Menu
Teguh Indonesia

KPK Harus Usut Banggar

Oleh: Teguh Estro*
(Diterbitkan di SKH Kedaulatan Rakyat, 07 Februari 2012)
            Marzuki Alie ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah melaporkan dugaan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu saja terkait dugaan korupsi proyek ruang rapat Badan Anggaran (Banggar). Nominal 20 Milyar dinilai sebagai angka yang cukup fantastis untuk biaya renovasi sebuah ruang rapat. Tentu saja memancing publik untuk menanyakan transparansinya. Jangan-jangan terdapat korupsi dengan melakukan mark-up harga. Apalagi kasus ini sudah sampai ke meja kerja Abraham Samad, ‘sang penangkap koruptor’.
            Sejak pertama kali terlantik, Abraham Samad berjanji hendak membongkar kasus-kasus besar di republik ini. Saat ini sudah waktunya bagi pimpinan KPK tersebut menajamkan taringnya dengan membongkar kasus ruang rapat Banggar. Pasalnya Banggar menjadi salah satu jantungnya berbagai penyelewengan dana rakyat.
            Kondisi dilematis tengah dirasakan Marzuki Alie saat ini. Pasalnya salah satu politisi Partai Demokrat itu bertindak sebagai pelapor yang berpotensi juga terlibat di dalamnya. Perlu diketahui bahwasannya pimpinan lembaga legislatif itu juga merangkap jabatan sebagai pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Padahal semua proyek apapun tidak akan bisa berjalan jika tanpa persetujuan ketua BURT, termasuk proyek 20 Milyar tersebut. Anehnya ia berkelit dengan mengatakan tidak tahu-menahu. Dan akhir-akhir ini ia malah menyalahkan Setjend DPR yang tidak melaporkan secara utuh dalam rapat BURT.
            Analisis pertama, kenapa Marzuki Alie sampai tidak mengetahui adanya laporan dana sebesar itu. Mungkin alasan terkuat adalah posisinya sebagai pejabat penting dengan kesibukan merangkap banyak jabatan strategis. Termasuk sebagai pimpinan DPR RI sekaligus Ketua BURT. Apalagi kalau bukan karena tersumbatnya komunikasi dengan agenda-agenda rapat yang bertabrakan menjadi rasionalisasi. Sungguh aneh di zaman teknologi komunikasi yang sudah serba canggih masih punya alasan kurangnya komunikasi. Padahal anggaran tunjangan komunikasi telah selangit, ditambah tunjangan transportasi, bahkan sengaja dibelikan ‘kalender termahal se-Indonesia’. Kesemuanya tidak lain agar sebagai wakil rakyat bisa fokus dalam menjalankan tugasnya. Alangkah tidak masuk akal jika dalam rapat BURT terdapat kelalaian yang sangat fatal. Sampai-sampai sang pucuk pimpinan tidak tahu-menahu terhadap keluarnya uang 20 Milyar yang telah ia setujui.
Selanjutnya terkait tuduhan Marzuki alie terhadap Setjend yang teledor lantaran tidak menyampaikan laporan secara utuh. Maka pertanyaanya kenapa tidak jauh-jauh hari dikomunikasikan jika terdapat laporan yang tidak utuh. Kenapa setelah kasus ini terkuak barulah rame-rame melaporkan ke KPK ? Mungkinkah terdapat kesengajaan untuk menjebak Marzuki Alie agar tersandung kasus tersebut ? Lalu mengapa pula pada Jumat (20/01) lalu pimpinan DPR RI itu berani-beraninya melaporkan ke KPK. Padahal jika dilaporkan bisa saja ia juga terseret dengan tuduhan sebagai pihak yang menyetujui anggaran haram tersebut. Benar-benar pimpnan senayan tersebut tengah berspekulasi besar.
            Selanjutnya apa yang seharusnya dilakukan KPK ? Pertama, kasus ini menjadi langkah awal untuk kembali menunjukkan kewibawaan institusi penjagal koruptor tersebut. Apalagi Abraham Samad sudah mendeklarasikan dirinya yang tidak berafiliasi parpol. Dalam kalimat lain, ia akan bertugas tanpa tekanan para penguasa senayan. Mengusut Banggar tanpa ada perasaan berhutang budi kepada pihak manapun, termasuk Presiden SBY.
            Analisis berikutnya terkait munculnya kasus-kasus di senayan akhir-akhir ini. Wa bil khusus banyaknya perbincangan terkait mahalnya sarana-prasarana di gedung wakil rakyat tersebut. Akankah ini lagi-lagi sebagai usaha pengalihan terhadap isu yang lebih besar. Semisal skandal Nazarudin-Rosa-Anas Urbaningrum yang tersandera kasus wisma Atlit. Atau malah isu Bank Century yang telah lama terkubur dalam-dalam. Setidaknya masyarakat kudu cermat memperhatikan tingkah para politisi negeri ini. Terutama KPK yang harus tetap fokus mengentaskan korupsi.

*Penulis adalah pegiat LPM Lensa Kalijaga




Teguh Indonesia

Tidak ada komentar