masuk dalam daftar objek pemajuan kebudayaan. Hal ini disambut baik oleh Dewan Kesenian PALI.

“Ada 36 objek yang termasuk dalam Objek Pemajuan Kebudayaan yang akan dimasukkan dalam Revisi buku PPKD. Alhamdulillah ada seni tradisional yang masuk dalam list objek pemajuan kebudayaan. Seperti seni tari dundang, tari lading, seni dulmuluk, senjang dan lainnya,” ujarnya.

Dewan Kesenian PALI menegaskan dukungannya terhadap Program Pemerintah Kabupaten PALI dalam memajukan seni budaya di Bumi Serepat Serasan. Guna mewujudkan PALI Serasi NIA. “Upaya sinergi ini kami dorong terus, agar seni kabupaten PALI bisa berperan besar dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan sumber daya manusia,” pungkasnya. (red)

sumber : https://www.citrasumsel.com/2023/12/01/buku-ppkd-direvisi-disbudpar-gelar-fgd-dengan-tokoh-budaya-se-pali/amp/

Teguh Indonesia

Analisis

FGD Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Teguh Estro : "Alhamdulillah seni tradisional masuk dalam Objek Pemajuan Kebudayaan"

PALI, CS – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten PALI, bersama sejumlah tokoh budaya dan tokoh adat yang ada di Bumi Serepat...

Teguh Estro Sabtu, 02 Desember 2023

Modal Sosial Dalam Pembangunan

Oleh: Teguh Estro

Direktur Riset Lembaga RESEI

(Research and Social Empowerment Institute)

Banyak daerah kabupaten/kota yang latah mengadopsi tren smart city. Seolah suatu wilayah otomatis menjadi cerdas hanya dengan aksesoris teknologi. Saat ini semua pembangunan serba sensor, aplikasi sampai perkakas robotik ditanam di sudut-sudut kota. Kita sibuk mencerdaskan perangkat-perangkat pelayanan namun lupa mencerdaskan masyarakatnya. Padahal kualitas sumber daya manusia kita masih jauh daripada cukup. Masyarakat kita masih miskin secara mental, gaptek, wawasan yang sempit, kebergantungan pada bantuan serta kurang partisipatif. Di sinilah terjadi kesenjangan antara pelaku pembangunan dan fasilitas pembangunan. Jelas ini tidak efisien, hanya menambah asset dengan biaya perawatan tinggi. Namun tak bisa digunkana sesuai tujuan.

Suatu pembangunan akan berhasil bukan semata didukung oleh infrastruktur dan komponen-komponen fisik saja. Namun ada yang tak kalah penting, yakni modal sosial dalam pembangunan. Dalam Buku EKONOMI PEMBANGUNAN DAERAH Karya Dr. Muammil Sun’an, SE, MP.,M.AP diterangkan bahwa “Modal Sosial memainkan peran penting dalam masyarakat sebagai aset sosial yang memungkinkan individu dan masyarakat berhasil menggalang kepercayaan yang kuat antar anggota, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dengnan modal uang yang lebih sedikit.”. Masyarakat yang cerdas sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Mereka yang memiliki kemampuan menjalin komunikasi, mengorganisir tim, mampu menerjemahkan bahasa program pembangunan dalam strategi-strategi teknis. Masyarakat partisipatif seperti ini merupakan modal sosial dalam percepatan pembangunan. Program yang apik jika tidak ditunjang oleh partisipasi masyarakat maka akan memunculkan inefisiensi.

Menurut seorang pakar Robert Putnam, Modal Sosial itu ada tiga ; (1)Jaringan atau networking, (2) kepercayaan dan (3) norma-norma. Masyarakat yang memiliki jaringan maka ia mampu membuka akses terhadap macam keterbatasan. Baik itu jaringan horizontal maupun jaringan vertikal. Jaringan bisa didapatkan melalui komunitas, asosiasi, partai politik, relawan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan. Robert Putnam pernah melakukan penelitian di Italia. Peneletian Putnam menunjukkan bahwa wilayah utara Italia lebih maju dari wilayah selatan karena lebih banyak orang di utara terlibat dalam berbagai asosiasi daripada di selatan Itali. Hal ini kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah utara lebih tinggi daripada di selatan. Asosiasi sukarela di wilayah utara menjalin hubungan kerja sama yang intens dengan pemerintah daerah setempat. Selanjutnya Robert Putnam berpendapat dalam artikelnya BOWLING ALONE : PENURUNAN MODAL SOSIAL AMERIKA “….Masyarakat dengan jaringan sosial yang kuat, upaya memajukan sebuah negara telah jauh lebih berhasil dalam berbagai bidang seperti peningkatan kualitas pendidikan, penurunan jumlah pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan Narkoba dan berbagai masalah lain di bidang kesehatan….”

Selanjutnya kepercayaan atau trust merupakan modal sosial yang didapatkan masyarakat karena kecakapan atau kapabilitas serta kejujuran dalam pengelolaan program. Oleh karenanya masyarakat yang sudah mengenal pendidikan dan pelatihan adalah modal sosial yang berharga. Mendorong masyarakat agar mampu memahami alur pembangunan, terlatih mengelola anggaran pembangunan serta memiliki hasrat untuk mengembangkan diri agar memiliki keahlian-keahlian baru. Modal sosial yang terakhir adalah kekuatan norma. Norma agama, norma sosial, norma adat merupakan potensi yang bisa mengontrol masyarakat agar memiliki integritas dalam mengelola pembangunan. Sebagai contoh di Brazil, pemerintah yang bersih (good government) ikut memperlancar semua program sosial ekonomi masyarakat lokal sehingga berjalan dengan baik.

Modal Sosial yang berkualitas sangat dibutuhkan di negeri ini. Terutama melihat tren pembangunan di Indonesia yang bergeser pada penguatan desa melalui komitmen dana desa. Tantangan bagi kita adalah bagaimana mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan modal sosial di desa-desa. Dalam buku THE GREAT SHIFTING Karya Prof. Rhenald Kasali menyatakan “Kemendes (Kementerian Desa) melakukan pendekatan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan pendekatan 5K, yaitu Konsensus, Keterpaduan, Kelembagaan, Komunikasi dan Keberlanjutan”. Apabila modal sosial yang dimiliki masyarakat rendah, maka yang terjadi adalah program-program yang tidak efisien.

Rekayasa Sosial untuk Meningkatkan Modal Sosial

Dalam meningkatkan modal sosial sangat butuh campur tangan pemerintah. Caranya adalah dengan melakukan rekayasa sosial (Social Enginering). Paling tidak terdapat tiga hal yang harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rekayasa sosial. Yakni, pertama tahap riset, kedua dengan penguatan sistem sosial, dan ketiga kampanye perubahan. Ketiga hal ini harus saling koordinatif satu sama lain. Hasil Riset harus aplikatif sehingga bisa digunakan dalam penguatan institusi sosial. Selanjutnya Institusi yang kuat harus mengkampanyekan perubahan melalui program-program yang berdampak pada peningkatan modal sosial. Dan yang terakhir output sebuah program harus dievaluasi sehingga bisa menjadi bahan assessment dalam melakukan riset kembali. Semua dilakukan secara terintegrasi. Dalam artikel Membangun Bangsa Dari Desa: Mewujudkan Pertumbuhan Berkualitas Karya Prof.Dr. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec. Beliau berpendapat ; “Tujuan pembangunan dari desa adalah membangun keluarga-keluarga yang dilakukan secara terintegrasi yaitu ; membangun Jiwa, Membangun Raga, Membangun Keuangan, Membangun Wawasan dan Membangun Partisipasi Pembangunan”

Lantas peran pemerintah dimana? Pemerintah seharusnya melakukan pilot project sebuah desa yang sukses melakukan rekayasa sosial untuk meningkatkan modal sosial pembangunannya. Semisal dalam satu kecamatan terdapat satu desa percontohan yang memiliki alur rekayasa sosial yang mapan. Sehingga desa-desa lain bisa mencontoh secara aplikatif. Hal ini memang tidak mudah, namun harus dicoba agar pembangunan kita tidak jalan di tempat.

Teguh Indonesia

Analisis

Modal Sosial Dalam Pembangunan

Oleh: Teguh Estro Direktur Riset Lembaga RESEI (Research and Social Empowerment Institute) Banyak daerah kabupaten/kota yang l...

Teguh Estro Sabtu, 11 Mei 2019

Shifting Interaksi Sosial

Oleh: Teguh Estro

Direktur RISET Lembaga RESEI

(Research and Social Empowerment Institute)

Diskursus terkait perubahan sosial kian menarik untuk diamati. Gelombang inovasi teknologi kian merombak dan menabrak pakam interaksi sosial. Teknologi komunikasi sudah menuntun bahasa pergaulan menjadi serba digital. Pelan tapi pasti para generasi lama akan mengalami clash of habit dengan ulah millenials dalam berkehidupan. Mulai dari pola komunikasi, transaksi keuangan, sampai urusan mencari jodoh semua akan dioperasikan secara online.

Melalui Smartphone, ruang publik sudah berpindah ke dalam ruang-ruang Social media. Keintiman pertemanan telah bertransformasi menjadi obrolan dalam aplikasi group chat. Mengutip pernyataan Dr. Muhammad Faisal dalam buku GENERASI PHI π, MEMAHAMI MILENIAL PENGUBAH INDONESIA. “…Dari Hasil riset pada 2015-2016, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, kami menemukan bahwa rata-rata seorang generasi π (phi)  setidaknya memiliki lima group pertemanan di Chat-apps mereka. Jadi mereka mengatur begitu banyak informasi dalam setiap aktivitas harian mereka….” Direktur Youth Laboratory ini juga menambahkan dalam penelitiannya bahwa generasi milenial atau generasi Phi (π) memiliki hobi share informasi di sosial media karena mereka memiliki kultur untuk berbagi segala sesuatu kepada kelompoknya.

Perubahan platform komunikasi tentu akan mengubah kejiwaan para individu yang bertukar pesan. Dimana sebelumnya manusia berbicara dengan menambahkan bahasa tubuh, intonasi dan emosi mimik muka. Namun saat ini para pengguna akun hanya bertemu foto profil, kalimat langsung saat chat-messages serta sedikit tambaha gambar emoji. Kita kehilangan keintiman, emosi dan respek dalam berkomunikasi. Dampaknya kita akan menemukan percakapan online yang agresif, kurang memiliki tanggung jawab dalam beropini bahkan cenderung berani membully pendapat akun lainnya. Oleh karenanya pada akhir-akhir ini mudah ditemukan cyberbullying di dunia maya. Sebagaimana pendapat Prof. Rhenald Kasali dalam bukunya THE GREAT SHIFTING, “…UNICEF (2016) menemukan, sebanyak 41-50 persen remaja berusia 13-15 tahun pernah mengalami cyberbullying”

Dunia kriminal juga mengalami kemunculan fenomena-fenomena baru. Kita kerap mengenalnya dengan istilah cybercrime. Pada masa lalu, kita mengenal seorang penjahat bisa dari fisiknya. Misalkan berwajah seram, memiliki tattoo dan membawa senjata tajam. Namun Pelaku kriminal dalam dunia virtual sangat berbeda kondisinya. Mereka tidak tampak secara fisik bahkan biasanya hanya anonymous account. Bisa jadi pelaku kriminal adalah seorang pemuda tampan yang tak pernah keluar kamar dengan akses internet melalui smartphone nya. Atau seorang lelaki berpakaian rapi lengkap dengan jas nya, namun dalam dunia maya ia mampu meretas dan menguras rekening Bank. Kegelisahan ini sempat dilontarkan oleh ALEC ROSS dalam bukunya THE INDUSTRIES OF THE FUTURE. “… Pertanyaan yang diajukan di dalam Situation Room Gedung Putih sekarang ini adalah apakah pemerintah seharusnya memperlakukan serangan cyber yang menguras rekening BANK AMERIKA di territorial Amerika sebagai serangan terhadap bangsa Amerika, sebagai perampokan, atau sesuatu yang berbeda?”

Dampak dari tindakan kriminal ini sangat kasat mata dan kita tak bisa mengetahui siapa pelaku kriminal di dunia maya tersebut? Oleh karenanya sangat wajar bila saat ini hampir semua pihak kepolisian di seluruh dunia memiliki divisi khusus yang menangani cybercrime. Mereka memiliki spesialisasi melakukan Digital Forensik terhadap kasus-kasus cybercrime. Hal senada juga diutarakan oleh Dr. Paisol Burlian dalam bukunya PATOLOGI SOSIAL terkait pesatnya konten pornografi melalui situs-situs internet. “Mengenai bentuk dan wujud transaksi pornografi melalui media internet yang lebih modern. Karena sifat media dalam transaksi pornografi yang modern ini, aparat penegak hukum menjadi kesulitan dalam menindak pihak-pihak yang bertransaksi…”

Pelbagai fenomena kian mengindikasikan betapa eratnya irisan interaksi social antara dunia nyata dan dunia maya. Bahkan beberapa perusahaan besar melakukan pencarian jejak digital kepada para calon karyawan saat melakukan interview masuk kerja. Hal ini seharusnya memberikan sinyal kepada para Pekerja Sosial agar perlahan memutar haluan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Melakukan pendekatan secara digital tentu bisa menjadi kiblat baru bagi para Pekerja Sosial dalam menyusun program-program sosial.

Para aktivis sosial kudu mengupgride kapasitas mereka agar bisa lebih akrab dengan bahasa-bahasa digital. Termasuk tidak asing dengan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Sudah saatnya kita berpikir jauh ke masa depan. Karena penyakit sosial yang akan dihadapi generasi mendatang akan lebih rumit sebab ditunjang oleh teknologi yang maju. Para pekerja sosial harus mampu melakukan analisis sosial atas gejala-gejala sosial di dunia maya. Melakukan assesmen secara online terhadap ragam penyimpangan di sosial media. Sampai pada kegiatan advokasi terhadap  problematika sosial di dunia virtual.

Teguh Indonesia

Analisis

Shifting Interaksi Sosial

Oleh: Teguh Estro Direktur RISET Lembaga RESEI (Research and Social Empowerment Institute) Diskursus terkait perubahan sosial ki...

Teguh Estro Selasa, 30 April 2019

Mindset Baru Kesejahteraan Sosial

Oleh : Teguh Estro

Direktur Riset Lembaga RESEI

(Research and Social Empowerment Institute)

Salah satu kegiatan sentral dalam program Kesejahteraan Sosial adalah kegiatan Penanganan Kemiskinan. Namun upaya tersebut sampai saat ini masih jalan di tempat. Padahal upaya pemerintah sudah maksimal. Akan tetapi belum cukup menjadi obat atas kemiskinan ini. Dalam buku Menuju Ketangguhan Ekonomi, Dr. Bambang Widianto menuliskan bahwa walaupun tingkat kemiskinan terus menurun mencapai 10,86 persen (Maret 2016, BPS), Jumlahnya masih sangat besar, yaitu sekitar 28 juta orang. Selain itu, selama lima tahun terakhir penurunannya semakin melambat walaupun pertumbuhan ekonomi tetap terjadi. Lantas dimana titik masalahnya.

Kebuntuan penanganan kemiskinan ini karena telah terjadi banyak perubahan pola kemiskinan di lapangan. Namun sayang dalam penanganannya masih menggunakan 'senjata lama'. Padahal kita telah memasuki zaman Disruption. Dimana pemain-pemain dagang kian mengejar efisiensi memanfaatkan teknologi. Para inovator menggunakan internet untuk memangkas biaya distribusi. Maka alamat pedagang-pedagang yang masih kekeuh dengan lapak tradisionalnya mengalami penurunan daya beli konsumen. Musababnya telah terjadi shifting pola konsumsi pada masyarakat kita menuju belanja online. Prof Rhenald Kasali dalam bukunya Disruption menggambarkan “...dengan perkembangan itu, tradisi membangun superstore, bahkan superbranch (kantor cabang yang luas) menjadi kurang relevan karena konsumen telah beralih menjadi pelanggan yang mobile dan dikunjungi secara online.”

Mengamati penjelasan di atas, setidaknya kita mengetahui bahwa masyarakat kita tak semudah dahulu dalam memperoleh pendapatan. Bila dulu orang bisa mencukupi segala kebutuhan hanya mengandalkan sektor perkebunan/ pertanian. Namun saat ini hasil berkebun hanya mampu mengobati perut yang lapar. Masyarakat harus gali lubang tutup lubang untuk membiayai pendidikan anak, ongkos kesehatan sampai uang sewa rumah.

Masyarakat kita dituntut memiliki double income untuk keluar dari jerat kemiskinan. Maka dari itu, tugas kita adalah mengupayakan masyarakat agar memiliki kemampuan melakukan double income. Bahkan bila memungkinkan terjadi lompatan cash flow.

Dalam literatur bisnis, pendapatan masyarakat bisa menjadi double income apabila telah dalam dua kondisi berikut ini. Pertama, orang yang memiliki skill sudah dalam tahap ahli, tentu akan dibayar dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, orang yang memiliki bisnis atau usaha yang sudah tersistemasi dengan kebutuhan pasar.

Tahap pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan wadah bagi mereka untuk mengembangkan keahliannya. Mulai dari keahlian dalam menggunakan teknologi, keahlian akademik atau keahlian pengembangan karier. 

Kita harus menyediakan program magang, program kursus gratis, beasiswa diploma dan semua program keahlian lainnya. Kesemuanya diberikan secara gratis dan diselenggarakan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah peningkatan daya saing tenaga kerja kita. 

Sebagaimana mengutip tulisan Dr. Asep Suryahadi dalam artikelnya Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, “...Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah. Lebih dari setengah angkatan kerja Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar atau kurang...”. Doktor Ilmu Ekonomi lulusan Australian National University ini menambahkan bahwa dalam jangka panjang, hanya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, laki-laki dan perempuan Indonesia akan dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Tahap Kedua, menyediakan ekosistem untuk masyarakat agar memiliki mental enterpreneur. Memberikan akses sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berani melakukan terobosan dalam membuka usaha. Dalam buku Kesenjangan Ekonomi yang ditulis oleh Eka Sastra,SE.,M.Si mengatakan bahwa orang yang terlahir dari keluarga miskin dan hidup di kawasan kumuh, yang notabene memiliki keterbatasan atas akses terhadap fasilitas publik, justru terpinggirkan pada masa depan, baik secara kompetensi maupun kepercayaan dirinya (Eka Sastra ; 2017).

Oleh karenanya kita harus memperbanyak circle bagi masyarakat untuk memudahkan mereka mengakses fasilitas publik dan menambah jaringan bisnis. Termasuk diantaranya penanaman skill manajemen organisasi. Selanjutnya untuk mengubah mindset masyarakat menjadi mental enterpreneur dibutuhkan pelatihan yang dibimbing langsung oleh mentor-mentor bisnis. Sasaran jangka panjangnya adalah perubahan mindset agar menjadi masyarakat dengan tangan di atas.

Teguh Indonesia

Analisis

Mindset Baru Kesejahteraan Sosial

Oleh : Teguh Estro Direktur Riset Lembaga RESEI (Research and Social Empowerment Institute) Salah satu kegiatan sentral dalam ...

Teguh Estro Senin, 01 April 2019

Menggagas Inovasi Pendapatan Daerah

Oleh: Teguh Estro

Beberapa pekan lalu, saya menghadiri kegiatan “Sosialisasi Percepatan Penyaluran Tahapan Dana Transfer” yang diadakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dalam kesempatan tersebut juga berkesempatan mendengarkan pencerahan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumsel-Babel, Bapak Dr. Imam Arifin,MA. Putra kelahiran Grobogan Jawa Tengah ini menceritakan secara gamblang betapa pentingnya menjadi Warga Negara yang taat pajak. Termasuk juga perusahaan-perusahaan di daerah yang selama ini turut menikmati pembangunan, lebih diwajibkan untuk menjadi perusahaan yang taat pajak.

Dr. Imam Arifin, MA juga menyampaikan bahwa pada tahun 2019 ini pemerintah pusat telah menganggarkan dana transfer ke daerah sebesar 826 Triliun rupiah. Dengan uraian transfer APBD sebesar 756,8 Triliun dan Transfer dana desa sebesar 70 Triliun Rupiah. Akan tetapi di hadapan masyarakat Kabupaten PALI, beliau menekankan agar Pemerintah Daerah harus terus berinovasi agar bisa mengeksplorasi potensi-potensi pungutan pendapatan daerah. Termasuk salah satunya mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten PALI agar memiliki “NPWP-Lokasi” dan membayar pajak di kabupaten tempat mereka beroperasi. Dengan demikian potensi pendapatan daerah bisa meningkat.

Mendengarar penjelasan tersebut diatas, penulis mencoba menganalisis. Bahwasannya betapa besarnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer yang disalurkan pusat melalui APBN. Dalam buku “Menuju Ketangguhan Ekonomi” terdapat data-data menarik yang disampaikan penulisnya Prof. Dr. Candra Fajri Ananda terkait stagnannya kemampuan fiskal daerah karena tingginya kebergantungan pada Dana transfer pusat.

“…..Fenomena kapasitas fiskal daerah berada dalam posisi yang lebih mengkhawatirkan jika diakumulasikan antara fiskal provinsi denga kabupaten/kota. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digadang-gadang sebagai sumber pendorong kemandirian utama dalam kurun waktu 2011-2015 rata-rata pertumbuhannya memang mencapai 22,99 persen. Namun, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih tergolong rendah, karena rata-rata dalam lima tahun terakhir hanya mencapai 21,35 persen.

Tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat pun tergolong sangat tinggi, dengan rata-rata mencapai 60,49 persen. Apalagi dana transfer pada setiap tahun selalu mengalami peningkatan, kenaikannya mencapai 10,48 persen (BPS 2016). Fenomena ini kalau tidak segera ditanggulangi akan terus membebani belanja pemerintah pusat.

Jika PAD meningkat, ada manfaat lain yang diterima oleh pemda, yakni keleluasaan dalam menentukan struktur belanja jika dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Andai saja pajak daerah dan PAD betul-betul bisa ditingkatkan, pendanaan untuk layanan dan tujuan pembangunan daerah sangat dimungkinkan akan ikut semakin besar…” (Candra Fajri Ananda ; 2017)

Kreativitas pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengeksplorasi potensi pungutan pajak daerah. Sebagaimana kita ketahui, terdapat ragam kegiatan yang dapat dikenakan pungutan daerah antara lain : Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Rokok, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Lampu Jalan, Retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi daerah wisata dan lain-lain.

Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur mekanisme pungutan daerah. Termasuk salah satunya membuat regulasi kegiatan mana yang lebih prioritas untuk dikenakan pajak. Sebaiknya pemerintah daerah mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan yang memiliki dampak rendah dalam pembangunan. Dan sebaliknya terhadap kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak yang sangat rendah. Lalu inovasi apa yang bisa dilakukan oleh Kabupaten PALI?

Penulis kembali teringat dengan salah satu hiburan yang sangat digemari oleh masyarakat lokal, yakni hiburan Organ Tunggal semalam suntuk. Secara faedah, kegiatan tersebut tidak begitu memiliki manfaat secara spesifik terhadap pembangunan di bumi serepat serasan ini. Oleh karenanya, sudah selayaknya dilakukan pembahasan lebih lanjut agar hiburan organ tunggal dikenakan pajak hiburan yang tinggi. Toh, pada kenyataannya pihak yang menjadi penyelenggara hiburan organ tunggal biasanya penduduk yang memiliki kelebihan ekonomi.

Teguh Indonesia

Analisis

Menggagas Inovasi Pendapatan Daerah

Oleh: Teguh Estro Beberapa pekan lalu, saya menghadiri kegiatan “Sosialisasi Percepatan Penyaluran Tahapan Dana Transfer” yang diadak...

Teguh Estro Rabu, 20 Februari 2019

Social Filter atas Modernitas

Oleh : Teguh Estro

Bulan lalu penulis mengikuti sosialisasi tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Acaranya diadakan di Kantor Bupati Penukal Abab Lematang ilir. Hadir di sana Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial RI, Bapak Dr. Harapan Lumban Gaol. 

Ada beberapa poin yang menarik dari penyampaian Bapak Dr. Harapan Lumban Gaol itu. Beliau melemparkan pertanyaan yang sangat menyentak di awal presentasinya. Apakah orang-orang terpencil atau suku dalam bisa dikategorikan sebagai orang miskin? Mereka yang tinggal di tengah hutan, justru tak pernah merasa miskin. Kebutuhan sehari-hari mereka tercukupi oleh alam. Bahkan tempat tinggal mereka luas di tengah hutan tanpa harus bayar uang sewa. Benar gak…? Ujar Bapak yang memiliki darah Medan itu bertanya pada Audience.

Selanjutnya pria yang pernah cukup lama belajar Social Protection di Jerman itu mengajak kita untuk memberdayakan para warga terpencil tanpa harus merusak identitasnya sebagai ‘Komunitas Adat”. Singkat kata beliau menyampaikan, tidak semua komponen  masyarakat terpencil harus disubtitusi dengan modernitas. 

Beliau menceritakan pengalaman ketika berdinas ke lapangan membersamai masyarakat suku Asmat di Papua. “kami pernah memberikan bantuan berupa pakaian, namun setelah dipakai keesokan harinya malah dikembalikan lagi. Dan para suku dalam kembali menggunakan pakaian semula yang terbuat dari dedaunan khas alam. Ternyata setelah diselidiki, justru pakaian yang mereka gunakan selama ini lebih memiliki nilai manfaat. Karena mampu mengusir nyamuk ketika malam hari. Sedangkan pakaian yang dibawa dari kota justru membuat tidur malam tak nyenyak."

Ayah dari dara cantik bernama Grace Trikana ini mengajak kita untuk mengambil pelajaran bahwa ada unsur kearifan lokal yang tak bisa begitu saja diganti dengan pernak-pernik modernitas. Itu baru pakaian, belum lagi terkait nilai-nilai lokal, hukum adat dan bahasa adat yang sangat melekat dengan kehidupan bermasyarakat. Lalu beliau menambahkan ada tiga hal yang mau tak mau harus kita perkenalkan pada masyarakat terpencil. Tiga hal itu yakni akses pendidikan, akses kesehatan dan akses administrasi sipil.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tak boleh asal-asalan. Karena bila masyarakat terpencil sudah terbuka aksesnya pada modernitas, maka tak boleh setengah-setengah. Kita khawatir program pemberdayaan yang dilakukan terjebak hanya pada pendekatan kulit saja.

Bayangkan saja mereka selama ini sudah terbiasa dengan pola hidup yang sederhana. Akankah kita tega bila mereka 'dilepaskan' pada kejamnya kehidupan manusia modern. Mereka yang tadinya hidup di alam, makan berbiaya 'murah'. Intinya pemenuhan kebutuhan dasar yang nyaris gratis. Bisakah masyarakat seperti itu tiba-tiba disulap menjadi manusia modern yang harus belanja ke pasar, bayar listrik, bayar uang sekolah, belanja pulsa, biaya internet, ongkos rekreasi, tabungan buat rumah dan kebutuhan hidup lainnya.

Kita tak mau bila masyarakat terpencil yang sudah dipindahkan ke alam modern justru harus menabrak pakem hukum yang sudah berjalan. Misalkan mereka yang terbiasa berburu hewan liar di hutan kemudian harus berjuang hidup bertetangga dengan masyarakat yang menjadikan hewan sebagai peliharaan. 

Begitu juga bila masyarakat terpencil yang terbiasa hidup berpindah-pindah. Mereka dipaksa harus menetap agar memiliki identitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada regional pemerintah desa setempat. Tentu saja masih banyak perubahan paradigma yang akan mereka hadapi.

Mari kita pikirkan kembali. Kita harus sudah menyiapkan pentahapan juga kehati-hatian saat mencoba mengulurkan tangan lalu menarik mereka keluar dari alamnya. Bukan sekedar pemberdayaan secara fisik namun yang terpenting adalah membangun mental dan menancapkan pikiran nan luhur pada mereka.

Analisis

Social Filter atas Modernitas

Oleh : Teguh Estro Bulan lalu penulis mengikuti sosialisasi tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Acaranya diadaka...

Teguh Estro Jumat, 27 April 2018

Menjembatani Realita Sosial

Menjembatani Realita Sosial

Oleh: Teguh Estro

Setiap kita pastinya mengharapkan terwujudnya masyarakat yang maju. Menurut saya, masyarakat yang maju harus memiliki empat karakter. Mau belajar, norma sosial yang mengakar, beradaptasi pada zaman dan menyiapkan generasi mendatang. Karakter masyarakat tersebut adalah modal sosial yang paling pokok.

Apabila masyarakat memiliki karakter yang baik, tentu lebih berpotensi untuk berkembang. Mereka terkadang cukup diberikan stimulan, arahan dan pendekatan kekeluargaan. Sehingga memudahkan program-program sosial dilaksanakan. 

Semisal sebuah masyarakat mendapatkan program bantuan modal kelompok usaha. Dan sebuah kelompok usaha membutuhkan orang-orang yang mau bermusyawarah, skill berorganisasi, manajerial pencatatan keuangan dan pengalaman berdagang. Tentu saja semuanya itu akan mudah dijalankan bila masyarakat memiliki karakter yang kuat.

Pertanyaannya. Apakah dalam Realitas Sosial, masyarakat seperti itu ada? Jawabannya sangat sedikit sekali ditemukan masyarakat yang berkarakter baik. Sedangkan program-program pembangunan  justru kerap ditujukan pada masyarakat yang terbelakang, terpencil dan miskin. Maka, bisa dipastikan terdapat gap atau kesenjangan antara orientasi sebuah program sosial dengan realita sosial. Jelas ini sebuah masalah.

Penulis sering menjumpai bantuan kelompok usaha yang hanya bertahan tak lebih dari tiga bulan saja. Setelah itu usaha tersebut tak ada kelanjutannya lagi. Hilang begitu saja. Bahkan ada pula yang sudah mengundurkan diri sebelum bantuan disalurkan. Jelas sekali ada persoalan mental dan karakter yang belum sehat.

Kesenjangan antara idealnya Sebuah program dengan Realita yang penuh keterbatasan tentu harus ada jembatan penyelesaiannya. Para pekerja sosial, pendamping program sosial atau relawan sosial lainnya kudu siap menjembatani itu. Kenapa harus dijembatani? Karena idealita dan realita adalah dua alam yang berbeda. Perlu ada penerjemah antara bahasa program menjadi kosakata teknis lapangan. 

Dalam dunia program pembangunan Sosial, kita sering mengenal istilah program yang 'terencana', 'terintegrasi', 'berkelanjutan', 'tepat sasaran' dan bahasa langit lainnya. Namun saat di lapangan kita justru bertemu dengan kosakata yang berbeda. Misalnya, 'Wani Piro', 'uang rokok', 'Aku ikut aja'' dan kosakata lucu lainnya.

Sebagai seorang relawan sosial ada beberapa kemampuan dasar yang harus diperhatikan. Pertama, kemampuan mendefinisikan program. Kita harus paham tujuan akhir dari sebuah program sosial. Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana caranya? Bukan hanya satu cara saja. Namun seribu satu cara untuk menggapai tujuan yang dimaksud. Disinilah kita dituntut agar menjadi orang yang mau terus belajar.

Kedua, Kemampuan beradaptasi. Dalam hal ini kita harus cepat menyesuaikan diri terhadap kondisi sosial di masyarakat. Baik penyesuaian secara tingkah laku, bahasa, maupun gaya berpikir mereka. Pribadi yang mudah bergaul, ramah bahkan humoris biasanya lebih sering diterima masyarakat. Apabila masyarakat sudah merasa dekat, maka dari kedekatan itulah kita bisa mencoba berinteraksi dengan mereka.

Teguh Indonesia

Analisis

Menjembatani Realita Sosial

Menjembatani Realita Sosial Oleh: Teguh Estro Setiap kita pastinya mengharapkan terwujudnya masyarakat yang maju. Menurut saya, mas...

Teguh Estro Kamis, 05 April 2018

Ilmu Sosial Harus Berkembang

Oleh : Teguh Estro

Sodara-sodara  perubahan itu pasti. Terutama perubahan zaman. Dan saat ini kita sedang hidup di zaman teknologi. Begitu banyak perubahan signifikan yang terjadi. Diantaranya Perubahan tren ekonomi, gaya politik, komunikasi sosial sampai pada perubahan selera humor. Ditambah lagi perubahan itu sangat bersinggungan dengan pola hidup Manusia yang 'serba Internet'. Tentu saja dengan adanya internet membuat perubahan zaman kian cepat. Lalu pertanyaannya, bila perubahan zaman melaju cepat apa masalahnya?

Sebelum membahas terlalu jauh sebaiknya Perlu kita sadari, Sebuah perubahan biasanya datang beserta konsekuensinya. Sebagai contoh dalam bidang ekonomi sejak adanya revolusi industri membuat masyarakat berubah secara drastis terutama dalam perubahan proses produksi. Awalnya industri yang mengandalkan tenaga manusia lalu berpindah pada mesin.

Contoh lain, Revolusi Perancis yang menghancurkan kekuasaan raja Louis di Perancis. Kamudian kekuasaan diserahkan pada rakyat dengan pembagian kekuasaan menjadi tiga yakni Eksekutif, legislatif dan yudikatif. Revolusi Perancis berdampak besar pada berubahnya politik dunia. Karena revolusi Perancis memancing negara-negara lain untuk menggulingkan kerajaan dan mendirikan 'Nation State' (Negara Bangsa) seperti Perancis.

Sebuah perubahan hadir bersama 'efek samping' nya. Secara sosial, efek samping yang dimaksud adalah perubahan perilaku dan kebiasaan baru (New Attitude and New Behavior). Nah para peneliti selama ini terus mencoba menganalisis setiap gejala, problematika dan  fenomena  yang muncul untuk membuat pola panduan bagi masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimana bila perubahan yang terjadi begitu cepat. Belum sempat para peneliti melakukan analisis yang tepat  sudah muncul perubahan baru. 

Para analis sosial berupaya menekan permasalahan sosial yang bisa berujung pada penyakit sosial. Imbas dari perubahan zaman adalah munculnya penyakit sosial yang baru juga. Selama ini kita kerap mengklasifikasikan masalah sosial dalam kategori kemiskinan, kecacatan, keterpencilan, keterlantaran, ketidakberdayaan dan korban bencana. Sedangkan di Zaman teknologi saat ini sudah terjadi sesedikitnya tiga Perubahan yakni ; Era industri, era globalisasi dan era Digital.

Pada era digital ini kita temukan penyakit-penyakit sosial baru. Mulai dari penyakit “Candu-Gadget”, Bullying Social Media, Prostitusi Online, Penculikan anak via Facebook, Cybercrime pelaku pembobolan rekening Bank, penjualan anak via online, lalu akhir-akhir ini muncul penyakit baru  yakni “berita Hoax” dan masih banyak lagi. Tentu saja untuk mengatasi penyakit-penyakit sosial ini dibutuhkan kejelian para analis sosial. Seorang analis sosial harus memahami bagaimana cara kerja teknologi digital-internet yang mampu menjadi katalisator munculnya penyakit sosial.

Sebagaimana kita saksikan, pemerintah masih terkesan konvensional dalam mengatasi gejala-gejala tersebut. Pemerintah hanya mampu melakukan blokir terhadap situs, laman atau akun sosial media yang dianggap sebagai sarang kejahatan. Namun yang tidak disadari adalah pemblokiran hanya menyebabkan “Gugur Satu Tumbuh Seribu”. 

Ada gejala di bagian hulu yang tak terjamah oleh kita. Yakni persoalan tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan sebuah tanggung jawab adalah efek dari kepahaman terhadap Norma. Dan seharusnya ilmu sosial  memperkaya wawasan norma sosial dengan menjamah norma sosial di era digital. Menurut saya harus ada upaya meneliti habitus para peselancar dunia Maya, para blogger, para netizen, masyarakat IT, jual beli online, buzzer politik sampai pada paguyuban yang berinteraksi secara online. Dengan mempelajari habitus mereka, kita bisa menemukan pola interaksi sosialnya. 

Selanjutnya adalah memisahkan mana pola interaksi sosial yang positif dan mana pola interaksi yang terindikasi menyimpang. Selanjutnya para peneliti sosial dituntut untuk menemukan resolusi yang tepat selain penyelesaian secara pidana. Yakni dengan merubah pendidikan pengetahuan sosial yang sesuai dengan zamannya.

Analisis

Ilmu Sosial Harus Berkembang

Oleh : Teguh Estro Sodara-sodara  perubahan itu pasti. Terutama perubahan zaman. Dan saat ini kita sedang hidup di zaman teknologi...

Teguh Estro Minggu, 11 Maret 2018

Fenomena Masyarakat Dengan Gangguan Jiwa

Oleh: Teguh Estro

Mendatangi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), akhir-akhir ini penulis seringkali melakukannya. Ada yang sekedar Depresi ringan, Stress berat, Kaki dipasung, tubuh dirantai bahkan sampai dikurung dalam satu kamar tertentu. Beberapa diantara mereka tinggal di dusun-dusun namun tak jarang justru orang yang tinggal di tengah-tengah kota.

Dahulu, saat kuliah di Jawa. Kerap terdengar ada daerah yang memang warganya sebagian besar terjangkit gangguan jiwa. Yup, itu dia suatu desa di daerah Ponorogo Jawa Timur. Cukup menyedihkan bila menyaksikan reportasenya. Adapun saat ini, fenomena tersebut ada di depan mata. Saban hari laporan adanya Orang Dengan Gangguan Jiwa berdatangan. Ini menjadi sebuah gejala yang menandakan ada yang kurang beres dalam pembangunan manusia.

Gangguan jiwa bisa jadi hanya hasil akhir yang berupa perpaduan dari gejala hulu. Bisa berasal dari kekurangan gizi saat masa pertumbuhan, atau faktor pendidikan seperti putus sekolah sejak pendidikan dasar, ditambah lagi himpitan kondisi ekonomi. Dan bahayanya justru kerap terjadi gabungan dari ketiga-tiganya. Sehingga lengkaplah prasyarat seseorang mengalami tekanan jiwa.

Bila Gizi kurang terpenuhi, maka asupan nutrisi otak tak akan sempurna. Kekurangan protein di masyarakat bawah memicu perkembangan otak depan yang tidak maksimal. Padahal otak depan adalah pusatnya emosi kedewasaaan seseorang seperti rasa tanggung jawab, mengambil keputusan, merancang masa depan, kemampuan menunda kenikmatan sesaat dan membedakan baik dan buruk. Oleh karenanya Protein sangat diperlukan di masa pertumbuhan anak, agar masa depan mentalnya juga bisa tumbuh mengimbangi usia fisiknya.

Begitu juga pendidikan, diperlukan agar manusia mengetahui norma. Sehingga tidak asal berbuat tanpa memikirkan dampaknya. Dengan pendidikan manusia belajar dampak dari sebuah perbuatan, juga mempelajari referensi sebab akibat. Sehingga bisa mengatur emosinya dengan baik. Oleh karenanya bagi mereka yang tak mendapatkan pendidikan utuh, dikhawatirkan mengalami gangguan emosional.

Analisis

Fenomena Masyarakat Dengan Gangguan Jiwa

Oleh: Teguh Estro Mendatangi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), akhir-akhir ini penulis seringkali melakukannya. Ada yang sekedar De...

Teguh Estro Sabtu, 25 Maret 2017

Belajar Mendidik Masyarakat

Oleh: Teguh Estro

          Ada dua jenis pendekatan dalam mendidik. Pertama pendekatan pedagogik dan Kedua Pendekatan Andragogik. Mendidik secara Pedagogik merupakan metode pendekatan secara anak-anak. Pendekatan ini kerap digunakan dalam kelas sekolah, training atau kursus. Mengenai metodenya sudah kita kenal secara akrab. Seorang guru menyampaikan ceramah. Para siswa mencatat dan harus menerima seluruh pengetahuan dari guru secara satu arah.

          Adapun pendekatan Andragogik kerap dikenal sebagai pola mendidik orang dewasa. Tidak ada guru tuanggal yang mengajari, akan tetapi semuanya saling belajar satu sama lain. Bukan sekedar ceramah, namun pola diskusi, dialog konstruktif maupun pola penggalian gagasan mendalam lainnya. Satu individu dan individu lainnya saling berbagi wawasan tanpa memaksakan kehendak. Sehingga masing-masing bisa saja memiliki kesimpulan yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing.

          Kedua pendekatan tersebut sama-sama pentingnya. Pendekatan secara anak-anak (pedagogik) tepat bila digunakan dalam hal pemenuhan kognitif siswa. Sedangkan Aspek Afektif lebih tepat menggunakan pendekatan Andragogik. Hanya saja selama ini kita hanya menikmati pendekatan pedagogik (anak-anak) dalam dunia pendidikan.

Sudah menjadi lumrah kata pendidikan sudah identik dengan kata ‘sekolah’. Setamat sekolah tak ada lagi belaian pendidikan pada masyarakat kita. Karena dunia pendidikan kita belum punya konsep dalam mendidik orang dewasa dengan pendekatan orang dewasa (andragogik). Sehingga kerap kali mereka yang juara saat di sekolah justru berbelok arah secara moral ketika sudah dewasa. Ternyata masyarakat tempat ia bertumbuh menanamkan nilai-nilai teladan yang buruk. Sedangkan input nilai positif ditanamkan secara salah. Banyak orang dewasa yang diajarkan masih dengan pola anak-anak. Misalnya dengan paksaan, harus menurut dan lain-lain. Padahal dunia orang dewasa adalah tentang penghargaan, pengembangan dan pendekatan dialog.

          Secara kebangsaan kita kenal istilah ‘Guru Bangsa’. Setiap tokoh yang memiliki peran dan pengabdian secara nasional biasanya sering digelari panggilan tersebut. Namun itu belumlah mengakar sampai merubah karakter masyarakat. Lebih tepatnya dibutuhkan jiwa relawan dalam setiap kita yang sadar untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Relawan yang memiliki kepekaan dan panggilan jiwa untuk melakukan dialog bersama masyarakat. Membangun masyarakatnya sendiri, anak-istri bahkan orang tuanya sendiri. Itulah Relawan Sosial yang kita maksud.

          Sebagai Relawan Sosial, wajib kita memahami karakter masyarakat secara spesifik. Terutama pada masyarakat kita terdapat karakter positif dan negatif yang kudu dihafal. Semisal sisi positif dari beberapa masyarakat kita; masih adanya jiwa gotong royong, Menghormati orang yang lebih tua, kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah dan ramah terhadap pendatang. Segi positif ini harus digali dan diangkat kembali pada generasi muda. Adapun sisi negatifnya misalnya Semakin maraknya pola pikir materialistis, kurang memiliki etos kerja, mudah terpedaya pada hal-hal baru dan kerap mengkultuskan figur. Tentu saja masih banyak lagi sisi positif dan negatif yang harus digali lewat ragam kajian kemasyarakatan. Dan penulis sangat merindukan berdiskusi dan mendengar ilmu dari pembaca sekalian mengenai karakter sosio-kultur masyarakat kita.

          Karakter masyarakat penting untuk dipahami sebagai data dalam mendidik masyarakat dengan pendekatan orang dewasa (andragogik). So, pertanyaanya apakah mungkin kita merubah masyarakat tanpa menceramahi. Tentu saja mungkin. Apalagi bila kita mau memahami karakter masyarakat, metode pendekatan dan tujuan yang jelas. Terlebih utama kesabaran tingkat international ofcourse. Selanjutnya seorang relawan sosial pun wajib memiliki daya adaptasi yang cepat. Termasuk, cepat dalam memakai bahasa masyarakat tersebut. So, harapannya diskursus pemberdayaan masyarakat sangat menarik untuk diperdalam kembali. Tulisan ini sekedar curhat dari penulis tentang problematika mendasar dari masyarakat kita. Yakni, Krisis Karakter nilai luhur kebangsaaan.

Analisis

Belajar Mendidik Masyarakat

Oleh: Teguh Estro           Ada dua jenis pendekatan dalam mendidik. Pertama pendekatan pedagogik dan Kedua Pendekatan Andragogik. Me...

Teguh Estro Sabtu, 18 Februari 2017

People Social Responsibility

oleh: Teguh Estro

      Membangun masyarakat agar menjadi maju bukanlah pekerjaan satu atau dua hari. Bukan juga bisa diselesaikan oleh satu-dua orang. Terdapat ragam variabel dan unsur penunjangnya. Penunjang utama dari pembangunan tidak lain adalah manusianya sendiri. Setiap individu memiliki kepedulian, tanggung jawab hingga menjadi pelopor bagi individu lainnya.

   Secara data, Indonesia kita memiliki catatan plus-minus mengenai manusianya. Secara akumulatif Mulai dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Daya Baca, Tingkat Kemampuan Meneliti dan banyak tola ukur lainnya yang masih rendah nilainya. Namun secara personal manusia Indonesia banyak yang jawara Olimpiade Sains Internasional, Peneliti kelas dunia sampai diakuia di Eropa, Jepang dan Amerika bahkan. Persoalannya kesenjangan value individu manusia dan value kumulatif mengindikasikan adanya miss dalam pembangunan manusia.

Dalam pembangunan kita membutuhkan peran aktif masyarakat. Hanya saja kita kerap terjebak dengan menjadikan masyarakat hanya sebagai tools daripada menjadikannya sebagai aktor yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini sebab masih minimnya Responsibility (Tanggung Jawab) masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.

Sebagai contoh di kota-kota besar seperti Amsterdam, Barcelona dan akhir-akhir ini kota Bandung coba menerapkan fasilitas transportasi publik Bike-sharing. Semacam fasilitas sewa sepeda dengan member card untuk mobilisasi jarak dekat. Bayangkan bila program ini dilaksanakan di tengah masyarakat yang minim tanggung jawab sosialnya. alhasil, sepeda akan 'raib' satu per satu. Begitupun dengan pemasangan CCTV, lampu taman dan teknologi sensor lainnya. Tentu akan menimbulkan biaya pemeliharaan yang tinggi. Kerap kita menuntut Corporate Social Responsibility (CSR) Namun melupakan kekuatan pembangunan utama, yakni People Social Responsibility.

Analisis

People Social Responsibility

oleh: Teguh Estro       Membangun masyarakat agar menjadi maju bukanlah pekerjaan satu atau dua hari. Bukan juga bisa diselesaikan ol...

Teguh Estro Sabtu, 11 Februari 2017

Meneropong Arah Pembangunan Kabupaten PALI

Oleh: Teguh Estro

Wakil Bupati PALI, Pak Ferdian AL.S.Kom.MM membuka acara

Pagi hari di bulan puasa kantor Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dipenuhi tamu dari berbagai SKPD. Sebagai Tim Penyusun RPJMD Kabupaten PALI kami menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten PALI. Di ruangan sederhana pak Wakil Bupati membuka acara tersebut. Bapak Ferdian Andreas Lacony S.Kom.,MM menyampaikan bahwa Pembangunan Harus Direncanakan agar tidak semrawut.

Ir. Yohannes, M.Sc

Dalam sesi pertama materi disampaikan oleh Bpk Ir. Yohannes, M.Sc. Beliau adalah Assisten II Bidang Ekonomi Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya pria yang pernah 8 tahun menjadi Kepala BAPPEDA Provinsi SUMSEL ini pernah mendapatkan penghargaan Lencana Pangripta, yakni Perencana Terbaik Se-Indonesia sebanyak 4 kali. Pak Yohannes bercerita, dahulu ia pernah menjadi BAPPEDA di Belitung Timur, dan melakukan perubahan alokasi anggaran yang cukup berbeda. Anggaran yang biasanya banyak dialokasikan pada pembanguna jalan, justru dialihkan pada alokasi perikanan dan kelautan. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian daerah tersebut cukup maju kendati pada awal-awalnya ia dikucilkan banyak pihak. Inilah bukti bahwa melakukan perubahan itu butuh kerja keras dan sabar atas penilaian negatif orang lain. “ saya datang ke PALI untuk merubah, minimal merubah mindset”

Drs. Sumedi Andro Mulyono, MA.Phd

Dalam sesi kedua kami mendengarkan presentasi dari seorang lulusan Jepang Drs. Sumedi Andro Mulyono, MA, P.hd. Beliau perwakilan dari BAPPENA menyampaikan mengenai Transformasi & Akselerasi Pembangunan Kabupaten PALI Tahun 2016 – 2021. Ada satu poin yang selalu beliau tekankan yakni keterlibatan Desa dan Kecamatan dalam perencanaan pembangunan. Apalagi salah satu Visi daripada BUPATI PALI yakni Memperkuat Sarana Prasarana Ekonomi Rakyat Berbasis Sumber Daya & Kearifan Lokal. Harapannya di PALI ke depan setiap Desa memiliki keunggulannya masing-masing dengan slogan “One Village, One product”. Selanjutnya Beliau mengajak pemangku kebijakan PALI untuk memperbaiki 5 Sistem dalam pembangunan. Yakni, 1)Sistem Manajemen berbasis kinerja, 2)Sistem Pelayanan, 3)Sistem Transportasi, 4)Sistem Logistik, 5)Sistem Informasi.

Analisis

Meneropong Arah Pembangunan Kabupaten PALI

Oleh: Teguh Estro Wakil Bupati PALI, Pak Ferdian AL.S.Kom.MM membuka acara Pagi hari di bulan puasa kantor Bupati Penukal Abab Lema...

Teguh Estro Rabu, 15 Juni 2016